MERANTI – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim memimpin pertemuan bersama Pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Meranti (IPMK2M). Pertemuan membahas isu strategis daerah itu dilaksanakan di ruang Melati Kantor Bupati, Rabu 14 November 2018.
Hadir mendampingi Wakil Bupati, Asisten III Setdakab Rosdaner, Asisten II Syamsuddin, Kadis Pendidikan Nuriman, Kadis Perhubungan Aready, Kabag Humas dan Protokol Hery Saputra, Kabag Hukum Sudandri, Sekretaris Dinas Perkebunan Agustia Widodo, Kabag Kesra Husni Gamal, perwakilan Satpol PP.
Ketua IPMK2M, Gusriadi mengatakan, kedatangan dirinya bersama pengurus lainnya, dalam rangka silaturahim sekaligus melaksanakan fungsi mahasiswa sebagai Agent Of Change dan Agent Of Control, membawa aspirasi masyarakat Meranti dalam menyikapi isu strategis yang terjadi di Meranti untuk bersama-sama dicarikan solusi.
Dari hasil rumusan mahasiswa Meranti yang tergabung dalam IPMK2M, ada 5 isu strategis yang diangkat karena banyak diperbincangkan masyarakat, seperti Pembayaran Gaji Honorer Kemenag yang dinilai masih abu-abu, Kesenjangan ekonomi akibat jatuhnya harga komoditi perkebunan, Kerawanan Sosial Seks Bebas dan Beredarnya obat obat terlarang, Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk membuka akses daerah dan mempermudah mobilisasi masyarakat dan Bea Siswa penunjang pendidikan.
Menyikapi hal itu, dibahas satu persatu oleh Wakil Bupati bersama mahasiswa, termasuk bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasinya.
Untuk isu Pembayaran Gaji Honorer Kemenag, disampaikan Wakil Bupati bahwa Pemkab telah menganggarkannya dalam APBD Tahun 2019, namun berapa besaran dan jumlah Guru Honor Kemenag penerima belum dapat ditentukan. Pemkab masih melakukan pendataan jumlah guru Honorer Kemenag karena dari hasil evaluasi jumlah guru dan murid yang diajar tidak ideal.
"Dari laporan yang kita terima rasio guru honorer Kemenag dengan murid yang diajar tidak ideal, kita menemui 1 guru mengajar 4 orang murid, padahal idealnya 1 guru mengajar 25 murid, begitu juga tingkat SD, SMP dimana masih ditemui 1 guru hanya mengajar 5 murid," jelas Wakil Bupati.
Dikatakan Wabup, Pemkab tidak ingin dana yang dikeluarkan tidak efisien dan efektif atau terkesan sia-sia karena kebutuhan daerah masih banyak, seperti untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dinanti-nanti masyarakat.
Lebih jauh disampaikan Wakil Bupati, jika melihat aturan untuk membayar gaji Guru Honorer Kemenang harusnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pusat, harusnya Kemenag Meranti juga mengusulkan kepada Kemenag Pusat mengalokasikan anggaran untuk membantu para guru honor dibawah Kemenag.
"Yang diberikan Pemda ini sifatnya Bantuan Hibah jadi sesuai kemampuan keuangan Pemda," jelas Wakil Bupati, sebagaimana rilis Humas diterima redaksi jurnalmadani.com.
Wakil Bupati juga menegaskan kepada mahasiswa untuk pembayaran gaji Honorer Kemenag jangan samakan Meranti dengan Kabupaten Kampar atau Kabupaten lainnya, karena kekuatan APBD masing-masing daerah berbeda dan Meranti termasuk yang terkecil.
"Meranti tidak bisa dibandingkan dengan Kampar yang mampu membayar gaji Kemenag 500 ribu rupiah perbulan, APBD mereka besar, selain itu biaya pembangunan infrastruktur di Meranti bisa tiga kali lipat di Kampar, pertimbangan lainnya Meranti mengambil kebijakan tidak memberhentikan Pegawai Honorer Pemda yang tiap tahun menyedot anggaran hingga 100 Miliar Rupiah," jelas Wakil Bupati lagi.
Terkait pertanyaan mahasiswa tentang besaran honor yang diberi kepada Guru Honor Kemenag, Wakil Bupati tidak dapat memastikan namun akan diberikan sesuai kemampuan Pemda. "Kurang lebih sebesar gaji guru honor umum," ucap Wakil Bupati.
Terkait Bea Siswa penunjang pendidikan, untuk masalah ini disampaikan Wakil Bupati, Pemkab Kepulauan Meranti telah menganggarkan dan saat ini sedang dalam proses verifikasi.
"Masalah Bea Siswa sudah ada walaupun tidak besar, dan saat ini dalam proses verifikasi, Bea Siswa ini diperuntukkan bagi Mahasiswa tidak mampu dan berprestasi, karena kita tidak ingin karena alasan tidak mampu sampai putus kuliah," aku Wakil Bupati.
Untuk dana sendiri, dijelaskan Asisten II Setdakab Meranti, Syamsuddin, berasal dari APBD Meranti, total kurang lebih Rp1,5 Miliar, hal itu sesuai petunjuk Bupati Drs. H. Irwan M.Si yang meminta SKPD terkait untuk menganggarkan.
Sejauh ini dijelaskan Syamsuddin, berkas usulan bea siswa yang masuk hampir 1000 orang. Dan setelah diverifikasi akan dilakukan pembayaran pada bulan februari atau maret 2019.
