Wabup Meranti Minta OPD Terkait Fokus Bangun Infrastruktur

SELATPANJANG - Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dalam rangka membuka isolasi daerah menjadi prioritas utama Pemkab Kepulauan Meranti yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerinyah Daerah (RKPD) Tahun 2019.

"Pembangunan infrastruktur dinilai masih kurang khususnya jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi pembangunan. Ini hendaknya menjadi fokus kita, masih banyak desa desa kita yang terisolir, kita juga harus berjuang memanfaatkan dana di Provinsi dan APBN," ujar Wabup Said Hasyim, saat membuka Forum Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu 21 Maret 2018 di Selatpanjang.

Forum perangkat daerah ini, seperti dikatakan Kepala Bappeda Kepulauan Meranti Mamun Murod, merupakan lanjutan dari Musrenbang Tingkat Kecamatan beberapa waktu lalu, dalam rangka untuk menetapkan program prioritas usulan Kecamatan dan pokok pokok fikiran DPRD yang akan disinkronkan oleh Bappeda sesuai dengan Tupoksi yang melekat di setiap OPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Diharapkan nantinya dapat tersusun dokumen rancangan perangkat daerah yang selanjutnya akan dirumuskan menjadi rancangan kerja OPD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2019.

"Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan kegiatan sesuai Tupoksi OPD, menajamkan indikator dan target kinerja sesuai Tupoksi OPD, menyelaraskan program dan kegiatan antar OPD, dalam rangka pencapaian target sesuai dengan tugas OPD, serta menetapkan program prioritas sesuai pagu yang ada," ucap Kepala Bappeda.

Terkait hal itu, Wakil Bupati menjelaskan, di usia Meranti yang sudah memasuki 10 Tahun, sudah banyak terjadi perubahan seperti keberhasilan Pemda menekan angka kemiskinan dari 42 Persen menjadi 28,9 persen, meski begitu jika dibandingkan Kabupaten Kota lainnya di Provinsi Riau, angka kemiskinan di Meranti merupakan yang tertinggi. Artinya Kabupaten Meranti masih harus terus mengejar ketertinggalan.

Salah satunya dengan menggesa pembangunan infrastruktur dalam rangka membuka isolasi daerah, namun yang menjadi masalah adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemda Meranti. Jika hanya mengharapkan dana APBD yang kini hanya berkisar 1,1 Triliun rupiah tentu sangat sulit. Untuk itu ia menghimbau kepada seluruh OPD untuk pro-aktif mengejar dana di Provinsi maupun APBN. Letak geografis Meranti yang masuk dalam kawasan perbatasan dan kawasan strategis Nasional, menurut Wabup, bisa menjadi modal untuk membawa dana Pusat ke daerah ini.

"Syaratnya, proposal program yang kita ajukan harus matang, dilengkapi dengan DED yang dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.

Karena dari pengalaman berkunjung ke beberapa Kementerian beberapa waktu lalu untuk tujuan yang sama, Wakil Bupati mendapat masukan proposal yang diajukan harus lengkap, tepat sasaran dan sudah melalui pengkajian yang matang. Agar saat bantuan diberikan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

"Pusat tidak ingin bantuan yang diberikan menimbulkan masalah, jika berjalan dengan baik bisa saja mereka memberikan bantuan lebih besar lagi," papar Wakil Bupati.

Salah satu yang diminta Wakil Bupati kepada OPD terkait untuk segera dituntaskan, adalah proyek Pelabuhan Dorak, begitu juga pasar modern yang saat ini masih terkendala masalah sertifkasi tanah.

Selain itu juga, akses penghubung dari Desa Insit ke Pecah Buyung dalam mendukung pengoperasian Pelabuhan roro. "Fisik daratnya harus diselesaikan dulu karena ketika roro selesai sudah dapat difungsikan," ucapnya.

Begitu juga jalan akses dari Mengkikip sampai ke Kundur yang jika tidak bisa diupayakan lagi dapat dipindah ke Futong-Air Mabuk, karena di nilai lebih dekat.

Kemudian jalan Lukun-Sungai Tohor yang dari 11 kilometer masih bersisa 5 kilometer untuk dituntaskan.

Selain sektor infrastruktur, Wakil Bupati juga menyorot sektor pertanian dan perkebunan, dengan memberdayakan tanaman yang sudah tidak produktif lagi seperti pohon karet yang sudah tua diganti dengan Kelapa, Jagung, ataupun palawija yang memiliki nilai ekonomi dan pasar lebih baik.

Pada kesempatan itu, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP La Ode Proyek, turut memberikan masukan dan kritik terkait program yang akan dijalankan, yakni mulai dari tingkat Desa menggunakan ADD hingga kegiatan Kabupaten.

Menurutnya, penggunaan dana harus dapat menyentuh substansi yang dibutuhkan oleh masyarakat, jangan sampai dana yang dianggarkan habis tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Dana yang ada hendaknya menyentuh substansi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga apa yang menjadi tujuan Pemerintah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai," ujar Kapolres.

Ia juga mengingatkan kepada Kepala Desa agar hati hati menggunakan ADD, jangan sampai dana tersebut dimanfaatkan untuk hal yang tidak penting. Dan yang tak kalah penting, proyek pembangunan yang menggunakan dana ADD hendaknya dilaksanakan sesuai aturan, karena jika tidak, diakui Kapolres pihaknya tidak akan segan segan untuk menindak.

Sekedar informasi, Pertemuan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang digelar oleh Bappeda Meranti juga turut dihadiri oleh Ketua DPRD Fauzi Hasan, Sekda Yulian Norwis, BUMN, Perbankan, Tokoh Masyarakat dan lainnya. (rls)