JAKARTA - Kuasa Hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva menanggapi pernyataan kuasa hukum 4 kader demokrat yang dipecat, Yusril Ihza Mahendra yang menyebut jeruk makan jeruk.
Adapun pernyataan itu merujuk pada keduanya yang sama-sama berasal dari Partai Bulan Bintang (PBB).
"Jeruk itu ada dua, ada yang manis, ada yang asam. Ini jeruknya jangan yang asam lah," kata Hamdan kepada wartawan, Senin (11/10/2021).
Hamdan mengatakan bukan jadi soal menghadapi Yusril yang kini berada di kubu KLB Moeldoko.
"Biasa saja dan saya banyak ya dengan Pak Yusril, dalam kasus-kasus di Mahkamah Konstitusi, walaupun di Mahkamah Konstitusi saya tidak maju secara langsung. Tapi saya sudah tahulah," tambahnya.
Dia pun yakin bahwa Yusril akan bekerja secara profesional sebagaimana dirinya juga.
"Itu bukan hal yang satu kali, itu sangat sering sekali. Itu hal yang biasa saja, kita bekerja secara profesional saja. Jadi berteman, tetap berteman, tapi kita tetap menghadapi ini dengan profesional," katanya dilansir Tribunnews.com.
Sebelumnya, jeruk makan jeruk yang pernah dilontarkan Yusril Ihza Mahendra adalah penyelesaian masalah dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari kubu yang sama. Sehingga, kata dia, hasilnya bisa objektif bisa subjektif.
Seperti diketahui, Yusril hingga kini masih menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB). Sementara Hamdan aktif dalam kepemimpinan PBB sejak berdiri sampai saat dia dilantik menjadi hakim MK.
Hamdan pernah menjadi staf khusus Yusril ketika menjadi Menteri Sekretaris Negara. Yusril pula yang menjadi co-promotor ketika Hamdan mengambil gelar Doktor di UNPAD.
Yusril menilai Hamdan adalah orang profesional dan obyektiif. Pikirannya jernih dan jauh dari sikap emosional.
"Kader-kader PBB umumnya cerdas dan profesional, apalagi menangani soal-soal hukum. Mereka nggak cengengesan. Menangani kasus hukum tapi jorjoran bikin manuver politik hantem sana hantem sini seperti pakai jurus dewa mabuk dalam dunia persilatan. Karena itu saya gembira mendengar Hamdan jadi lawyer pihak sana," kata Yusril.
Yusril mengaku ingin sekali melihat persoalan pengujian AD/ART Partai Demokrat sebagai masalah hukum yang dihadapi bangsa ini. Sebagai sebuah masalah hukum, maka sudut pandang hukumlah yang harus dikedepankan.
Dia mengimbau siapa saja yang terlibat dalam proses ini, baik aktivis partai maupun komentator di luar, hendaknya tidak menunggangi kasus ini sebagai sebuah political game.
"Makin filosofis dan teoritis pembahasan ini akan makin baik. Masyarakat akan makin terdidik secara intelektual, bukan sebaliknya malah makin terbodohkan oleh omongan dan gunjingan tak tentu arah," kata dia.
Yusril menyebut tampilnya Hamdan sebagai lawyer Partai Demokrat kubu AHY akan membuka jalan ke arah itu.
Bagaimana nanti dia akan melakukan terobosan, bagaimana Partai Demokrat bisa masuk sebagai pihak dalam perkara judicial review di Mahkamah Agung ini.
Bagaimana pula Hamdan menyusun argumen filosifis dan teoritis dalam mengimbangi atau mengcounter argumen yang Yusril ajukan.
"Saya kira sebagai akademisi hukum dan mantan hakim dan Ketua MK, Hamdan akan melakukan tugas profesionalnya sebagai advokat yang mumpuni," ujarnya. (red)
