MERANTI - Kabupaten Kepulauan Meranti selalu menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan setiap musim kering melanda. Kini, Pemerintah Kabupaten bersama unsur Forkopimda lainnya berupaya mengentaskan masalah itu.
Hal itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan (MoU) Program Desa Bebas Api Tahun 2020 oleh Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir dengan PT Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP) belum lama ini.
Dalam program tersebut 10 Desa di 2 Kecamatan langganan Karhutla menjadi fokus pencegahan dan penanggulangan di Kabupaten Kepulauan Meranti,
Turut hadir dalam kegiatan itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti Ardiansyah, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP. Taufiq Lukman Nurhidayat, Danramil 02 Tebing Tinggi Mayor Arm Bismi Tambunan, Manager Operasional PT. RAPP Susilo Sudirman.
Penandatanganan MoU langsung dilakukan oleh Manager Operasional PT RAPP Susilo Sudirman dan Bupati Irwan diikuti Kapolres, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Desa di 10 wilayah Program Bebas Api.
Seperti disampaikan Manager Operasional PT RAPP Susilo Sudirman, RAPP menilai Riau khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki banyak hutan tropis dan rawa gambut kondisi ini perlu menjadi perhatian semua pihak khususnya dimusim kemarau yang rentan terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Untuk itu memasuki musim kemarau saat ini, PT RAPP mulai fokus menjaga area konsesi perusahaan dan sekitarnya dari terjadinya Karlahut.
"Karena kita sering lupa untuk mencegah terjadi Kebakaran Hutan padahal mencegah lebih baik daripada memadamkan," ujar Susilo.
PT RAPP dikatakan Susilo akan terus hadir dan berupaya untuk meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah, TNI/Polri serta masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi Karhutla.
"Seperti yang selalu ditekankan pimpinan, kahadiran kami (PT. RAPP) bukan sebagai tamu tapi merupakan bagian dari masyarakat untuk sama-sama menyelesaikan PR besar yakni mencegah terjadinya Karhutla," ucapnya.
Sekedar informasi, Program Desa Bebas Api ini pertama kali digulirkan oleh PT RAPP pada Tahun 2015 lalu dan selama 4 tahun berjalan mendapatkan hasil yang cukup signifikan bagi pencegahan Karhutla di wilayah Kepulauan Meranti.
"Sebelum program ini berjalan luas, kebakaran hutan di Meranti mencapai 750 Hektare, kini hanya berkisar 0.5 persen saja," jelasnya.
Adapun 10 wilayah yang masuk Program Desa Bebas Api Tahun 2020 ini adalah :
Kecamatan Merbau (Kelurahan Teluk Belitung, Desa Lukit, Pelantai, Mekar Sari, Mayang Sari), Kecamatan Tasik Putri Puyu (Desa Putri Puyu, Kudap, Dedap, Mekar, Delima).
Nantinya PT RAPP disamping melakukan penanggulangan Karhutla, juga akan melakukan sosialisasi antisipasi Karhutla di sekolah-sekolah, pemutaram film, dan sosialisasi di pasar-pasar.
Menyikapi hal tersebut, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, mengucapkan apresiasi kepada PT. RAPP yang telah menggagas program peduli api, menurutnya program ini sangat baik dalam menjaga ekosistem dan lingkungan dari kebakaran.
Ia berharap dengan adannya MoU ini, bencana Karhutla yang sempat memporak porandakan hutan gambut Meranti di tahun 2014 silam tidak terjadi lagi. "Jangan sampai di tahun 2020 ini Karhutla kembali marak," ucap Bupati.
Dikatakan Bupati, saat ini Meranti dihadapi dua kondisi yang sulit pertama dampak Pandemi Covid-19 yang membuat anjloknya ekonomi, terganggunya kesehatan serta sosial.
Kedua musim kemarau yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Agar dapat mengatasinya tak ada cara lain selain menggalang kerjasama dengan semua unsur yang ada untuk bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut.
Lebih jauh dikatakan Bupati, semua layak bersyukur karena sejak digulirkannya Program Desa Bebas Api telah mampu menekan angka Karhutla di Meranti khususnya di dua Kecamatan yakni Tasik Putri Puyu dan Merbau tepatnya di Desa Putri Puyu, Lukit dan Tanjung Padang.
Ia berharap kondisi itu dapat terus dijaga melakui aksi nyata dilapangan, karena mencegah lebih baik daripada memadamkan yang akan merepotkan semua pihak dan yang tak kalah penting menghabiskan sumber daya.
"Mencegah lebih baik daripada memadamkan karena jika terjadi kebakaran akan menghabiskan sumberdaya yang tidak sedikit," paparnya lagi.
Terakhir untuk mengoptimalkan pencegahan Karhutla Bupati Irwan menginstruksikan kepada BPBD dan Satpol PP Meranti untuk kembali melayangkan surat edaran kesiap-siagaan ke semua Kecamatan dan Desa untuk bersiap menghadapi musim kemarau.
