Sempat Buat Gaduh, PKS Cabut Anjuran Kader Poligami dengan Janda

Sempat Buat Gaduh, PKS Cabut Anjuran Kader Poligami dengan Janda
ilustrasi
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencabut program anjuran bagi kader laki-laki yang telah mampu untuk poligami dengan janda. Program dalam Tazkirah Nomor 12 tentang Solidaritas Terdampak Pandemi itu dicabut dengan alasan telah menerima berbagai masukan masyarakat.
 
"Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut. Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia," ujar Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat dalam keterangannya, Kamis (30/9).
 
PKS saat ini ingin fokus meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi. Terutama anak-anak yatim.
 
"Perhatian utama kami adalah membantu meringankan kesulitan ekonomi masyarakat akibat terdampak pandemi," katanya, dilansir merdeka.com.
 
Surahman mengatakan, terus menyukseskan program penanganan pandemi dengan membagikan 1.7 juta paket sembako bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi.
 
"Saatnya kita turun tangan dengan program yang benar benar dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya.
 
PKS sangat terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak di masyarakat.
 
"PKS mengucapkan terima kasih atas masukan, kritik dan saran dari semua pihak; dan ini merupakan bentuk perhatian yang besar dari publik terhadap jalannya organisasi partai ini," pungkasnya.
 
Rendahkan Perempuan
 
Anjuran itu sempat dikecam Komunitas Save Janda yang menganggap imbauan poligami dari PKS telah merendahkan perempuan. Sebagai partai politik mestinya PKS lebih peka terhadap beban berlapis yang dialami perempuan Indonesia yang berstatus janda akibat stigma negatif tersebut.
 
"Program yang secara spesifik mendorong para kader partai tersebut untuk melakukan poligami dengan janda, kami nilai sangat merendahkan perempuan yang berstatus janda," kata Mutiara Proehoeman selaku Founder Komunitas #SaveJanda dalam keterangan tertulis, Kamis (30/9/2021).
 
Menurutnya, narasi-narasi misoginis seperti imbauan kader untuk berpoligami dengan janda hanya memperburuk stigma tersebut.
 
Ia meminta semua pihak untuk berhenti memposisikan perempuan sebagai obyek. Dijelaskan oleh Mutiara bahwa pernikahan bukan merupakan hadiah, apalagi pertolongan bagi perempuan.
 
Pernikahan adalah kesepakatan bersama dua insan sebagai subjek, yang didasari oleh kesadaran, cinta dan kasih sayang antara keduanya.
 
"Dalih menolong janda dan anak yatim dengan poligami ini kami nilai sebagai sebuah narasi kemunduran yang mengkhianati perjuangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan," kata Mutiara.
 
"Kami menyadari bahwa kemiskinan masih menjadi problem bagi banyak perempuan di Indonesia, terlebih janda. Tapi tentu saja solusi bagi kemiskinan dan kesulitan ekonomi perempuan bukanlah poligami," sambungnya.
 
Ia mengatakan solusi bagi kemiskinan yang dialami oleh perempuan janda adalah program-program pemberdayaan, bantuan modal usaha, pelatihan-pelatihan serta akses terhadap lapangan pekerjaan, bukan malah mengatur masalah privat.
 
Sementara untuk anak yatim seharusnya dibantu dengan beasiswa atau program orang tua asuh. "Bukan mempoligami ibunya," kata Mutiara, dilansir bogordaily.net.
 
Sehingga dalih PKS mengimbau kader yang mampu poligami dengan janda untuk membantu anak yatim tidak bisa dibenarkan. (red)

Berita Lainnya

Index