Jokowi Akan Paksa BUMN dan Perusahaan Besar Terima 1.000 Sarjana Papua

Dibaca: 130 kali  Selasa,10 September 2019 | 05:07:00 WIB

Jokowi Akan Paksa BUMN dan Perusahaan Besar Terima 1.000 Sarjana Papua
Ket Foto : Presiden Joko Widodo bersantap siang bersama para pemenang Festival Gapura Cinta Negeri asal Kabupaten Nduga dan Kepulauan Yapen Papua di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 3 September. Foto ANTARA FOTO

JAKARTA - Selain mengizinkan adanya pemekaran wilayah di Tanah Papua hingga pembangunan Istana Presiden, Jokowi juga menjanjikan lapangan pekerjaan bagi para mahasiswa Papua yang sudah lulus. Hal ini disampaikan Jokowi saat berdialog dengan perwakilan tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Selasa (10/9/2019).
 
Awalnya, Jokowi bercerita soal pengalamannya bertemu banyak mahasiswa Papua ketika berkunjung ke luar negeri. Ia mengaku bertemu dengan 12 mahasiswa Papua saat ke California, Amerika Serikat dan lebih dari 10 mahasiswa Papua ketika ke Selandia Baru.
 
Namun, Jokowi menyadari, meski sekolah di luar negeri, lapangan pekerjaan masih menjadi masalah yang membayangi para mahasiswa Papua.
 
"Banyak yang bertanya kalau lulus mau ke mana? Ya, kembali ke tanah Papua, terus saya kerja apa? Ini banyak pertanyaan. Ini pekerjaan besar kita," ujar Jokowi di lokasi.
 
Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan akan memaksa BUMN dan perusahaan besar untuk menerima para mahasiswa Papua.
 
"Siang hari ini, saya membuka, ini untuk BUMN dan perusahaan swasta besar yang akan saya paksa, karena kalau lewat prosedur kelamaan. Sehingga kewenangan saya gunakan," katanya.
 
"Untuk bisa menerima yang baru lulus mahasiswa dari Tanah Papua," lanjut Jokowi.
 
Untuk saat ini, Jokowi menjanjikan akan menyediakan 1.000 lowongan pekerjaan bagi mahasiswa asal Papua yang sudah lulus. "Sementara siang hari ini saya sampaikan 1.000 dululah," ujarnya.
 
Tak hanya itu, Jokowi juga berjanji akan menyediakan lapangan pekerjaan berupa PNS bagi masyarakat Papua, baik di provinsi tersebut atau untuk pekerjaan yang ada di provinsi lain.
 
"Mungkin untuk PNS, nanti termasuk di provinsi lain. Termasuk eselon 1, 2, 3. Proses percepatan, afirmasi, persaingan ketat. Ada keluhan disampaikan ke saya, utamanya dari luar Jawa," pungkas Jokowi. (red)
Akses JurnalMadani.com Via Mobile m.JurnalMadani.com