JURNALMADANI — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya memperkuat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai instrumen percepatan penanggulangan kemiskinan.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, saat menghadiri silaturahmi dan tasyakuran Sumber Daya Manusia (SDM) PKH wilayah penugasan Kabupaten Kepulauan Meranti, di Aula Kantor Bupati, Jumat (13/2/2026).
Dalam sambutannya, Sudandri menyatakan PKH merupakan program strategis pemerintah yang tidak hanya menyalurkan bantuan sosial bersyarat, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
“Melalui PKH, pemerintah memastikan anak dari keluarga kurang mampu tetap bersekolah, ibu hamil dan balita memperoleh layanan kesehatan, serta keluarga penerima manfaat mendapat pendampingan menuju kemandirian,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran serta penguatan pembaruan data kemiskinan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurutnya, akurasi data menjadi kunci agar intervensi pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak.
Sudandri juga menyampaikan apresiasi kepada para pendamping PKH yang kini berstatus ASN PPPK di lingkungan Kementerian Sosial. Ia berharap status tersebut semakin memperkuat integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pelayanan sosial.
"Kondisi geografis Kepulauan Meranti yang terdiri dari kepulauan menjadi tantangan dalam pelaksanaan program sosial. Namun, pemerintah daerah optimistis tantangan tersebut dapat diatasi melalui sinergi lintas sektor," tegasnya.
Ketua PKH Kabupaten Kepulauan Meranti, Ardalina, menyampaikan saat ini terdapat 62 pendamping PKH yang bertugas di daerah tersebut bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Para pendamping resmi dilantik oleh Menteri Sosial pada 22 Oktober 2025.
Selanjutnya, pada 22 Desember 2025 dilakukan asesmen kepemimpinan tim kabupaten di Jakarta, sekaligus penyampaian tiga mandat pemerintah pusat, yakni pembaruan DTKS, pengembangan program Sekolah Rakyat, dan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
"Proses pembaruan data DTKS, ditemukan perubahan status sejumlah penerima manfaat. Sebagian keluarga tetap menerima bantuan penuh, sebagian berkurang, dan ada yang tidak lagi menerima setelah hasil verifikasi terbaru," jelasnya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengusulkan delapan anak putus sekolah untuk mengikuti program Sekolah Rakyat. Anak-anak tersebut berasal dari wilayah prioritas, terutama kawasan pesisir dan kelompok masyarakat rentan.
Kepala Dinas Sosial Kepulauan Meranti, Rokhaizal, mengatakan pihaknya menerima berbagai laporan masyarakat terkait BPJS nonaktif, bantuan PKH yang belum diterima, hingga perbedaan data penerima bantuan. Ia menegaskan Dinas Sosial dan PKH merupakan mitra kerja yang harus terus berkoordinasi.
“Diperlukan kesamaan persepsi agar persoalan di lapangan tidak berkembang menjadi konflik,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan , Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti, koordinator dan seluruh pendamping PKH, serta TKSK setempat. (rls)