Masalah ketiga, kesenjangan ekonomi dimana mahasiswa meminta Pemda untuk mencarikan solusi peningkatan harga komoditi perkebunan mulai dari Sagu, Kelapa, Karet yang saat ini jatuh. Untuk masalah ini Wakil Bupati menegaskan tengah mencarikan solusi namun karena hal itu berlaku secara nasional perlu penanganan berjenjang mulai dari pusat hingga daerah.
Namun untuk masalah jatuhnya harga komoditi kelapa akibat permainan tengkulak, Wabup mengatakan akan dicarikan jalan penyelesaian terbaik minimal harga komiditi kelapa Meranti dapat dihargai sama dengan Kabupaten Inhil yakni diatas 600 rupiah perbutir.
Selain itu, Pemkab Kepulauan Meranti juga mengupayakan peremajaan tanaman perkebunan masyarakat. "Kita bersama daerah lainnya di Indonesia terus berjuang mendesak pemerintah untuk melakukan peremajaan kelapa, karet dan lainnya," jelas Wabup.
Untuk Sagu sendiri, Bupati terus berupaya memperjuangkan Sagu di tingkat Nasional hingga Internasional, salah satu yang sedang diperjuangkan Bupati adalah peningkatan harga Sagu dan menjadikan Sagu sebagai Komoditi Pangan alternatif Nasional. Selain itu terus menggesa Industri Hilir Sagu guna meningkatkan Added Value Sagu untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
"Terakhir Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat bantuan sebesar Rp46 Miliar untuk Pembangunan Pabrik Sagu, dengan adanya pabrik ini Sagu dapat diolah menjadi berbagai produk makanan dan lainnya," ungkap Wabup Said Hasyim.
Isu lainnya adalah semakin maraknya praktek Seks bebas dan peredaran obat-obat terlarang di Kepulauan Meranti, dijelaskan Wabup, pemerintah daerah bersama instansi terkait seperti Kepolisian terus berupaya mengantisipasi Narkoba dengan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku. Selain itu Pemda juga gencar melakukan sosialisasi terhadap bahaya narkoba di masyarakat dan sekolah-sekolah.
"Bersama instansi terkait kita mendorong tiap minggu melakukan sosialisasi di sekolah sekolah tentang bahaya narkoba dan LGBT," ujarnya.
Diakui Wakil Bupati, akibat Selatpanjang menjadi daerah persinggahan, masih banyak ditemui praktek Seks bebas di wisma dan beberapa titik di Kota Selatpanjang, meski begitu Pemkab tetap berkomitmen untuk menertibkannya sesuai dengan Visi Meranti menjadi Meranti negeri yang Madani.
Untuk masalah ini ditegaskan Ketua IPMK2M, Gusriadi, mahasiswa siap membantu untuk mengantisipasi permasalahan Seks bebas, Narkoba obat-obat terlarang.
"Ini juga menjadi tugas mahasiswa bukan hanya tugas Pemda dan Aparat keamanan, kita akan memberantasnya hingga ke akar," ujar Gusriadi.
Untuk mengantisipasi Seks bebas yang dipicu oleh cara berpakaian masyarakat yang kurang sopan, mahasiswa juga mengusulkan dibuat Perda, termasuk juga batasan waktu pasangan muda mudi keluar malam.
Terakhir masalah infrastruktur, dikatakan Wakil Bupati, pembangunan Infrastruktur merupakan prioritas pemerintah daerah dalam rangka membuka akses dan isolasi daerah, sekaligus mempercepat mobilisasi orang dan barang terutama mengangkut hasil-hasil perkebunan menunju kota. Dengan kemudahan itu akan memicu tingkat kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Pada kesempatan itu mahasiswa juga mempertanyakan pembangunan Kantor Camat Pulau Merbau yang hingga saat ini belum ada, padahal berhubungan erat dengan pelayanan masyarakat.
Dikatakan Wakil Bupati, Pemkab Kepulauan Meranti akan memperjuangkan pembangunan Kantor Camat Pulau Merbau melalui dana Pusat yang diperuntukan untuk daerah-daerah perbatasan prioritas Nasional.
Mahasiswa juga mempertanyakan infrastruktur Pelabuhan Dorak dan Selat Rengit, menjawab hal itu diserahkan Wakil Bupati kepada Kadis Perhubungan Aready, dijelaskannya, terkait Pelabuhan Dorak masalah yang utama adalah masalah lahan yang kini tengah direkonsiliasi lewat pengadilan dan sebagian sertifikat sudah selesai oleh BPN, direncanakan tahun 2019 dilakukan DED ulang dan paling lambat tahun 2020 pembangunan dilanjutkan.
Aready juga menjelaskan pembangunan infrastruktur, penghubung Pulau Sumatera - Pulau Padang yang telah masuk Renstra Kementerian Perhubungan yang rencananya pembangunan akan dimulai tahun 2019 dengan dana APBN sebesar Rp40 Miliar. Selain juga terus memperbaiki dan membangun pelabuhan strategis di Semukut, Pelantai dan Desa lainnya.
Termasuk juga jalan Sungai Tohor Barat - Lukun. Soal pembangunan jembatan Sungai Tohor Barat, Pemkab Kepulauan Meranti akan mengupayakan anggaran pusat untuk dituntaskan.
Sementara itu persoalan jembatan Selat Rengit, Pemkab akan berupaya untuk membangun dengan biaya Pemerintah Provinsi dan Pusat, dikatakan Wakil Bupati, Gubernur Riau terpilih, Syamsuar, telah membuat komitmen dengan Bupati Irwan untuk kelanjutan pembangunan jembatan. (rls/red)
