JAKARTA - Pengurus Asosiasi Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Provinsi Riau melakukan audiensi dengan Direktur Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas pada Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendes PDTT RI di Jakarta, Selasa 27 November 2018.
Rombongan yang dipimpin Ketua Asosiasi BKAD Riau, Seno Harto, Sekretaris, Ridwan dan didampingi Sekjen BKAD Nusantara, Andika Wisnu Murti, diterima oleh Direktur Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas, Eko Sri Hariyanto dan Staf Ahli, Maizir Ahmadi.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan di aula Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI itu, membahas tentang kelanjutan Penataan Kelembagaan Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) atau Pinjaman Kelompok Usaha Perempuan hasil PNPM-MPd.
Sebagaimana diketahui, setelah keputusan pengakhiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) pada tahun 2014 lalu, seluruh pengurus BKAD se-Indonesia merasa kurang mendapatkan Sosialisasi tentang regulasi pengelolaan dana eks PNPM-MPd.
"Audiensi ini untuk mendapatkan informasi tentang kelanjutan regulasi pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat eks PNPM-MPd. Apalagi sejak tahun lalu Kemendes mulai menyusun draft Peraturan tentang Penataan Kelembagaan DBM itu," ujar Ketua Asosiasi BKAD Provinsi Riau, Seno Harto.
Seno mengatakan, pasca keputusan pengakhiran PNPM-MPd, mengemuka multi tafsir tentang sistem pengelolaan di seluruh unsur lembaga pengelola, terlebih lagi menyangkut penataan kelembagaan dan pembinaan lembaga pengelola atas dana yang bersumber dari APBN dan APBD tersebut.
Menanggapi pertanyaan dari Pengurus Asosiasi BKAD Provinsi Riau bersama Sekjen BKAD Nusantara, Direktur Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas, Eko Sri Hariyanto menerangkan bahwa Kemendes masih menggodok peraturan Menteri terhadap penataan kelembagaan pengelolaan Dana bergulir itu.
Eko mengatakan, Kemendes sudah melakukan kajian bahkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, termasuk aspek hukum menyangkut peraturan yang akan diterbitkan tentang Penataan Kelembagaan Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) hasil PNPM-MPd.
Koordinasi pengkajian yang dilakukan, jelasnya, dalam rangka membangun kesepahaman tentang Penataan Kelembagaan Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat tersebut dibawah sistem pembinaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI dan Pemda.
"Mudah mudahan dalam waktu dekat segera diterbitkan, karena Pak Menteri juga sudah janji dengan para Gubernur dan Bupati. Yang jelas bagi pengelolaan yang masih berlangsung tetap mengacu pada mekanisme yang ada dan menjadikan MAD (Musyawarah Antar Desa) yang diselenggarakan oleh BKAD sebagai wadah pengambilan keputusan tertinggi," ujarnya.
Selain memaparkan kronologi tahapan proses penataan Kelembagaan Pengelolaan setelah pengakhiran PNPM-MPd itu, Direktur Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas, Eko Sri Hariyanto juga menyerap berbagai informasi terkait kondisi permasalahan pengelolaan DBM di daerah.
Pertemuan kemudian diakhiri dengan penyerahan bingkisan berupa sejumlah jenis produk makanan dari hasil olahan bahan Sagu yang berasal dari Desa Sungaitohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
Produk makanan hasil inovasi olahan bahan sagu oleh masyarakat Desa itu, yakni berupa Sesagun, Beras Sagu Mutiara atau Sagu Rendang, Pilus Sagu, Kue Semprong Sagu, Rengginang Sagu, Tepung Lempeng Sagu dan Mie Sagu.
Selain dari unsur Pengurus Asosiasi BKAD Provinsi Riau, rombongan audiensi berjumlah 19 orang itu juga berasal dari perwakilan Asosiasi BKAD Kabupaten di Riau, yakni dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar, Kabupaten Inhu dan Kabupaten Siak. (red)
