JURNALMADANI – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, kebijakan pemangkasan belanja negara yang tidak produktif dilakukan untuk menutup celah penyimpangan dan potensi korupsi dalam pengelolaan APBN.
Dalam siaran “Presiden Prabowo Menjawab” bersama pakar dan jurnalis, Kamis (19/3/2026), Prabowo menyebut pemerintah telah menghemat anggaran hingga Rp 308 triliun dari belanja pemerintah pusat pada tahap awal efisiensi.
“Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp 308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp 308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan, efisiensi besar-besaran menjadi langkah penting untuk menyelamatkan uang rakyat dari potensi tindak pidana korupsi.
Menurut Prabowo, penghematan tersebut berasal dari penyisiran berbagai pos belanja yang dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jika tidak dikendalikan, anggaran tersebut berpotensi menjadi beban keuangan negara.
ICOR tinggi, indikasi inefisiensi
Prabowo mengaitkan langkah efisiensi ini dengan indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang mencerminkan tingkat efisiensi investasi suatu negara.
Ia menyebut ICOR Indonesia berada di level 6,5, lebih tinggi dibandingkan negara kawasan seperti Thailand (4), Malaysia (4), dan Vietnam (3,6).
Tingginya ICOR menunjukkan Indonesia membutuhkan modal lebih besar untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara lain.
Dengan APBN yang mendekati Rp 3.700 triliun atau sekitar 230 miliar dollar AS, Prabowo memperkirakan terdapat ketidakefisienan sekitar 30 persen atau setara 75 miliar dollar AS.
“Jadi angka ini artinya 30 persen lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp 3.700 triliun atau 230 miliar dollar AS. 30 persen dari itu maka 75 miliar dollar AS. Ini tidak efisien,” tuturnya.
Banyak ruang penghematan
Prabowo menyampaikan, efisiensi yang dilakukan pemerintah saat ini baru tahap awal. Ia menilai masih banyak ruang untuk penghematan, terutama dari belanja rutin yang tidak esensial.
Sejumlah pos anggaran yang dipangkas antara lain biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor, hingga pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti kebiasaan pengadaan barang, seperti komputer dan perlengkapan kantor, yang dilakukan hampir setiap tahun.
Prabowo juga menyinggung maraknya kegiatan kajian yang dinilai tidak menyentuh persoalan utama seperti pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Wacana pola kerja baru
Dalam menghadapi potensi krisis global, Prabowo menekankan pentingnya pengendalian konsumsi serta efisiensi di berbagai sektor, termasuk pola kerja aparatur sipil negara.
Ia mencontohkan kebijakan di sejumlah negara seperti Filipina dan Pakistan yang menerapkan pengurangan hari kerja dari lima menjadi empat hari, serta skema kerja dari rumah (work from home/WFH).
“Waktu Covid kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75 persen karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah,” ujarnya. (*)