MERANTI - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim mengaku prihatin karena dunia pendidikan di daerah ini belum menunjukkan perkembangan berarti, bahkan dari peninjauan yang belum lama ini dilakukan ke sejumlah sekolah terlihat banyak kemunduran.
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati saat mengikuti Diskusi Publik dengan Tema 'Arah Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti Menuju Masyarakat Madani Dalam Bingkai NKRI', di Kopitiam Resto, Selatpanjang, Rabu 29 Agustus 2018.
Padahal, lanjut Wabup, pemerintah sudah memberikan perhatian khusus bagi dunia pendidikan dengan mengalokasikan dana minimal 20 persen dari APBD dan APBN, namun kenyataannya belum dapat mendongkrak kualitas pendidikan secara signifikan.
Dijelaskannya, saat ini dunia pendidikan Indonesia jauh tertinggal dari negara tetangga Malaysia dan Singapura, padahal pendidikan merupakan sebuah faktor yang fundamental bagi penentu keberhasilan pembangunan negara dan daerah.
Menurutnya, kondisi itu tak terkecuali di Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah memasuki usia 10 tahun, Wabup Said Hasyim menemukan kondisi yang sangat memprihatinkan, salah satunya di wilayah Desa Kepau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur.
"Saya menemukan kondisi sekolah sangat memprihatinkan, parahnya lagi dan tak kelihatan gebrakan dari Kepala Sekolah," ujar Wabup.
Hal serupa bahkan terjadi di SD Negeri 01 Selatpanjang, di sekolah favorit yang telah berdiri sejak tahun 1912 itu, Wakil Bupati mendapati kondisi ruang kelas tak mencukupi dan mobiler yang sudah tidak layak.
"Harusnya dengan usia Meranti yang sudah 10 tahun, dunia pendidikan lebih berkembang, tetapi yang terjadi malah kemunduran, begitu juga dalam bidang pendidikan agama yang menjadi dasar pembinaan akhlak dan budi pekerti. Kita bukan hanya ingin menjadikan masyarakat pintar tetapi juga berakhlak dan budi pekerti, dan ini menjadi perhatian kita," ucapnya.
Wabup Said Hasyim menegaskan, untuk memajukan suatu daerah pembangunan infrastruktur harus selaras dengan pembangunan moral, karena jika tidak maka pembangunan yang dilakukan akan sia-sia.
Kepada Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) yang menggagas diskusi publik itu, Wakil Bupati berharap ISNU yang terdiri dari para intelektual dapat memberikan kontribusi besar bagi perkembangan dunia pendidikan di Kepulauan Meranti.
"Saya harapkan peran ISNU dan kami yakin para sarjana yang berada didalamnya mampu membangun pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Wakil Bupati lagi.
Untuk masalah pendidikan agama, Wakil Bupati menegaskan akan terus mendukungnya, hal itu sesuai dengan Misi Pemkab Kepulauan Meranti dalam mewujudkan masyarakat yang Madani, karena Misi itu tidak hanya simbol tapi hendaknya dapat diwujudkan secara jelas dan nyata.
Namun untuk penganggaran bantuan, jelas Wabup, karena keterbatasan anggaran Pemda Kepulauan Meranti, para tenaga pendidik agama jangan terlalu mengharapkan pada Pemerintah Daerah.
"Berbuatlah dulu dan pemerintah daerah akan terus mendukung. Kita harap Misi Meranti mewujudkan masyarakat Madani tidak hanya sekedar simbol tapi dapat direalisasikan secara jelas dan nyata," papar Wakil Bupati.
Akhir kata, Wakil Bupati Said Hasyim menekankan pengembangan dunia pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah baik Eksekutif maupun Legislatif, oleh karena itu ia mengajak mulai detik ini tingkatkan keseriusan karena tidak ada kata terlambat.
"Dunia pendidikan ini adalah tanggung jawab kita, kalau bukan sekarang kapan lagi. Meranti harus berobah mari berbuat sesuai peran kita masing masing, jika ada kritik sampaikanlah dengan cara yang baik dan benar dan solusi yang tepat," pungkasnya.
Sementara itu Ketua ISNU Kepulauan Meranti, M. Adil yang juga anggota DPRD Riau asal Kepulauan Meranti, dalam sambutannya mengatakan, akan berupaya membantu dunia pendidikan Meranti khususnya pendidikan agama, melalui dukungan APBD Provinsi Riau.
Selain Wabup Said Hasyim, hadir juga sebagai narasumber diskusi itu Ketua DPRD Fauzi Hasan, Dosen STAIN Bengkalis Imam Ghozali, Ketua GP Anshor Riau Purwaji, Ketua LAMR Meranti Muzamil, Kakan Kemenag Meranti Darwison, Ketua KNPI Hanafi dan lainnya. (rls/red)
