PEKANBARU-Forum Anak Kemenakan Rokan Hulu (Rohul) kembali mengingatkan tentang fatwa Lembaga Adat Rokan Hulu yang pernah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rohul 9 tahun yang lalu, bahwasanya calon bupati Rokan Hulu harus berasal dari anak jati Rokan Hulu.
Demikian ditegaskan Forum Anak Kemenakan Rokan Hulu Laksmana Hery kepada wartawan Rabu 18 Maret 2020. Ditegaskannya, Fatwa LAM Rohul tersebut sampai saat ini belum dicabut dan masih tersimpan di KPU Rohul.
"Dalam hal ini kita tidak mengesampingkan etnis lain yang ada di Rokan Hulu. Namun, terlebih hal ini memandang sejarah Rokan Hulu dari kejayaaan kerajaan masa lalu, yang pada intinya pemimpin luhak adalah anak jati tempatan. Fakta sejarah ini lah yang kita perjuangkan melalui LAM Rohul," tegasnya.
Lebih lanjut Laksamana menambahkan dalam situasi ini pihaknya tidak memandang sempit tentang anak jati Rokan Hulu. Namun lebih luasnya, siapa saja yang berdomisi atau bertumpah darah di Rokan Hulu pun disebut sebagai anak jati Rohul.
"Intinya mereka harus paham seluk beluk Rokan Hulu secara lahir dan batin," pungkasnya.
Mantan Komisioner KPU Rohul periode 2014-2019 Rahmat, SE membenarkan perihal Fatwa LAM Rohul tentang Calon Bupati harus putra daerah Rohul. Ia mengakui sampai saat ini surat yang disampaikan LAM Rokan Hulu masih tersimpan di Kantor KPU Rohul.
"Saya berpendapat untuk jadi calon saja tidak bisa, apalagi untuk menjadi bupatinya," ujar Rahmat.
Sementara itu Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Rohul, H Tengku Rafli Armien, S.Sos Gelar Tengku Majolelo dengan tegas menyatakan bahwa tidak dibenarkan ada orang lain selain putra daerah Rokan Hulu untuk mengatur Negeri Seribu Suluk tersebut.
"Ini bukan aturan tertulis di Indonesia, namun selaku masyarakat adat yang otonom kami berhak menentukan sikap adat kami tentang siapa yang akan memimpin Rokan Hulu. Sebab, hal ini adalah murni kearifan lokal dari Negeri Seribu Suluk," ucapnya. (faisal)
