Latest Posts

Bripka Khairi Personel Polres Kepulauan Meranti Raih Juara 1 Kompolnas Award 2026 Kategori Desa 3T

Thu, 17 Sep 2026 23:47:33 +0700

JURNALMADANI — Dedikasi personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah terpencil kembali mendapat apresiasi di tingkat nasional.

Bripka Khairi, personel Polres Kepulauan Meranti, Polda Riau, berhasil meraih Juara 1 Kompolnas Award Tahun 2026 kategori Perorangan Desa Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Penghargaan tersebut diberikan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja dan pengabdian personel Polri yang dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Bripka Khairi mendapat penghargaan atas dedikasinya dalam menjalankan tugas di wilayah kepulauan Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya melalui kegiatan perpustakaan keliling yang menyasar masyarakat dan anak-anak sekolah di Desa Kedabu Rapat, Kecamatan Rangsang Pesisir.

Melalui kegiatan tersebut, Bripka Khairi membawa berbagai koleksi buku dan bahan bacaan kepada masyarakat, terutama anak-anak yang memiliki keterbatasan akses terhadap buku pelajaran dan bahan bacaan.

Kegiatan perpustakaan keliling itu tidak hanya menjadi sarana untuk mendekatkan akses literasi kepada anak-anak di wilayah 3T, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kedekatan antara polisi dan masyarakat.

Di tengah kondisi geografis Kepulauan Meranti yang terdiri dari pulau-pulau dan memiliki sejumlah wilayah dengan akses transportasi yang tidak mudah, kehadiran personel Polri di tengah masyarakat menjadi bagian penting dari pelayanan publik.

Dedikasi tersebut menjadi salah satu catatan dalam capaian Bripka Khairi hingga akhirnya meraih penghargaan pada ajang Kompolnas Award 2026.

Apresiasi terhadap Kinerja Personel Polri

Kompolnas Award merupakan ajang apresiasi terhadap anggota dan satuan kerja Polri yang menunjukkan kinerja serta pengabdian kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menyampaikan bahwa Kompolnas Award dapat menjadi salah satu acuan dalam melihat dan mengevaluasi kinerja personel Polri.

“Kompolnas Award ini sebagai acuan terhadap kinerja Polri. Mempermudah institusi Polri untuk mencari kinerja anggota Polri yang terbaik," ujarnya.

Kapolri juga menyampaikan bahwa penilaian Kompolnas dapat membantu evaluasi internal Polri sekaligus menjadi bagian dari penilaian publik terhadap kinerja anggota kepolisian.

Menurutnya, penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak personel Polri untuk memberikan kinerja terbaik dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Kapolri turut menyampaikan ucapan selamat kepada para penerima penghargaan sekaligus memberikan motivasi kepada personel yang belum terpilih.

“Selamat yang terpilih. Yang belum terpilih masih ada waktu ke depannya untuk menjadi terpilih nantinya," kata Kapolri.

Pengabdian dari Wilayah Kepulauan

Keberhasilan Bripka Khairi meraih Juara 1 kategori Perorangan Desa 3T tingkat nasional menjadi capaian tersendiri bagi Polres Kepulauan Meranti dan Polda Riau.

Penghargaan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pengabdian personel Polri di wilayah kepulauan dan daerah dengan keterbatasan akses dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Selain menjalankan tugas kepolisian, Bripka Khairi melalui kegiatan perpustakaan keliling berupaya membantu anak-anak mendapatkan akses terhadap buku pelajaran dan bahan bacaan.

Kegiatan tersebut juga menjadi pendekatan humanis dalam membangun hubungan antara kepolisian dengan masyarakat.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih Bripka Khairi.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi Polres Kepulauan Meranti sekaligus menjadi motivasi bagi personel lainnya untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.

