Pemkab Meranti Kejar Target Sistem Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Dibaca: 751 kali  Kamis,30 Agustus 2018 | 07:22:00 WIB

Pemkab Meranti Kejar Target Sistem Perlindungan Kesehatan Masyarakat
Ket Foto : Kepala OPD Kepulauan Meranti yang terkait mengikuti Focus Group Discussion Universal Health Coverage atau program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tingkat Provinsi Riau

PEKANBARU - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus berupaya mengejar target perlindungan kesehatan masyarakat melalui sistem penjaminan kesehatan (Universal Health Coverage), sehingga secara menyeluruh dapat mengakses pelayanan kesehatan yang tersedia.
 
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, drg. Ruswita, usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Universal Health Coverage (UHC), dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tingkat Provinsi Riau, di Hotel Pangeran Pekanbaru, Kamis 30 Agustus 2018.
 
Melalui rilis Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Kepulauan Meranti kepada wartawan, Ruswita mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat konsen mengejar target Universal Health Coverage Nasional 95 persen.
 
"Saat ini Health Coverage Kabupaten Kepulauan Meranti telah mencapai 77,21 persen atau 159.057 jiwa sampai Agustus 2018. Angka ini tertinggi di 12 Kabupaten dan Kota Se-Riau. Bahkan tahun 2019 nanti Pemkab akan mengusulkan kepesertaan sebanyak 19.491 jiwa lagi," ungkapnya.
 
Jika usulan Pemkab Kepulauan Meranti itu diterima, lanjut Ruswita, maka Health Coverage di Kabupaten Kepulauan Meranti akan menembus angka 87 persen.
 
Namun demikian, kata Ruswita, untuk mencapai target Nasional masih menghadapi beberapa kendala, yakni keterbatasan anggaran APBD yang mesti menanggung 50 persen iuran peserta BPJS daerah sharing budget dengan APBD Provinsi Riau, selain itu masih kurangnya kepesertaan mandiri BPJS di Kabupaten Kepulauan Meranti.
 
"Anggaran untuk menanggung iuran BPJS sangat terbatas dan ini menjadi kendala, namun kita akan coba lobi Pemerintah Provinsi melalui BPKAD agar dapat menanggung seluruh iuran BPJS, semoga usulan ini bisa diterima," ujarnya.
 
Sebelumnya Kepala Deputi Wilayah BPJS Kesehatan Sumbagteng dan Jambi, Siswandi mengungkapkan, kegiatan itu diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan 12 Kabupaten dan Kota Se-Riau, dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, dimana Gubernur, Bupati dan Walikota serta perwakilan BPJS Daerah berperan dalam mencapai Universal Health Coverage sebesar 95 persen.
 
"Kita ingin mendorong terwujudnya Universal Health Coverage sebesar 95 persen sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017," ujar Siswandi.
 
Ia berharap, dalam Focus Group Discussion itu menghasilkan saran dan gagasan serta perumusan kerjasama dalam mencapai Universal Health Coverage.
 
Sejauh ini, ungkapnya, UHC di Provinsi Riau baru mencapai 67,8 persen, atau mencakup 4 juta lebih penduduk Riau. Artinya untuk mencapai angka yang telah ditargetkan yakni 95 persen, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota harus bekerja keras mengejar angka 33 persen lagi.
 
Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Achmad Hijazi, dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan FGD UHC yang digelar oleh BPJS Kesehatan Wilayah Subagteng dan Jambi, ia berharap melalui kegiatan itu dapat menginventarisasi semua permasalahan di Kabupaten dan Kota dalam mengejar target UHC Nasional. Dimana daerah juga sangat berkepentingan mendorong UHC yang menjadi salah satu Indikator Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di Daerah.
 
"Target 95 persen ini harus diperjuangkan dan dicapai, untuk itu perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan. Karena sesuai RPJMN ditargetkan paling lambat 2019 sebanyak 95 persen masyarakat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," jelasnya.
 
Menyikapi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir menyatakan dukungannya, bahkan berkeinginan agar UHC Meranti mencapai 100 persen, sehingga tidak ada lagi masyarakat Meranti yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
 
"Kita ingin 100 persen bukan 95 persen, karena jangan sampai ada masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah, cuma saja dana yang kita miliki sangat terbatas, semoga Pemerintah Provinsi bisa lebih bijak dan mau menutupi biaya kesehatan masyarakat yang tidak tercover lagi oleh APBD Kabupaten," harap Bupati Irwan.
 
Turut hadir pada kegiatan itu, Sekda Kepulauan Meranti, Yulian Norwis, Asisten II Setdakab Meranti, Syamsuddin, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bambang Suprianto, Kadis Kesehatan, drg. Ruswita, Kadis Sosial, Asroruddin, Kadis Dukcapil, Haryandi, Kabag Humas dan Protokol, Heri Saputra.
 
Pada kegiatan itu ditampilkan ekspos oleh beberapa Pemerintah Daerah seperti dari Gorontalo, salah satu daerah di Indonesia yang berhasil mencapai angka UHC Nasional 95 persen, karena menempatkan masalah pelayanan kesehatan sebagai program prioritas dan strategis daerah. Selain itu berhasil mendorong kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta mandiri BPJS dengan bekerjasama dengan dunia usaha.
 
Pada kesempatan itu pula dilakukan penandatanganan komitmen untuk mewujudkan target UHC JKN oleh perwakilan Pemerintah Daerah Se-Riau, dimana Kabupaten Kepulauan Meranti diwakilkan oleh Sekretaris Daerah, Yulian Norwis. (rls/red)
Akses JurnalMadani.com Via Mobile m.JurnalMadani.com