AMERIKA SERIKAT – Presiden Amerika Serikat Joe Biden tengah disorot karena diam-diam menyetujui penjualan senjata canggih ke Israel senilai US$735 juta atau setara Rp10,5 triliun.
Menurut laporan Washington Post yang dilansir viva.co.id, senjata canggih yang dijual ke Israel berupa amunisi jenis peluru kendali pintar berpemandu arah.
Kongres AS telah diberitahu tentang penjualan yang diusulkan pada 5 Mei, sehari sebelum protes Palestina meletus sebagai tanggapan atas penggusuran paksa Israel atas warga Palestina dari Yerusalem Timur.
Sehari kemudian, polisi Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa, menyebabkan ratusan orang terluka dan mengobarkan ketegangan.
Seminggu kemudian, perang pecah setelah Hamas melancarkan kampanye serangan roket secara intensif terhadap kota-kota Israel dari Jalur Gaza. Israel, pada gilirannya, menanggapi dengan serangan udara yang telah menewaskan lebih dari 200 warga Palestina.
Dalam laporan tersebut, senjata yang ingin dijual AS ke Israel, termasuk diantaranya Joint Direct Attack Munitions (JDAM), yang dapat mengubah bom biasa menjadi amunisi berpemandu presisi yang mampu melakukan serangan yang ditargetkan.
JDAM (Joint Direct Attack Munition) merupakan bom berpemandu GPS yang dilengkapi dengan pemandu laser dan inersial.
Bom buatan Boeing ini adalah jenis bom udara ke permukaan (air to surfaces) yang diluncurkan dari pesawat tempur maupun pesawat pembom ringan. Selama menuju target, komputer mengatur sirip pengendali di ujung bom.
Secara teoretis, kemungkinan melesetnya bom jenis ini dari sasaran hanya satu-dua meter. Adapun target efektif untuk bom jenis ini adalah sasaran darat diam seperti bunker-bunker pertahanan musuh, gudang persenjataan maupun logistik, maupun perangkat komunikasi musuh.
Akan tetapi, varian lain dari bom JDAM mampu menghancuran sasaran darat yang bergerak pelan seperti konvoi tank, peluncur SCUD dan peluncur SAM.
Pada tahun 2018, Departemen Pertahanan AS menyetujui kesepakatan senilai US$1,8 miliar untuk perlengkapan JDAM dan bom yang mereka lampirkan.
Israel mengatakan serangan yang dipandu secara presisi dapat menghindari serangan terhadap warga sipil. Sebaliknya, Israel menuduh Hamas menggunakan warga sipil sebagai perisai atas serangan yang membabi buta ke Tel Aviv.
Masih dalam laporan tersebut, pemerintahan Biden hanya diminta untuk memberi tahu Kongres tentang penjualan senjata tersebut, meskipun pemberitahuan resmi umumnya hanya datang setelah Kongres secara informal menyetujui.
Setelah pemberitahuan resmi dibuat, anggota parlemen memiliki waktu 15 hari untuk mengajukan keberatan dengan resolusi ketidaksetujuan yang tidak mengikat. Sementara beberapa anggota Dewan Demokrat menentang dukungan AS untuk Israel dalam konflik tersebut. Namun, Kongres secara keseluruhan kemungkinan besar akan mendukung Tel Aviv.
Sementara sikap AS, Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri dari serangan roket Hamas. AS juga menawarkan dukungannya jika kedua belah pihak mengupayakan gencatan senjata.
Bantuan AS ke Israel seringkali bersifat militer (dengan sekitar $ 3,8 miliar dukungan setiap tahun, sebagian besar disalurkan untuk peralatan militer dari perusahaan AS). Demikian juga memberikan dukungan kemanusiaan untuk Palestina.
Pada 7 April, pemerintahan Biden mengumumkan akan memberikan bantuan US$235 juta kepada warga Palestina yang telah dipotong oleh mantan Presiden AS Donald Trump.
Seperti diketahui, AS sering berpihak pada Israel sebagai sekutu intinya di kawasan tersebut, dengan memberikan sebagian besar suara vetonya selama 75 tahun terakhir untuk mendukung Israel. Di bawah pemerintahan Trump, AS membuat langkah paling berani untuk mendukung Israel, dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Hamas telah menembakkan ribuan roket ke Israel, banyak yang telah dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome negara itu, meminimalkan korban di pihak Israel. (red)