Prestasi Bripka Khairi diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polres Kepulauan Meranti dan jajaran Polda Riau agar terus menghadirkan pelayanan kepolisian yang humanis, inovatif, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Bagi masyarakat di wilayah kepulauan, kehadiran polisi bukan hanya berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, tetapi juga bagaimana seorang personel mampu hadir menjawab kebutuhan masyarakat melalui pengabdian yang sederhana namun berdampak. (*)

Penuh Kehangatan, Kapolres Meranti Sampaikan Pesan Tegas dalam Kenal Pamit Pejabat

Thu, 17 Sep 2026 19:05:23 +0700

JURNALMADANI — Suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan mewarnai acara Kenal Pamit Pejabat Lama dan Pejabat Baru di lingkungan Polres Kepulauan Meranti, Kamis (17/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memberikan penghormatan dan apresiasi kepada para pejabat lama yang akan melanjutkan tugas di tempat baru, sekaligus menyambut pejabat baru yang dipercaya mengemban amanah di jajaran Polres Kepulauan Meranti.

Acara dipimpin langsung Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K. Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan terima kasih kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjalankan tugas di Polres Kepulauan Meranti.

"Terima kasih kepada pejabat lama yang meninggalkan Polres Meranti atas dedikasi dan pengabdian selama ini mendampingi saya. Terima kasih juga kepada seluruh anggota saya yang berprestasi," ujar Kapolres.

Salah satu prestasi yang turut disoroti adalah keberhasilan Bripka Khairi meraih penghargaan Kompolnas Award 2026. Menurut Kapolres, capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi institusi Polres Kepulauan Meranti sekaligus motivasi bagi personel lainnya.

"Seperti Bripka Khairi yang sekarang mendapatkan penghargaan Kompolnas Award tahun 2026. Ini menjadi kebanggaan bagi Polres Kepulauan Meranti," katanya.

Tekankan Adaptasi dan Sinergi

Kepada pejabat yang baru dilantik, Kapolres meminta agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta membangun komunikasi dan kerja sama yang baik dengan pimpinan maupun seluruh personel.

"Terhadap pejabat baru, harus menyesuaikan dengan tugas yang akan saudara laksanakan dan bisa bekerja sama dengan saya. Kita dinas di Meranti, kita tidak sendiri. Kita harus bersinergi dan berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada," tegasnya.

Kapolres menekankan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Kepulauan Meranti membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dinilai penting dalam menjaga keamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga mengingatkan seluruh personel agar menjalankan tugas dengan prinsip ikhlas, tegas, dan tuntas.

"Kita harus kerja ikhlas, kerja tegas dan tuntas. Dan kita harus mendukung program Bapak Kapolda Riau yang sekarang ini berjalan, seperti Program Jalur Cerah, Raga dan program lainnya," ucapnya.

Narkoba dan Judi Online Jadi Atensi

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga memberikan penekanan khusus terkait kedisiplinan dan perilaku personel. Ia meminta para pejabat untuk melakukan pengawasan terhadap anggota secara berkelanjutan dan memastikan tidak ada personel yang terlibat penyalahgunaan narkoba maupun judi online.

"Tolong awasi personel kita setiap saat. Jangan ada yang menyalahgunakan narkoba dan judi online. Ini pertama kali dan terakhir saya sampaikan. Bapak Kapolda Riau sudah memberikan penekanan kepada seluruh personel, khususnya Polres Meranti," tegas Kapolres.

Menurutnya, disiplin internal dan integritas personel merupakan bagian penting dalam menjaga marwah institusi kepolisian serta mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Kapolres menjelaskan, mutasi dan pergantian jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi. Selain menjadi bagian dari penyegaran, mutasi juga merupakan bagian dari pengembangan karier dan kebutuhan organisasi.

Karena itu, ia berharap pergantian pejabat tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat soliditas jajaran Polres Kepulauan Meranti.

"Kita harus bersinergi dan berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada," kembali ditekankan Kapolres.

