JAKARTA - Sejumlah tokoh separatis Papua diduga ikut terlibat dalam kerusuhan di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat. Santer terdengar nama Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda ikut terseret ke dalamnya.
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengakui peran Benny Wenda dalam kerusuhan di Papua. "Ya, jelas Benny Wenda," kata Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).
Moeldoko mengatakan, berdasarkan penelusuran pemerintah, Benny Wenda yang kini bermukim di Inggris telah melakukan berbagai upaya mobilisasi terkait kerusuhan di Papua. Tak hanya itu, Benny Wenda juga ikut menyebarkan informasi bohong seputar Papua.
"Dia memobilisasi people, massa, memobilisasi informasi yang miss, enggak benar. Dia lakukan, di Australia lah, di Inggris lah," jelas Moeldoko.
Menurut Moeldoko, pemerintah saat ini tengah melakukan pendekatan politik dengan berbagai manuver politik yang telah dilakukan Benny Wenda di dunia internasional. Saat ini, pemerintah Indonesia sudah berkoordinasi dengan pemerintah Inggris terkait Benny Wenda.
Benny Wenda merupakan tokoh perjuangan rakyat Papua yang hidup di Papua Barat. Sejak tahun 1970-an ia aktif memperjuangkan kemerdekaan Papua. Benny Wenda dijebloskan ke penjara di bulan Juni 2002.
Pada Oktober 2002, Benny Wenda kabur dari tahanan. Dibantu aktivis kemerdekaan Papua Barat, ia diselundupkan ke Papua Nugini. Ia kemudian ke Inggris dan mendapatkan suaka politik. Sejak 2003, Benny Wenda dan keluarganya menetap di Inggris.
Menkopolhukam Wiranto mengamini keterlibatan Benny Wenda dalam kerusuhan di Papua. Menurutnya, Benny Wenda kerap menghasut dengan menyuarakan informasi palsu soal pelanggaran HAM di Papua kepada negara luar.
"Sejak dulu Benny Wenda aktivitasnya sangat tinggi ya ke sana kemari ke luar negeri menghasut, memberikan informasi palsu ya dan kita sudah tahu bahwa mereka memang selalu melakukan satu provokasi ke luar negeri seakan-akan Indonesia enggak urus Papua dan Papua Barat," ucap Wiranto.
"Seakan-akan kita menelantarkan di sana, seakan-akan banyak pelanggaran HAM setiap hari, banyak penyiksaan pembunuhan tetapi kan itu semua tidak benar," tambahnya.
Tudingan Benny Wenda di balik kerusuhan Papua juga datang dari Kemlu. Menlu Retno Marsudi mengatakan, tokoh separatis Papua itu kerap disebut sebagai penyebar berita bohong.
Komentar Retno ini disampaikan terkait laporan pertemuan Benny dengan perwakilan Komisaris Tinggi HAM PBB (KTHAM) di Jenewa. Dalam pertemuan itu, Benny mengklaim telah membawa petisi berisi tanda tangan 1,8 juta warga Papua yang meminta referendum kemerdekaan.
Menurut Retno, tindakan Benny adalah bentuk hoaks. Cara itu pun kerap dipakai Benny untuk mendapat dukungan internasional.
"Kita sendiri tidak kaget dengan apa yang dilakukan Benny wenda. Jadi pattern yang dilakukan oleh Benny Wenda itu selalu, satu, manipulatif, dan yang kedua adalah fake news," kata Retno di Gedung Parlemen, Kamis (31/1).
Benny Wenda dapat bantuan dari luar negeri
Benny Wenda dapat mengunjungi KTHAM PBB karena diselundupkan oleh delegasi Vanuatu. Negara di Pasifik itu kerap mendukung kemerdekaan Papua. Bahkan, perwakilan KTHAM PBB sempat kaget kenapa ada Benny Wenda di jajaran delegasi Vanuatu.
"KTHAM menyampaikan merasa caught by surprise dengan adanya anggota delegasi yang bukan merupakan anggota Delegasi UPR Vanuatu, Benny Wenda," kata jubir Kemlu, Arrmanatha Nasir, seperti dilansir Kumparan.
Menyikapi hal ini, pemerintah Indonesia diminta untuk menjelaskan situasi terkini Papua ke dunia internasional. Sebab, ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kerusuhan di Papua ini untuk memprovokasi masyarakat Papua untuk merdeka, termasuk Benny Wenda.
Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, meminta kepada perwakilan Indonesia di luar negeri untuk berkomunikasi secara intensif dengan pemerintah setempat terkait insiden yang terjadi di Papua.
"Pemerintah perlu berkomunikasi ke media mancanegara, termasuk perwakilan di luar negeri, untuk bicara dengan media setempat, tentang apa yang terjadi di Papua dan upaya penanggulangannya," ungkapnya.
Kemudian, pemerintah juga perlu memberikan briefing kepada perwakilan dari berbagai negara yang ada di Jakarta terkait insiden di Papua dan penanggulangannya.
Kerusuhan mulai terjadi di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat sejak pertengahan Agustus 2019. Awalnya kerusuhan pecah di Manokwari, hingga menyebar ke Jayapura dan Fakfak. Peristiwa ini dipicu penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya.
Presiden Jokowi telah angkat suara terkait kondisi di Papua dan Papua Barat. Ia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tak merusak fasilitas publik. Sementara itu, Menkopolhukam Wiranto mengklaim kondisi daerah yang mengalami kerusuhan sudah mulai kondusif. (red)