"Saya minta aktifkan kembali Masyarakat Peduli Api, Cek semua peralatan, Sumber Air (embung) dan semua yang diperlukan. Karena ini bukan masalah baru, kita semua tahu lokasi rawan Karhutla mari bersama diantisipasi jangan sampai terjadi Karhutla," tegas Bupati.
Hal senada juga ditimpali oleh Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Taufiq Lukman, menurutnya kesepakatan bersama ini sangat baik dalam menanggulangi Karhutla memasuki kemarau saat ini.
Ia berharap Karhutla yang cukup besar terjadi di tahun 2019 dengan luasan 589 hektare tidak terjadi lagi.
"Pada Bulan Maret sampai April lalu sempat terjadi kebakaran hutan seluas 34 hektare, namun kita berharap jangan sampai kejadian tahun 2019 terulang lagi," harapnya.
Untuk itu diperlukan sinergitas dari semua pihak baik itu Pemda Meranti, TNI/Polri, Masyarakat hingga Dunia Usaha (Perusahaan) untuk bersinergi mencegah serta menanggulangi terjadinya Karhutla.
"Jadikan MoU ini sebagai motivasi dan meningkatkan sinergitas antara semua pihak untuk bersama-sama mengantisipasi terjadi Karhutla di wilayah Kepulauan Meranti," pungkas Kapolres.
Untuk mengatasi hal tersebut, antisipasi Karhutla di Meranti Kapolres dan Sekda Adakan Rakor.
Kapolres dan Sekda Meranti Pimpin Rakor Antisipasi dan Penanggulangan Karlahut, Minta Semua Pihak Tingkatkan Sinergitas.
Selain itu, Memasuki musim kemarau saat ini pihak Polres dan Pemda Meranti bersama TNI dan pihak terkait mulai bersiap mengantisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), dengan menggelar rapat koordinasi (Rakor) Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karlahut) di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama TNI, Dinas, Badan dan Instansi terkait.
Rakor dipimpin langsung oleh Kapolres Meranti AKBP. Taufiq Lukman bersama Sekretaris Daerah Bambang Suprianto SE MM, bertempat di Aula Mapolres Kepulauan Meranti.
Turut hadir dalam Rakor, Kadiskes Meranti dr. Misri Hasanto, Kasatpol PP. Meranti Helfandi SE M.Si, Kepala BPBD Meranti Drs. Idris Sudin, Kadis Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Agusyanto S.Sos M.Si, Kadis Perikanan Meranti Eldy Saputra SE, Direktur RSUD Meranti dr. Ria, Kabag Humas dan Protokol Meranti Rudi MH, Kabid Perhubungan Azwan, Danramil Lakatang, Perwakilan Posal Selatpanjang, Jajaran Polres Meranti, Para Camat Se-Kabupaten Meranti.
Seperti diketahui, mulai Juli ini sudah memasuki musim kemarau dan sesuai pengalaman pada musim kemarau potensi terjadinya Karhutla sangat tinggi, untuk itu diperlukan sosialisasi ditengah masyarakat agar turut menjaga hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran karena dari hasil evaluasi lebih 90 persen penyebab kebakaran adalah akibat ulah manusia baik sengaja maupun tidak disengaja. Dan yang tak kalah penting kesiapan dari Satgas mulai dari personil serta peralatan pendukung jika terjadi Karhutla.
Seperti disampaikan Kapolres Meranti, ada beberapa stressing yang harus menjadi perhatian dalam mengantisipasi Karhutla di wilayah Kepulauan Meranti, pertama pastikan sumber air seperti Embung dan Kanal Blocking kanal berfungsi dengan baik.
"Karena untuk pengendalian terjadinya kebakaran ketersediaan air sangat penting, untuk itu saya harap Kecamatan dan Desa pastikan Embung dan Kanal Blocking memiliki air," ujar Kapolres.
Meski Kecamatan dan Desa diharapkan dapat mempersiapkan upaya penanggulangan jika terjadi Karlahut namun Kapolres Taufik mengingatkan, semua pihak tetap fokus pada upaya pencegahan karena dinilai lebih efektif, efisien, sebab jika terjadi kebakaran yang luas apalagi dilahan Gambut akan sulit untuk melakukan pemadaman.
Untuk itu Kapolres meminta kepada Kecamatan, Desa dan Polsek serta Aparat TNI dan semua pihak terkait untuk mengaktifkan kembali Posko Karlahut diwilayahnya masing-masing begitu juga dengan masyarakat peduli Api. Selain itu mempersiapkan semua peralatan yang diperlukan untuk melakukan pemadaman jika terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Kemudian dikatakan Kapolres dalam penanggulangan Karlahut saat ini sedikit lebih berat karena dihadapkan dengan Pandemi Virus Corona, jadi tidak hanya penanganan Karhutla tetapi juga harus fokus pada upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
Kapolres juga menyarankan dititik stratgis rawan Karlahut dibentuk Kampung Tanggung Nusantara untuk mengencarkan sosialisasi pencegahan Karlahut sekaligus mendisiplinkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam upaya mencegah penyebaran Virus Covid-19.