Di penghujung sambutannya, Kapolres kembali menyinggung prestasi Bripka Khairi yang berhasil meraih Kompolnas Award 2026. Prestasi tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Prestasi yang diraih anggota kita harus menjadi motivasi bagi personel lainnya untuk terus berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," demikian disampaikan.

Acara kenal pamit kemudian berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan. Momentum tersebut menjadi simbol penghargaan bagi pejabat yang mengakhiri masa tugasnya sekaligus menjadi awal bagi pejabat baru untuk melanjutkan pengabdian di Polres Kepulauan Meranti. (*)

Pemprov Riau dan RS Bhayangkara Buka 5 Posko Kesehatan Dampak Kabut Asap

Thu, 17 Sep 2026 18:36:41 +0700

JURNALMADANI - Sebagai langkah antisipasi dampak kesehatan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama RS Bhayangkara Biddokes Polda Riau berkolaborasi dalam membuka 5 posko kesehatan di Kota Pekanbaru.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menegaskan penanganan dampak asap Karhutla harus dilakukan secara gotong royong sebagaimana arahan Gubernur Riau, Kapolda, dan Pangdam.

"Dalam penanganan dampak asap Karhutla ini, sebagaimana yang digaungkan Pak Plt Gubernur, Kapolda dan Pangdam, penanganan harus gotong royong. Ini merupakan inisiatif dari RS Bhayangkara, secara terintegrasi bagaimana untuk membentuk posko kesehatan di lima titik di Kota Pekanbaru," kata Zulkifli, Kamis (17/9/2026).

Dikatakannya, lima titik posko kesehatan tersebut berada di Pos Lantas Gurindam 1 berada di Jalan Cut Nyak Dien, Pos Lantas Gurindam 2 (Simpang Jalan Tuanku Tambusai - Jenderal Sudirman) dan Pos Lantas Gurindam 3 (Simpang Bandara Sultan Syarif Kasim II).

"Kemudian di Pos Lantas Gurindam 4 (Simpang Jalan Ronggowarsito) dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di Simpang SKA," kata Zulkifli.

Zulkifli menyebut posko akan mulai digerakkan pada besok hari dengan waktu pelaksanaan awal selama 7 hari. Setiap posko akan disiagakan 1 orang dokter, 2 orang perawat, dan 1 orang pengemudi ambulans beserta ambulansnya.

"Untuk tahap awal, kita alokasikan waktunya 7 hari. Kita juga melibatkan rumah sakit swasta dan perguruan tinggi, baik dari Al Insyirah, Payung Negeri, Poltekkes dan Hang Tuah," ujarnya.

Ditambahkan Kepala RS Bhayangkara Pekanbaru Biddokes Polda Riau, Kompol dr Firmansyah Dwi Anggara. Dirinya mengatakan inisiatif ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektoral dalam penanganan kesehatan akibat Karhutla.

"Sesuai dengan arahan bapak Kapolda Riau. Ini merupakan bentuk kolaborasi untuk penanganan kesehatan dari dampak kabut asap Karhutla. Tentu kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus berkolaborasi lintas sektoral. Kami dari RS Bhayangkara dibantu oleh Dinas Kesehatan, berencana mengadakan kegiatan yang mungkin kecil namun memberikan dampak yang besar, yaitu dengan pembentukan posko kesehatan," ujar dr Firmansyah.

Ia menjelaskan, posko kesehatan tersebut nantinya akan bekerja sama dengan Satlantas Polresta Pekanbaru guna memberikan edukasi kesehatan preventif dan pemeriksaan kesehatan sederhana bagi masyarakat.

"Dengan adanya kegiatan ini. Targetnya adalah kita bisa memberikan edukasi tentang kesehatan preventif dan memberikan pemeriksaan kesehatan sederhana. Meliputi pemberian info edukatif, pemberian vitamin yang langsung diminum oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan imunitas," katanya.

