JAYAPURA - Gubernur Papua, Lukas Enembe, memberikan komentar mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo atas kerusuhan yang terjadi di Papua pada Senin, (19/8/2019) silam.
Menurut Lukas, pernyataan Jokowi tidak tegas dan belum bisa mengobati hati warga Papua.
Bahkan, jika aksi persekusi masih terjadi di Indonesia, Lukas mengaku akan menarik semua mahasiswa Papua yang berkuliah di luar Tanah Cendrawasih tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Lukas saat ditemui tim Tribunnews, Selasa (20/8/2019).
Menurut Lukas, persoalan rasisme terhadap warga Papua lebih khusus mahasiswa yang kuliah di Jawa Timur, tidak bisa diselesaikan dengan hanya minta maaf.
Proses hukum harus tetap diberlakukan bagi pelaku rasis agar kejadian serupa tidak berulang.
"Masalah rasisme terhadap masyarakat Papua tidak bisa diselesaikan dengan hanya meminta maaf. Tapi harus ada proses hukum bagi oknum-oknum pelaku, agar hal yang sama tidak terulang lagi," kata Lukas Enembe, usai melantik sejumlah pejabat eleson III dan II di lingkungan Pemprov Papua, Selasa (20/8/2019).
Menurut Lukas, harus ada penanganan yang serius bagi para pelaku rasisme yang meneriaki mahasiswa Papua dengan kata atau kalimat tak pantas.
"Masalah ini tidak bisa disederhanakan begitu saja, karena sudah terjadi bertahun-tahun, jadi harus ada proses hukum untuk efek jera," kata Gubernur Papua.
Lukas juga memandang pernyataan Presiden Jokowi tidak tegas dan tidak bisa mengobati hati masyarakat Papua.
"Mestinya Presiden segera perintahkan penegak hukumnya untuk tangkap para pelaku, karena ini bukan masalah baru, tapi sudah berulang-ulang, pemain sepak bola Papua juga sering diserang dengan rasis," imbuhnya.
Gubernur Papua tersebut melanjutkan, jika tak ada jaminan keamanan dan keadilan bagi warga Papua, pemerintah sudah memiliki opsi yakni akan memulangkan mahasiswa Papua.
"Kalau NKRI ini masih rasis, kami akan tarik semua mahasiswa," ujar Lukas.
Lukas mengatakan, dirinya telah berbicara dengan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, untuk datang dan berbicara mengenai pemindahan mahasiswa Papua ke tanah asal.
Rencananya, mereka akan mengatur mahasiswa Papua agar berkuliah di Universitas Papua dan Universitas Cendrawasih, Papua.
"Saya tadi sudah bicara dengan Gubernur Papua Barat untuk mereka datang ke sini dan bicara di sini untuk atur mahasiswa ditaruh di Unipa dan Uncen, kami akan tarik semua, untuk kuliah di Papua," kata Lukas.
Lukas juga mengungkapkan, tim terpadu akan segera dibentuk guna diturunkan ke Jawa Timur, Jawa Tengah serta Yogyakarta.
Hal tersebut dilakukan untuk memetakan permasalahan yang ada serta mencari solusinya.
Respons Presiden Jokowi Atas Kerusuhan di Papua*
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Papua untuk memaafkan pihak-pihak yang telah membuat mereka tersinggung terkait insiden yang terjadi di Surabaya dan Malang.
"Jadi, saudara-saudaraku. Pace, mace, mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu, sebagai saudara sebangsa dan se-Tanah Air, yang paling baik adalah saling memaafkan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir Kompas.com, Senin (19/8/2019).
Jokowi menegaskan, pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua dan Papua Barat.
"Emosi itu boleh, tetapi memaafkan itu lebih baik. Sabar itu juga lebih baik," ucap Jokowi lagi.
Meski begitu, Jokowi meyakinkan masyarakat Papua dan Papua Barat bahwa pemerintah akan terus menjaga kehormatan mereka.
"Yakinlah bahwa pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan pace (bapak), mace (Ibu), mama-mama di Papua dan Papua Barat," kata Jokowi.
Jokowi Akan Berkunjung ke Papua*
Sementara itu, Jokowi dikabarkan akan kembali berkunjung ke Provinsi Papua dalam waktu dekat.
Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya mengatakan, rencana kunjungan ini berkaitan dengan dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua yang berujung pada kerusuhan di Manokwari.
"Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita ajak Pak Presiden ke Papua lagi untuk berdialog, berdiskusi dengan masyarakat Papua," ujar Lenis seusai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Lenis mengatakan, dalam kunjungan ke Papua nanti Presiden akan menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat Papua dan Papua Barat.
Aspirasi itu tidak hanya yang berkaitan dengan dugaan rasisme dan persekusi mahasiswa Papua di Surabaya dan kerusuhan di Manokwari.
Kepala Negara juga akan mendengarkan aspirasi masyarakat Papua terkait pemerintahan periode 2019-2024.
