JAKARTA - Ekonom menilai target pertumbuhan ekonomi yang dipatok Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 2020, sulit dicapai. Padahal target sebesar 5,3 persen itu, tak berubah atau stagnan dari target pada APBN 2019 ini.
Menurut peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman, target pertumbuhan ekonomi yang stagnan itu mengindikasikan perekonomian nasional pada 2020 tidak jauh lebih baik dari 2019 ini.
"Karena kondisinya tidak lebih baik, tentunya akan mempunyai tantangan besar tersendiri dalam mencapai target tersebut," katanya dalam diskusi online yang digelar INDEF, Jumat (16/8/2019) dilansir Kumparan.
Diskusi ini dimaksudkan untuk mengupas asumsi-asumsi makro dalam RAPBN 2020, yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato pengantar nota keuangan di Gedung Parlemen.
Dalam paparannya, Jokowi menyebut, mengandalkan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Padahal, Rizal menambahkan, kedua indikator tersebut, hingga triwulan II tahun ini belum memberikan sinyal yang lebih baik sesuai yang diharapkan.
"Misalnya saja, target investasi masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan II. Termasuk juga daya beli yang perlu digenjot lagi, agar konsumsi masyarakat semakin meningkat," kata doktor ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.
Sementara itu peneliti INDEF lainnya, Abdul Manap Pulungan, mendasarkan pandangan beratnya pencapaian target pertumbuhan ekonomi itu, pada data historis sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi.
Dia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi tertinggi baru sampai di angka 5,27 persen, yakni pada semester I 2018 lalu.
"Jadi saya melihat bahwa pertumbuhan 5,3 persen untuk 2020 sangat sulit. Apalagi saat (kondisi) global yang semakin berat," katanya.
Manap yang pernah menjadi peneliti di Komite Ekonomi Nasional dan Badan Supervisi Bank Indonesia itu menilai, dalam kondisi sesulit apapun, Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi tinggi. Hal ini supaya Indonesia tidak terjebak menjadi negara berpendapatan menengah (middle income trap), tak beranjak jadi negara berpendapatan tinggi. (red)
