JURNALMADANI — Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmen penuh dalam mendukung Program 3 Juta Rumah dari Pemerintah Pusat dan berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat, sehingga berbagai program strategis nasional dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kampar.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kampar Ahmad Yuzar, saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, Senin (29/12/2025).
Ia menjelaskan, dalam rapat tersebut dibahas berbagai strategi pengendalian inflasi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
"Fokus pembahasan meliputi upaya menjaga stabilitas harga komoditas pangan, penguatan sinergi antar perangkat daerah, serta langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi potensi kenaikan harga sepanjang tahun berjalan," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat melalui program pengendalian inflasi yang terukur dan berkelanjutan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menunjukkan sinergi dan kolaborasi yang baik sehingga inflasi daerah tetap terkendali.
Menindaklanjuti rapat tersebut, Asisten II Setdakab Kampar, Drs Muhammad, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar siap menjaga stabilitas harga, khususnya menjelang dan selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar, kami berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan harga di pasar, memastikan ketersediaan stok bahan pangan, serta meningkatkan sinergi dengan instansi terkait agar perayaan Nataru 2026 berjalan lancar tanpa lonjakan inflasi yang signifikan,” ujarnya.
Selain pengendalian inflasi, rapat tersebut juga membahas Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Asisten II menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar terus berupaya mempercepat fasilitasi pembangunan perumahan rakyat, memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, serta memastikan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPKP) RI, Kabupaten Kampar masuk dalam 10 besar nasional untuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebanyak 602 unit, serta 10 besar pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebanyak 2.870 fungsi hunian,” jelasnya. (mcr)