Bupati Meranti Serahkan SK 26 CPNS Guru Garis Depan

SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi, menyerahkan SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada 26 orang Guru Garis Depan (GGD), di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, Jumat 4 Agustus 2017.

Pengangkatan ini menindaklanjuti Nota Persetujuan nomor NIP Formasi CPNS Guru GGD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tanggal 17 Juli 2017 lalu.

Seperti dijelaskan Bupati Irwan didampingi Kepala BKD Alizar SSos, pengangkatan tersebut telah melalui proses seleksi yang ketat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayan bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Pemkab Kepulauan Meranti.

"Ini dalam rangka menciptakan pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh indonesia yang dimulai dari garis terluar," ucapnya.

Secara rinci formasi CPNS Guru GGD yakni guru Laki-laki berjumlah 10 orang dan Perempuan 16 orang. Mereka ditugaskan di tingkat SD 13 Orang, di tingkat SMP 13 orang dengan berbagai mata pelajaran, yakni Bahas Indonesia, Penjaskes, Bahasa Inggris, IPA, Bimbingan Konseling, Guru IT dan lainnya.

CPNS GGD yang yang diangkat tidak semua berasal dari Riau, sebagian juga berasal dari luar Riau seperti Sumatera Barat dan Medan, kondisi ini menurut Bupati tidak bisa dianggap enteng karena menyangkut adaptasi dengan lingkungan yang berbeda.

"Saya harapkan guru yang berasal dari luar Riau seperti Sumbar dan Sumut dapat segera menyesuaikan diri karena tempat penugasan yang berada diperbatasan relatif sulit, seperti kondisi alam sangat terbatas, begitu juga air bersih, listrik serta akses jalan," ujarnya.

Menurut Bupati Irwan, karena penugasan dan pengangkatan guru GGD tersebut merupakan program dari Pemerintah Pusat, maka mau tidak mau semua tenaga GGD harus mempersiapkan diri untuk mensukseskan program tersebut.

Terlebih Kehadiran GGD diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang ditempati, sehingga mampu mengangkat kualitas pendidikan masyarakat.

"Saya minta CPNS dari guru GGD ini bisa menjadi Agent Of Chance, dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti," tambah Bupati.

Dengan telah diserahkannya SK CPNS kepada guru GGD ini, secara otomatis pahlawan tanpa jasa yang bertugas di garis terdepan indonesia itu akan mendapatkan semua fasilitas layaknya guru PNS lainnya, mulai dari gaji pokok hingga insentif. Bupati meminta hal itu hendaknya dibarengi pula dengan semangat dan kinerja yang lebih baik lagi dan tidak malah buru-buru minta pindah.

"Dengan penghasilan yang memadai ini saya harapkan kinerja bapak ibu guru dapat ditingkatkan, dan yang tak kalah penting dapat bertahan ditempat tugas masing-masing," harap Bupati Irwan.

Seperti diketahui, banyak dari guru-guru yang bertugas di daerah sulit seperti daerah perbatasan dan pelosok desa tidak betah bertugas dilokasi tersebut, satu persatu melakukan lobi dengan segala upaya agar dapat bertugas di Kota, akhirnya daerah pinggiran selalu kekurangan guru PNS.

"Dari pengalaman selama ini hanya beberapa guru saja yang bertahan bertugas di daerah terpencil, sebagian besar mengajukan pindah ke Kota. Karena pengangkatan GGD ini merupakan program pemerintah pusat untuk pemerataan pelayanan pendidikan, maka saya minta semua dapat bekerja dengan baik sesuai tanggungjawab yang dipangku dipundak masing-masing," ujar Bupati.

Kondisi kekurangan guru di wilayah terpencil, membuat Pemkab Kepulauan Meranti kesulitan dan tidak ingin hal serupa kembali terjadi. Untuk mengantisipasi perpindahan guru khususnya yang berada di garis terluar, maka sesuai perjanjian, guru GGD yang pindah ke Kota atau daerah lainnya akan di penalti dengan denda 250 juta rupiah yang akan dimasukan dalam kas daerah.

"Boleh saja minta pindah tapi dengan syarat bayar 250 juta rupiah ke kas daerah," ucap Bupati Irwan mengakhiri. (rls/red)