MERANTI - Wakil Bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim menyadari masih belum sinkronnya program Pemerintah Desa dengan program yang dijalankan oleh OPD Kabupaten, akibatnya banyak program strategis Desa yang tidak dapat direalisasikan.
Menyikapi hal itu, Wabup mengaku siap menerima masukan dan aspirasi Kepala Desa untuk difasilitasi dengan OPD terkait, baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.
"Dengan adanya sinkronisasi program Desa dan Kabupaten maka bantuan dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran, sehingga manfaat yang didapat lebih terasa, saya akan selalu membuka diri silakan Kades menyampaikan masukan dan saran," ujar Wabup, saat memberikan pengarahan kepada 49 Kades hasil Pilkades 2019 lalu, dalam acara Pelatihan Awal Masa Jabatan Kades, bertempat di Meeting Room AKA Meranti Hotel, Selatpanjang, Selasa 25 Februari 2020.
Turut hadir pada kegiatan itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Ikhwani, Sekretaris BPMPD Edi M. Nur, Kabid Desa BPMPD, Darwis serta narasumber dari instansi lainnya.
Seperti yang selalu disampaikan Wabup di tiap kesempatan Musrenbang, salah satu program yang sangat penting menjadi perhatian selain pembangunan infrastruktur adalah program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Pemerintah Daerah menurutnya harus berupaya dalam meningkatkan kualitas SDM, baik raga maupun moral, akhlak dan budi pekerti yang diyakini sebagai investasi masa depan penentu berhasilnya pembangunan daerah. Caranya dengan meningkatkan fasilitas pendidikan, membangun sekolah unggul dan memperhatikan keadaan gizi masyarakat.
"Saat ini keadaan gizi masyarakat masih rendah dan dampak luar biasanya akan menyebabkan generasi Meranti tumbuh tidak normal, hal ini harus menjadi perhatian dan Kades adalah orang yang paling tahu kondisi wilayahnya. Jadi wajib mengetahui perkembangan anak di tiap rumah," ujar Wabup.
Selanjutnya terkait acara Pelatihan Kades hasil Pilkades 2019, dalam sambutannya Wabup Said Hasyim mengucapkan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut, menurutnya acara ini sangat penting dalam upaya memberikan pengetahuan kepada para Kades di Meranti, sehingga mampu menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya dengan baik dan aman serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sebelumnya dijelaskan Kabid Desa BPMDP Kepulauan Meranti, Darwis, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan Kepala Desa. Dengan pengetahuan itu diharapkan Kades dapat menjalankan tugas dan fungsi kewenangannya sesuai perundang-undangan dengan transparan, partisipatif serta akuntabel dalam mewujudkan desa mandiri dan sejahtera.
Lebih jauh disampaikan Wabup lagi, dalam pengelolaan keuangan Desa, setiap Kades jangan sampai keliru karena sekecil apapun kesalahan atau kelalaian yang terjadi dapat menjerat Kades ke ranah hukum. Ia berharap Kades jangan sampai tergoda oleh Dana Desa yang saat ini cukup besar mencapai 2 miliar rupiah pertahun perdesa.
"Duit ini ada setannya, walau tak ada niat tapi karena ada kesempatan bisa khilaf, dan hal ini sangat perlu saya ingatkan," ucap Wabup.
Agar selamat dalam mengelola Dana Desa, Wabup menyampaikan beberapa trik, pertama Kades harus pasang niat ikhlas, namun tidak cukup hanya niat ikhlas tapi juga harus diiringi dengan pengetahuan dan keterampilan.
"Yang penting adalah pasang niat ikhlas yang disertai dengan pengetahuan, apalagi penyaluran dana desa sudah melalui sistem online siskeudes yang dipantau dan diawasi oleh BPK, serta Aparat Penegak Hukum lainnya," jelas Wabup.
Meski banyak yang mengawasi, Wabup meminta Kades jangan takut mengelola Dana Desa, karena jika takut akan menghambat kreatifitas yang berujung pada terkendalanya pembangunan Desa. Karena sesuai dengan arahan terbaru dari Presiden RI Joko Widodo, jika terjadi permasalahan di Desa yang pertama turun untuk menangani adalah APIP atau Inspektorat Daerah.
"Namun jika tidak diindahkan barulah kasus yang terjadi dilimpahkan ke penegak hukum untuk diproses, ini sesuai dengan instruksi Presiden agar tidak menghilangkan kreatifitas Kades dalam berbuat untuk masyarakat," jelas Wabup lagi.
Oleh karena itu, Wabup kembali menekankan agar Kades jangan takut dan ragu untuk berkreasi membangun Desa, jika ada yang ragu dapat berkonsultasi dengan Dinas terkait mulai dari BPMPD, BPKAD, Ispektorat hingga Bagian Hukum.
"Intinya jangan menghantam sendiri, jika ragu libatkan aparat teknis untuk mengkajinya," saran Wabup.
Salah satu kegiatan yang sangat efektif untuk dilaksanakan di Desa, dikatakan Wabup, adalah membangun SDM dan penguatan ekonomi masyarakat, melalui program satu Desa satu Produk unggulan.
"Tak perlu banyak, cukup fokus pada satu potensi unggulan Desa yang nilai ekonominya tetap atau konstans, misal kerambah ikan, pertanian terpadu kopi dan lainnya," paparnya.
Intinya program yang dilaksanakan oleh Desa dapat mendukung program Pemkab Kepulauan Meranti dalam upaya mensejahterakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
"Sebab kita ingin minimal masyarakat Kepulauan Meranti bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan Kabupaten lainnya. Dan hal ini merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Kabupaten hingga Desa," pungkasnya.
Terakhir Wabup mengingatkan kepada Kades dalam menjalankan programnya jangan pilih kasih dan bertindaklah sebagai pemersatu masyarakat. Karena seperti diketahui, dalam pemilihan Kades lalu tentunya ada yang mendukung maupun tak mendukung, namun hal itu ditekankan Wabup jangan menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan. (rls)
