MERANTI - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar diskusi publik dalam rangka membangun sinergi meningkatkan partisipasi dan kolaborasi penyediaan data kependudukan berkualitas, di Aula Afifa Sport Center, Selatpanjang, Senin 25 November 2019.
Kegiatan yang dihadiri oleh peserta dari berbagai organisasi masyarakat, Pers, LSM, OKP dan penggiat grup media sosial itu, dibuka oleh Kepala BPS Provinsi Riau yang diwakili Kabid Statistik Produksi, Moh Fatichuddin, S.Si, M.Eng.
Hadir sebagai narasumber, Kabid Statistik Distribusi BPS Provinsi Riau, Agus Nuwibowo, S.Si, MM dan Kasi Statistik Kependudukan BPS Provinsi Riau, Aulia Hasif, S.ST, M.Si dan didampingi Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, Hartono, S.Si beserta jajaran.
Narasumber pertama, Agus Nuwibowo, S.Si, MM, dengan materi berjudul 'Sinergi Perwujudan Sistem Statistik Nasional' menerangkan, bahwa Statistik memiliki arti penting bagi upaya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyakarat.
"Kegiatan statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien," ungkapnya.
Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas Statistik Dasar yang dikumpulkan oleh BPS, Statistik Sektoral yang dikumpulkan instansi pemerintah dan Statistik Khusus yang dikumpulkan oleh lembaga, organisasi, perorangan atau unsur masyarakat lainnya.
Tujuan sistem statistik nasional, jelas Agus, agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, Menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara kegiatan statistik dan Terciptanya suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien.
"Sistem Statistik Nasional untuk menuju Satu Data Indonesia (SDI), yakni kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui Pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas dan menggunakan kode referensi dan data induk," jelasnya.
Sementara itu narasumber kedua, Aulia Hasif, S.ST, M.Si, dalam materinya mengungkapkan, Sensus Penduduk Tahun 2020 akan datang diproyeksikan untuk menuju Satu Data Kependudukan Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
Selain itu, sesuai rekomendasi Badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) agar setiap negara harus melakukan sensus penduduk minimal 10 tahun sekali, dimana ada 54 negara yang akan melakukan Sensus Penduduk pada Tahun 2020.
Berbeda dengan Sensus Penduduk sebelumnya, ungkap Aulia, pada tahun 2020 mendatang BPS terlebih dahulu akan memulai sensus penduduk secara mandiri dengan sistem online melalui website https://sensus.bps.go.id/ yang dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret Tahun 2020.
Mengapa Sensus Penduduk Online dilaksanakan, jelasnya, bertujuan sebagai solusi bagi responden yang susah ditemui oleh petugas sensus dan membangun budaya baru di masyarakat terhadap arti dan pentingnya data, dimulai dari kepedulian terhadap data pribadinya.
Selain itu, masyarakat dilibatkan sebagai subjek dalam proses pengumpulan data, Meningkatkan literasi masyarakat terhadap teknologi informasi yang semakin baik, dimana dari informasi Kemenkominfo dan Kemenkeu bahwa pada Tahun 2020 hampir semua desa di Indonesia tersedia infrastruktur jaringan internet.
"Ini juga merupakan proses edukasi masyarakat mengenai pentingnya teknologi dan memudahkan masyarakat dengan memberikan berbagai pilihan cara untuk berpartisipasi dalam sensus," jelasnya.
Kegiatan diskusi publik itu kemudian diakhiri dengan penandatanganan dukungan untuk menyukseskan Sensus Penduduk Tahun 2020 oleh para peserta dan ditutup dengan foto bersama. (santo)