"Mungkin harapan-harapan apa saja yang masyarakat Papua pikirkan, kami akan minta langsung kepada Presiden. Mudah-mudahan minggu depan atau bulan ini supaya Presiden ke Papua dan ketemu langsung masyarakat Papua dan Papua Barat," ujar Lenis.
Gubernur Jatim, Wali Kota Surabaya dan Malang Minta Maaf*
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menyampaikan permintaan maaf kepada warga Papua melalui saluran telepon dengan Gubernur Papua.
Dilansir Kompas.com, situasi di Manokwari dan juga di Papua dan Papua Barat pada umumnya diharapkan bisa terkendali dan kondusif.
Khofifah telah menelepon Gubernur Papua untuk meminta maaf terkait kejadian di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, yang memicu kerusuhan di Manokwari.
Kerusuhan di Manokwari ini berujung pada pembakaran gedung DPRD Papua Barat, Senin (19/8/2019).
"Kami telepon Gubernur Papua, mohon maaf. Sama sekali itu bukan suara Jatim. Harus bedakan letupan bersifat personal dengan apa yang menjadi komiten Jatim," kata Khofifah dalam jumpa pers bersama Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagaimana ditayangkan di Kompas TV, Senin.
Khofifah mengatakan, pihaknya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sering berkomunikasi dengan mahasiswa Papua.
Bahkan, mahasiswa Papua sering diundang dalam setiap-setiap acara penting di Jawa Timur.
"Komunikasi kami sangat intensif. Masing-masing harus bangun satu komitmen untuk menjaga NKRI, Pancasila, dan merah putih," kata Khofifah.
Gubernur Jatim pun mengajak semuanya untuk bersama-sama saling menghormati dan menghargai.
Hal senada juga disampaikan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Ia mengatakan tidak benar ada pengusiran di Surabaya. Risma juga minta maaf jika ada kesalahan terkait kejadian di Surabaya.
"Kalau itu ada kesalahan kami di Surabaya, saya mohon maaf. Tapi tidak ada kami sengaja mengusir. Bagi saya dan pejabat Pemkot, forum pimpinan daerah Surabaya, kita tetap dalam satu kesatuan bangsa indonesia," jelas Risma.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menekankan tidak ada kebijakan dari Pemerintah Kota Malang yang akan memulangkan mahasiswa asal Papua.
Dalam pernyataannya, Sutiaji juga meminta maaf atas insiden yang terjadi antara warga Kota Malang dan mahasiswa Papua beberapa waktu lalu.
Ditemui tim Kompas TV di Kantor Wali Kota Malang, Sutiaji menjelaskan bahwa siapa pun berhak menuntut ilmu di Kota Malang, termasuk masyarakat dari Papua.
Menurut Sutiaji, seusai insiden di perempatan Rajabali, dirinya telah mengumpulkan kelompok masyarakat. Dalam pengumpulan tersebut, dia memberikan pemahaman tentang hak menyampaikan pendapat.
Menurutnya, hak menyampaikan pendapat dilindungi oleh undang-undang.
Selain itu, dalam hal ini, Sutiaji belum berkomunikasi langsung dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe. Namun, dirinya akan mengupayakan untuk segera melakukan komunikasi.
"Terlepas dari apa pun komentarnya, siapa pun ya, jadi pemerintah kota sampai saat ini tidak pernah membuat kebijakan yang berkaitan dengan adanya pemulangan (mahasiswa Papua). Jangankan dia adalah warga negara kita, orang di seluruh dunia saja boleh mencari ilmu di kita (Kota Malang)," tutur Sutiaji.
Sutiaji juga turut mengucapkan minta maaf atas insiden yang telah terjadi. Menurut Sutiaji, insiden yang kecil justru dimaknai besar oleh masyarakat.
Hal ini menimbulkan kesalahpahaman, hingga beredarnya kabar pemulangan mahasiswa Papua yang salah kaprah.
"Jadi, sekali lagi, tidak pernah ada pelarangan atau pemulangan berkaitan dengan ini. Kalau mungkin ada insiden kecil kemarin atau dimaknai besar," kata Sutiaji.
"Atas nama Pemerintah Kota Malang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bahwa kemarin kan diluar sepengetahuan kami juga," lanjut Sutiaji.
Sutiaji juga menjelaskan, dirinya akan berupaya untuk mengumpulkan seluruh kelompok masyarakat dari Papua untuk memberikan pemahaman.
"Akan kami kumpulkan, para kelompok saya kumpulkan semua, saya berikan paparan kepada mereka bahwa sesungguhnya siapa pun berhak untuk menyampaikan pendapat," ucap Sutiaji.
Mengenai kabar adanya makar, Sutiaji mengaku bahwa pemerintah tidak berada di ranah penilaian tersebut.
"Mereka menyampaikan itu makar. Penilaian makar dan tidak itu bukan di ranah kami. Karena itu kan baru menyampaikan pendapat. Kita dengarkan pendapatnya bagaimana dan dilindungi oleh negara," jelasnya. (red)