Bagi masyarakat yang memerlukan penanganan lebih, pihaknya juga menyediakan oksigen ataupun rujukan ke Rumah Sakit jika kondisi pasien memang memerlukan perawatan lebih.

Sementara itu, Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP), Assoc Prof Ns Lita, menyatakan dukungan penuh kampusnya dalam program tersebut. Sebagai kampus yang dikenal dengan lulusan di bidang kesehatan, dikatakannya, UHTP akan menurunkan mahasiswa dan dosen untuk membantu di lapangan.

"Pada prinsipnya, sebagai kampus yang dikenal dengan lulusan dan kemampuan akademik di bidang kesehatan, kami tentu mendukung apapun yang menjadi program pemerintah," katanya.

Dikatakannya, salah satunya melalui pembentukan posko kesehatan. Pihaknya akan menurunkan mahasiswa dan dosen untuk membantu melakukan pembagian masker, edukasi kesehatan dan pemeriksaan kesehatan.

"Untuk UHTP sendiri, nantinya akan ada Posko kita di Cut Nyak Dien dan Simpang Bandara, masing-masing posko 3 mahasiswa per shift. 1 posko ada 2 shift," pungkasnya. (mcr)

Satpol PP Riau Perkuat Semangat Pengabdian dan Solidaritas Antardaerah

Thu, 17 Sep 2026 18:32:26 +0700

JURNALMADANI - Semangat pengabdian dan solidaritas antardaerah terus diperkuat jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Riau melalui keterlibatan dalam upaya pemulihan pascabencana di Aceh. Komitmen tersebut menjadi bagian dari nilai kemanusiaan dan pengabdian aparatur dalam menjaga kepedulian terhadap masyarakat di tengah situasi kebencanaan.

Penguatan semangat tersebut disampaikan dalam apel sekaligus penyerahan piagam penghargaan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi di Kantor Satpol PP Provinsi Riau, Kamis (17/9/2026). Momentum itu sekaligus menjadi pengingat bahwa pengabdian aparatur tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas kedinasan, tetapi juga melalui kepedulian dan solidaritas ketika daerah lain menghadapi musibah.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Satpol PP Provinsi Riau, Sri Sadono Mulyanto menyampaikan bahwa pengalaman dalam mendukung pemulihan bencana di Aceh menjadi bagian penting dari perjalanan pengabdian jajaran Satpol PP Riau. Menurutnya, keterlibatan tersebut juga memperkuat nilai solidaritas dan kepedulian antarsesama dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah.

“Kami terus berupaya menanamkan semangat pengabdian kepada seluruh jajaran, bahwa tugas Satpol PP bukan hanya berkaitan dengan penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum. Ada nilai kepedulian sosial yang juga harus kita jaga, termasuk ketika saudara-saudara kita di daerah lain menghadapi musibah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, semangat solidaritas menjadi salah satu nilai yang penting dalam membangun kekompakan jajaran sekaligus memperkuat hubungan antardaerah. Menurutnya, pengalaman tersebut memberikan pembelajaran bahwa kolaborasi dan kepedulian dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai kondisi yang membutuhkan kehadiran pemerintah.

“Ketika kita hadir dalam situasi seperti ini, yang kita bawa bukan hanya tugas institusi, tetapi juga semangat sebagai sesama anak bangsa. Karena itu, kami ingin semangat kebersamaan ini terus tumbuh dan menjadi bagian dari karakter jajaran Satpol PP Riau dalam menjalankan pengabdian,” katanya.