Menurut Kapolres disitulah diperlukan peran dari Aparatur Kecamatan dan Desa, Polisi/TNI untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi ditengah masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi terjadinya kebakatan hutan dan lahan. Dan dengan adanya Posko atau Kampung tangguh ini akan lebih meningkatkan pengawasan dan penanganan cepat jika terjadi Karlahut.
Namun dari pengakuan pihak BPBD Meranti dan Kecamatan dalam menangani Karlahut pihaknya masih dihadapkan pada kendala terutama masalah anggaran yang belum tersedia, begitu juga Embung atau sumber air dilokasi potensial terjadinya Karlahut. Karena seperti diketahui disaat musim kemarau hampir diseluruh wilayah hutan di Meranti mengalami kekeringan satu-satunya sumber air adalah berasal dari laut yang membutuhkan pompa dan selang yang cukup panjang kondisi ini semakin diperparah dengan tidak tersedianya jaringan listrik.
Menyikapi hal itu khusus masalah anggaran seperti dikatakan Sekda Meranti Bambang Supriyanto, akan mengupayakan bagaimana anggaran penanggulangan Karlahut dapat segera dicairkan namun semua tergantung dari ketersediaan anggaran di kas daerah yang diperuntukan untuk penanganan Karlahut. Sekda juga meminta kepada semua pihak mulai dari BPBD, Kecamatan, Desa, Kepolisian dan TNI, masyarakat serta instansi terkait lainnya dapat meningkatkan sinergitas untuk bersama-sama mengantisipasi terjadinya Karlahut ditengah Pandemik Covid-19 saat ini.
"Karena tanpa sinergitas dan kerjasama dari semua pihak upaya antisipasi dan penanggulangan Karlahut diwilayah Kepulauan Meranti akan sulit dilakukan," pungkas Sekda.
Kendati demikian, Kesiapan BPBD Meranti, Kabupaten Meranti dalam Cegah Karhutla di Meranti, BNPB Akan Bantu Mobil dan Tenda.
Upayanya untuk Mengatasi insiden Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Bencana Daerah yang ada di Wilayah Kabupaten Meranti, Provinsi Riau, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), akan membantu armada Mobil Kebakaran dan Tenda.
Hal ini dibenarkan Idris Syamsudin, Selaku Kalaksa Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Meranti Kepada Media ini,Selasa, (7/7/2020) siang, di ruang kerjanya.
Menurutnya, Bantuan dari BNPB akan didapatkan langsung di Jakarta. Namun, adanya wabah Covid-19 ini, terpaksa terkendala. Karena, kita harus menjemput di Jakarta, sedangkan Jakarta masih berstatus Zona Merah Covid -19 atau Virus Carona.
“Kami sudah mengurusnya, Inyak Allah, jika tidak halangan akan sampai di Kabupaten Meranti Lewat Pekanbaru dalam waktu dekat,” ungkap Idris.
Ia pun mengatakan, saat ini, kita masih memakai mobil yang lama, upaya kita lakukan yakni sudah menggelar rapat bersama Pemerintah Provinsi Riau.
“Dalam rapat BPBD Provinsi Riau, kita sudah mengusulkan beberapa unit selang namun belum terealisasi lagi, dan kita mendapat bantuan dari BNPB di Jakarta tinggal menjemputnya lagi,” ujar Idris.
Saat ini, kita sudah dapat Mobil dan Tenda sedang dipaketkan, dalam perjalanan menuju Kabupaten Kepulauan Meranti dan itu dana dari Anggaran Tahun 2020 oleh BNPB. Dalam hal ini upaya demi upaya telah dilakukan, untuk siap siaga dalam mengatasi Karhutla dan bencana.
“Mengenai Kesiapsiagaan dalam menangani Kharhutla dan Bencana, petugas kita siap, begitu alat di lapangan, seperti baju, sampul tangan juga masker kita lengkap,” jelas Idris Syamsudin.
Hal senada disampaikan Sekretaris BPBD Kepulauan Meranti, Nurman, mengatakan, bahwa hingga saat ini kondisi siaga darurat Karhutla masih berlaku di Provinsi Riau.
Dirinya menegaskan bahwa, upaya efektif dalam menekan terjadinya Karhutla dengan melakukan sosialisasi dan patroli aktif.
“Semua sektor harus bergerak dan bertanggungjawab di lapangan. Karena itu tugas kita. Kalau masalah penyelidikan kebakaran itu pihak Kepolisian,” ujar Nurman.
Ia juga mengapresiasi kesiapan semua pihak, terlebih pihak PT SRL dan MPA juga ikut ambil bagian, yakni TNI dan Polri yang selalu tetap siaga baik dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
“Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang tetap bersiap untuk menjaga daerah ini agar kebakaran hutan dan lahan tetap bisa dicegah,” tutupnya. (adv)
