JURNALMADANI - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat, makanan, dan kosmetik ilegal.
Langkah preventif ini menjadi perhatian serius mengingat wilayah Kepulauan Meranti memiliki kawasan perairan yang berpotensi menjadi jalur masuk produk tanpa izin edar.
Kepala BBPOM di Pekanbaru Sofiyani Chandrawati Anwar mengatakan, pihaknya melanjutkan agenda advokasi strategis bersama Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin.
BBPOM di Pekanbaru juga telah melakukan koordinasi dengan Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, guna memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi ketentuan.
Menurut Sofiyani, pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan secara optimal tanpa dukungan serta keterlibatan pemerintah daerah.
Karena itu, BBPOM di Pekanbaru mendorong Pemkab Kepulauan Meranti bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk meningkatkan pengawasan, terutama di titik-titik yang dinilai rawan menjadi jalur masuk produk ilegal.
"Upaya tersebut diharapkan dapat menekan peredaran produk yang tidak memiliki izin edar dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat," ujarnya, Jumat (9/10).
Pengawasan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui koordinasi lintas sektor, sehingga potensi masuk dan beredarnya produk yang tidak memenuhi standar keamanan dapat diantisipasi sejak dini.
Selain pengawasan obat, makanan, dan kosmetik ilegal, BBPOM di Pekanbaru turut memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Pendampingan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu prioritas untuk memastikan makanan yang disediakan dalam program tersebut memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.
Hal ini penting agar manfaat program pemenuhan gizi dapat dirasakan masyarakat, khususnya para penerima manfaat, tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan.
Dalam pelaksanaannya, setiap SPPG perlu mendapatkan pendampingan dan pengawasan agar proses penyediaan makanan berjalan sesuai ketentuan. Mulai dari pengelolaan bahan pangan hingga makanan siap disajikan, aspek kebersihan, mutu, dan keamanan harus menjadi perhatian.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin menyambut baik langkah BBPOM di Pekanbaru dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di wilayahnya. Ia menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap upaya pencegahan peredaran obat, makanan, dan kosmetik ilegal.
Sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG, Muzamil juga menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program tersebut melalui pengawasan terhadap seluruh SPPG di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Komitmen itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan, terutama dalam menjaga keamanan makanan yang dikonsumsi para penerima manfaat.
Sinergi antara BBPOM di Pekanbaru dan Pemkab Kepulauan Meranti diharapkan tidak hanya memperkuat pengawasan terhadap produk ilegal, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan pangan dalam pelaksanaan program pemerintah. Melalui kolaborasi tersebut, perlindungan kesehatan masyarakat diharapkan semakin optimal.
Pengawasan yang terarah, dukungan pemerintah daerah, serta pendampingan terhadap SPPG menjadi langkah penting untuk mewujudkan peredaran obat dan makanan yang aman sekaligus memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berlangsung sesuai standar keamanan pangan. (mcr)