Ia menambahkan, apresiasi yang diberikan Pemerintah Provinsi Riau diharapkan menjadi motivasi bagi jajaran untuk terus menjaga integritas, disiplin dan semangat pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengajak seluruh personel Satpol PP Riau untuk menjadikan setiap pengalaman dalam menjalankan tugas sebagai bagian dari proses meningkatkan kualitas pengabdian.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menyampaikan bahwa pengabdian aparatur pemerintah memiliki ruang yang luas dan tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas rutin di lingkungan pemerintahan. Ia menilai kepedulian terhadap sesama dan solidaritas antardaerah merupakan nilai yang perlu terus dipelihara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pengabdian itu tidak berhenti pada tugas-tugas kedinasan, tetapi juga bagaimana kita memiliki kepedulian ketika saudara kita mengalami musibah. Semangat seperti inilah yang harus terus kita jaga agar kebersamaan dan solidaritas antardaerah semakin kuat,” tuturnya.

Ia berharap pengalaman yang telah dilalui jajaran Satpol PP Riau dapat menjadi pembelajaran sekaligus memperkuat kesiapan aparatur dalam menghadapi berbagai kondisi di lapangan. Apa yang dilakukan hari ini hendaknya menjadi bagian dari semangat untuk terus memberikan pelayanan terbaik, menjaga ketertiban dan menunjukkan bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat. (mcr)

Salurkan 1.814 Ton Beras, Mentan Amran Apresiasi Sinergi Plt Gubernur dan Forkopimda Riau

Thu, 17 Sep 2026 18:29:47 +0700

JURNALMADANI — Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, meninjau penyaluran bantuan pangan komoditas beras di Kantor Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Kamis (17/9/2026). Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk memastikan pendistribusian beras produksi petani lokal kepada masyarakat penerima manfaat berjalan secara optimal.

Menteri Pertanian hadir didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, serta Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo. Kegiatan ini merupakan bagian dari program bantuan pangan nasional yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

"Ini adalah bentuk kepedulian dari Presiden kita. Bagaimana masyarakat dapat menerima bantuan pangan. Dan Alhamdulillah, kalau dulu beras kita harus didatangkan dari luar negeri, sekarang beras kita merupakan beras produksi petani lokal," kata Amran Sulaiman, Kamis (17/9/2026).

Menteri Pertanian memaparkan bahwa program bantuan pangan ini menyasar 33,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan 619 ribu orang di antaranya berada di Provinsi Riau. Khusus di Kecamatan Marpoyan Damai, tercatat ada 60.478 penerima manfaat dengan total beras yang disalurkan mencapai 1.814 ton.

"Jadi, tiap penerima manfaat menerima 30 kilogram. Ini alokasi periode Juli, Agustus dan September," ujar Amran Sulaiman.

Selain memantau penyaluran beras, Menteri Pertanian memberikan apresiasi terhadap sinergi lintas instansi di Provinsi Riau dalam mendukung sektor pertanian. Koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dinilai sangat krusial untuk menjaga ketahanan pangan wilayah.

"Kami mengapresiasi Pak Gubernur, Pangdam dan Kapolda karena sudah kompak dan luar biasa. Riau ini luar biasa kompak Forkopimdanya," tutur Amran Sulaiman.

Guna mendukung percepatan masa tanam di Provinsi Riau, Kementerian Pertanian juga menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta benih. Pemerintah pusat berkomitmen memperkuat kapasitas produksi pangan daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian.

"Kami berikan juga bibit untuk ditanam pada 10 ribu hektare lahan. Kemudian kami beri bantuan 3 traktor, tapi harus ditanam sampai September," tegas Mentan Amran Sulaiman. (mcr)

Dunia Konservasi Berduka, Gajah Diego Mati di PLG Minas Riau

Thu, 17 Sep 2026 18:26:58 +0700

JURNALMADANI — Seekor gajah sumatra (Elephas maximus sumatranus) jinak bernama Diego berusia 17 tahun mati di Pusat Latihan Gajah (PLG) Minas akibat gangguan saluran pencernaan pada Rabu (16/9/2026) siang. Penanganan medis sempat dilakukan oleh tim dokter hewan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau sebelum satwa tersebut dinyatakan mati.

