Pemerintah Indonesia Akan Setop Penjualan Mobil BBM Tahun 2050

Pemerintah Indonesia Akan Setop Penjualan Mobil BBM Tahun 2050
Pemerintah Indonesia berencana menyetop penjualan mobil konvensional pada 2050. Foto Dok. Istimewa
JAKARTA - Pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya mengampanyekan elektrifikasi di segala bidang, salah satunya industri otomotif. Menurut roadmap atau peta jalan yang dirancang, pemerintah menargetkan menyetop penjualan sepeda motor konvensional (bensin) di tahun 2040 dan mobil konvensional (bensin dan diesel) di tahun 2050.
 
Pemerintah mengatakan serius mewujudkan komitmen net zero emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Untuk mendukung rencana itu, sudah disusun peta jalan demi menghadapi berbagai tantangan, serta risiko perubahan iklim di masa mendatang.
 
"Transformasi menuju net zero emission menjadi komitmen bersama kita paling lambat 2060," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada diskusi bertajuk Road to COP26, seperti dikutip detik.com dari situs resmi Kementerian ESDM.
 
Dalam mencapai target nol emisi, pemerintah tengah menerapkan lima prinsip utama, peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), kemudian pengurangan energi fosil, kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, juga pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).
 
"Kami telah menyiapkan peta jalan transisi menuju energi netral mulai tahun 2021 sampai 2060 dengan beberapa strategi kunci," jelas Arifin.
 
Arifin pun menguraikan tahapan pemerintah menuju capaian target nol emisi. Pada tahun 2021, pemerintah akan mengeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden terkait EBT dan retirement coal.
 
"Tidak ada tambahan PLTU baru kecuali yang sudah berkontrak maupun sudah dalam tahap konstruksi," urainya.
 
Lanjut di tahun 2022 akan ada Undang-Undang EBT dan penggunaan kompor listrik untuk 2 juta rumah tangga per tahun. Selanjutnya, pembangunan interkoneksi, jaringan listrik pintar (smart grid) dan smart meter akan hadir di tahun 2024 dan bauran EBT mencapai 23% yang didominasi PLTS di tahun 2025.
 
Kemudian pada tahun 2027, pemerintah berencana memberhentikan stop impor LNG dan 42% EBT didominasi dari PLTS di 2030, di mana jaringan gas menyentuh 10 juta rumah tangga, kendaraan listrik sebanyak 2 juta (mobil) dan 13 juta (motor), penyaluran BBG 300 ribu, pemanfaatan Dymethil Ether dengan penggunaan listrik sebesar 1.548 kWh/kapita.
 
Semua PLTU tahap pertama subcritical akan mengalami pensiun dini di tahun 2031 dan sudah adanya interkoneksi antar pulau mulai COD di tahun 2035 dengan konsumsi listrik sebesar 2.085 kWh/kapita dan bauran EBT mencapai 57% dengan didominasi PLTS, Hydro dan Panas Bumi.
 
Di tahun 2040, targetnya bauran EBT sudah mencapai 71% dan tidak ada PLT Diesel yang beroperasi, lampu LED 70%, kemudian tidak ada penjualan motor konvensional, dan konsumsi listrik mencapai 2.847 kWh/kapita.
 
Lima tahun berikutnya, pemerintah mewacanakan akan ada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama mulai COD.
 
"Kita juga mempertimbangkan penggunaan energi nuklir yang direncanakan dimulai tahun 2045 dengan kapasitas 35 GW sampai dengan 2060," harap Arifin.
 
Selanjutnya, bauran EBT diharapkan sudah mencapai 87% di 2050 dibarengi dengan tidak melakukan penjualan mobil konvensional dan konsumsi listrik 4.299 kWh/kapita.
 
Terakhir, pada 2060 bauran EBT telah mencapai 100% yang didominasi PLTS dan Hydro serta dibarengi dengan penyaluran jaringan gas sebanyak 23 juta sambungan rumah tangga, kompor listrik 52 juta rumah tangga, penggunaan kendaraan listrik, dan konsumsi listrik menyentuh angka 5.308 kWh/kapita. (red)

Berita Lainnya

Index