PEKANBARU - Sampai saat ini keberadaan mobil dinas di Pemko Pekanbaru yang masih dikuasai oknum pejabat, mantan pejabat, anggota DPRD, mantan anggota DPRD, belum seluruhnya dikembalikan ke BPKAD Kota Pekanbaru.
Padahal, keberadaan aset mobil dinas menjadi salah satu catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau kepada Pemko Pekanbaru agar tetap bisa mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Bahkan, agar pencatatan aset bergerak ini bisa ditata dengan baik, Walikota Pekanbaru, Firdaus, tak henti-hentinya mengeluarkan statemen agar oknum yang masih menguasai mobil dinas segera mengembalikannya.
"Soal aset daerah inikan bukan hanya jadi perhatian Pemko Pekanbaru saja, namun juga oleh auditor negara. Karena aset daerah itu juga merupakan aset negara," kata Firdaus, Rabu 7 November 2018.
Kata Walikota, jika masih banyak oknum yang belum mengembalikan mobil dinas, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam hal ini BPKAD dan Satpol PP Kota Pekanbaru, untuk segera mengesekusinya.
Terkait masih adanya mobil dinas yang belum dikembalikan tersebut, Walikota meminta instansi terkait dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Pekanbaru bersama Satpol PP dapat bersinergi dan bekerja maksimal untuk mengejar aset pemerintah tersebut.
"Meskipun selama ini mereka (BPKAD, red) juga sudah bekerja 100 persen, tapi hasilnya belum memuaskan. Untuk itu, saya harapkan BPKAD dan Satpol PP bisa saling berkoordinasi. Karena mereka adalah OPD teknisnya," cakapnya.
Terakhir, mantan Calon Gubernur Riau ini mengingatkan kepada para oknum yang tidak berhak lagi menggunakan mobil dinas tersebut untuk dapat segera mengembalikannya. Karena jika nanti sudah dikirimkan tiga kali surat namun belum kunjung dikembalikan, maka akan dilakukan upaya pengambilan paksa.
"Saya harapkan kerjasama untuk mengembalikan mobil dinas ini, jangan lah sampai ditarik Satpol PP, nanti malu. Lebih baik segera kembalikan saja," pungkasnya. (mcr)