Plt Kepala BBKSDA Riau, Ujang Holisudin, mengonfirmasi bahwa penurunan kondisi kesehatan gajah Diego sudah terdeteksi sejak 10 September 2026. Tim medis yang diterjunkan ke lokasi menemukan indikasi cacingan melalui pemeriksaan sampel kotoran.

"10 September gajah mengalami penurunan kondisi kesehatan. Kotoran mencret serta nafsu makan berkurang," kata Plt Kepala BBKSDA Riau Ujang Holisudin, Kamis (17/9/2026).

Setelah mendapat pengobatan intensif, kondisi fisik gajah Diego sempat menunjukkan perkembangan positif. Nafsu makan satwa liar binaan tersebut membaik dan kotorannya terpantau kembali normal.

Namun, kondisi kesehatan Diego kembali memburuk pada 15 September 2026 dengan gejala tidak mau makan, minim minum, dan tubuh melemah. Tim medis BBKSDA Riau kemudian menjadwalkan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium lebih lanjut.

"Tanggal 16 atau hari kedua penanganan, tim mau ambil sampel darah. Tiba-tiba saja gajah Diego terduduk dan tumbang, tidak beberapa saat tanda-tanda vital hilang dan dinyatakan mati," ujar Ujang Holisudin.

Hasil necropsy atau bedah bangkai mengonfirmasi adanya masalah serius pada organ pencernaan yang menjadi penyebab utama kematian gajah jantan tersebut. Petugas langsung melakukan proses penanganan bangkai sesuai dengan prosedur medis operasional yang berlaku.

"Tanggal 16 atau hari kedua penanganan, tim mau ambil sampel darah. Tiba-tiba saja gajah Diego terduduk dan tumbang, tidak beberapa saat tanda-tanda vital hilang dan dinyatakan mati," ujar Ujang Holisudin.

Pemkab Kepulauan Meranti Dorong Pengelolaan Lahan Hutan dan Penguatan Pertahanan Pulau Rangsang

Thu, 17 Sep 2026 15:07:22 +0700

JURNALMADANI — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendorong adanya terobosan dalam pengelolaan kawasan hutan dan penguatan sistem pertahanan serta keamanan wilayah kepulauan. Dua agenda tersebut menjadi perhatian dalam pertemuan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar bersama Tim Markas Besar (Mabes) TNI di ruang kerja bupati, Kamis (17/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis yang dihadapi Meranti, mulai dari pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemanfaatan lahan di kawasan hutan, hingga penguatan keamanan di wilayah perbatasan, khususnya Pulau Rangsang.

Bagi Meranti, persoalan karhutla tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan memadamkan api. Kondisi geografis sebagai daerah kepulauan membuat kecepatan respons menjadi tantangan tersendiri karena mobilisasi personel maupun peralatan ke sejumlah lokasi harus mengandalkan transportasi laut.

"Untuk penanganan segala macam kejadian kebakaran itu agak lamban kita dari kabupaten karena kita menggunakan angkutan laut," kata Asmar.

Pengelolaan Lahan Dinilai Bisa Jadi Bagian dari Pencegahan Karhutla

Asmar menegaskan, pemerintah daerah ingin menggeser pendekatan penanganan karhutla dari sekadar pemadaman menuju pencegahan sejak dini.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah keberadaan lahan yang berstatus kawasan hutan, tetapi belum dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal. Kondisi tersebut, menurut Asmar, perlu dicarikan solusi melalui mekanisme legal agar lahan produktif, terawat dan sekaligus lebih mudah diawasi.

"Kalau masyarakat diberikan ruang untuk mengelola secara legal, lahan tersebut bisa dimanfaatkan sekaligus diawasi. Misalnya ditanami kelapa, singkong atau tanaman produktif lainnya," ujarnya.

Menurut Asmar, pemanfaatan lahan secara legal dan produktif tidak hanya berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Pengelolaan yang aktif juga diharapkan dapat mengurangi lahan terlantar yang berpotensi menjadi titik rawan kebakaran ketika memasuki musim kering.

