Masuk Daftar Dicurigai Terlibat Jaringan Narkoba, Wali Kota Tewas Ditembak OTK di Filipina

Masuk Daftar Dicurigai Terlibat Jaringan Narkoba, Wali Kota Tewas Ditembak OTK di Filipina
Lokasi penembakan Wali Kota. Foto AFP
FILIPINA - David Navarro, seorang Wali Kota di sebuah kota kecil di pulau selatan Mindanao, Filipina, tewas ditembak orang tak dikenal (OTK), Jumat 25 Oktober 2019.
 
Navarro adalah salah orang yang masuk dalam daftar pejabat daerah yang dicurigai terlibat jaringan narkoba oleh Presiden Rodrigo Duterte.
 
Insiden ini berawal saat Navarro ditangkap polisi karena diduga melecehkan seorang tukang pijat di Cebu, Kamis 24 Oktober 2019.
 
Saat hendak dibawa oleh polisi ke kantor kejaksaan di Cebu, tiba-tiba beberapa pria bersenjata menyergap kendaraan mereka dan langsung menyerang.
 
Akibatnya, Navarro tewas di lokasi kejadian karena luka tembak. Sedangkan salah satu polisi yang mengawal, terluka.
 
"Setelah menyerang, orang-orang bersenjata itu melarikan diri," kata polisi dilansir kumparan dari AFP, Jumat 25 Oktober 2019.
 
Nama Navarro muncul dalam daftar pejabat daerah di Filipina yang terlibat jaringan narkoba pada 14 Mei lalu. Selain Navarro, sebenarnya masih ada lebih dari 150 hakim, wali kota dan pejabat lokal lainnya yang masuk dalam daftar yang dibuat Presiden Duterte itu.
 
Salah satunya adalah Wali Kota Rolando Espinosa yang ditembak mati di dalam penjara pada 2016 silam.
 
Selain itu, masih ada Wali Kota Antonio Halili yang dibunuh oleh penembak jitu saat menghadiri upacara pengibaran bendera di Kota Tanauan, 2018 lalu.
 
Hingga tahun 2019, polisi Filipina sudah membunuh lebih dari 6.700 tersangka narkoba yang melawan saat ditangkap. Namun, sejumlah pegiat HAM menduga jumlah itu hanya seperempat dari total korban aslinya.
 
Pada 14 Oktober 2019, Kepala Kepolisian Filipina mengundurkan diri kurang dari satu bulan sebelum pensiun. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan 'mendaur ulang' narkoba sitaan.
 
Pihak penuntut Pengadilan Pidana Internasional telah mengajukan permintaan penyelidikan awal atas pembunuhan di perang narkoba Filipina. Badan Hak Asasi PBB diketahui sudah menyetujui permintaan tersebut. (red)

Berita Lainnya

Index