JURNALMADANI - Di Hari Jadi ke-68 Provinsi Riau, Gubernur Riau Datuk Seri Setia Amanah Abdul Wahid menyampaikan dua tuntutan strategis kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto. Tuntutan itu bagi hasil 10 persen untuk Riau atau Rp100 triliun dan daerah kawasan perdagangan bebas free trade zone (FTZ) di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dalam wawancara langsung dengan salah satu televisi swasta, Wahid menyoroti skema pembagian hasil antara pusat dan daerah yang menurutnya perlu diubah menjadi model take on product.
Wahid mengklaim, produk ekonomi Riau tahun 2024 lalu mencapai Rp1.112 triliun. “Kalau 10 persen saja dari nilai itu dikembalikan ke Riau, artinya ada lebih dari Rp100 triliun yang bisa dikelola untuk pembangunan daerah,” ucap Wahid dalam helat Riau Berzikir, Sabtu (9/8/2025) lalu.
Menurut Wahid, jika tuntutan ini dipenuhi tentunya akan memberi Riau kekuatan fiskal yang besar untuk menata infrastruktur dan layanan publik secara mandiri.
Wahid juga menyatakan, hal ini sudah ia diskusikan langsung dengan Menteri Keuangan, dan berharap Presiden Prabowo memberi lampu hijau terhadap wacana perubahan skema tersebut.
Selain pembagian hasil, Wahid juga meminta Presiden Prabowo menetapkan kawasan Pulau Rangsang di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai zona perdagangan bebas atau free trade zone. Menurutnya, posisi geografis Riau sangat strategis karena berada di tengah Pulau Sumatera dan dekat jalur perdagangan dunia.
“Kami punya sumber daya alam yang kaya, pelabuhan yang strategis, dan posisi logistik yang luar biasa. Dengan FTZ, potensi ini bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Wahid juga mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di empat wilayah lainnya, Bukit Batu (Bengkalis), Buton (Siak), Pulau Burung (Inhil), dan Tenayanraya (Pekanbaru). Pengembangan KEK akan mempercepat hilirisasi dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Menurut Wahid, semua ini bagian dari upaya menjadikan Riau sebagai tulang punggung ekonomi barat Indonesia. “Kami kerja keras, kami menghasilkan. Sekarang kami minta dukungan penuh dari pemerintah pusat,” ucap Wahid. (RK1)