Ia mencontohkan program peremajaan tanaman kelapa yang direncanakan mencakup sekitar 3.500 hektare. Namun, tidak seluruh lahan dapat dikelola karena sebagian berada dalam kawasan hutan.

"Programnya 3.500 hektare, tetapi yang bisa dikelola hanya sekitar 2.000 hektare. Sekitar 1.500 hektare tidak bisa karena masuk kawasan hutan," katanya.

Persoalan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyelaraskan aspek perlindungan kawasan hutan dengan kepentingan masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor perkebunan dan pertanian.

Pulau Rangsang Jadi Perhatian Penguatan Pertahanan

Selain karhutla, posisi geografis Pulau Rangsang menjadi perhatian dalam pembahasan bersama Mabes TNI.
Pulau Rangsang memiliki posisi strategis karena berada di kawasan terluar Kabupaten Kepulauan Meranti dan berhadapan dengan wilayah luar negeri.

Aktivitas pelayaran di sekitar wilayah tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan perlunya penguatan pengawasan dan keamanan.

Pemkab Kepulauan Meranti berencana mendorong pembangunan pos terpadu sebagai bagian dari penguatan sistem pengamanan wilayah. Pos tersebut nantinya diharapkan menjadi titik koordinasi sejumlah unsur, baik TNI, Polri maupun instansi terkait.

"Rencananya di sana akan ada pos terpadu. Ada unsur Angkatan Darat, Angkatan Laut, kepolisian dan instansi terkait lainnya," jelas Asmar.

Gagasan tersebut dinilai penting karena karakter Meranti sebagai wilayah kepulauan membutuhkan pola pengamanan yang tidak hanya bertumpu pada satu matra.

Pengawasan darat, laut dan wilayah udara perlu ditempatkan dalam satu kerangka koordinasi sesuai karakteristik geografis dan potensi ancaman di masing-masing kawasan.

Mabes TNI Soroti Karakteristik Gambut

Sementara itu, Laksamana Pertama TNI Dr. Imam Hidayat, Sp.S., mengatakan Tim Mabes TNI selama 28 hari telah melakukan peninjauan terhadap sejumlah wilayah dan pos di Meranti, termasuk kawasan Merbau, serta berinteraksi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

"Kami dari Mabes TNI sangat berterima kasih atas sambutan dan kesiapan yang diberikan," ujar Imam.

Dalam penanganan karhutla, Imam menekankan pentingnya mengutamakan pencegahan dan deteksi dini. Menurutnya, karakteristik lahan gambut memiliki tantangan tersendiri karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah meskipun kobaran di atas permukaan telah berhasil dipadamkan.

Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla di kawasan gambut membutuhkan pemadaman secara menyeluruh, pemantauan pascakebakaran dan kesiapsiagaan berkelanjutan untuk memastikan api tidak kembali muncul.

"Alhamdulillah memang sesuai dengan yang kita harapkan. Saya lihat mereka setiap hari melakukan latihan-latihan pemadaman. Alhamdulillah memang sesuai SOP," katanya.

Imam juga mendorong penguatan deteksi dini, kesiapsiagaan personel, edukasi masyarakat serta pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla.

Mabes TNI, kata dia, turut melakukan penelitian untuk mengetahui faktor yang menyebabkan api kembali muncul di kawasan gambut setelah kebakaran dinyatakan padam. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih baik terhadap karakter kebakaran gambut dan memperkuat strategi pencegahannya.

Sinergi Daerah dan TNI Diharapkan Berlanjut

Dalam aspek pertahanan, Imam menyebut penguatan unsur darat, laut dan udara perlu disesuaikan dengan karakteristik geografis wilayah. Pendekatan tersebut menjadi penting bagi daerah kepulauan seperti Meranti yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau strategis.

Berakhirnya penugasan Satgas Mabes TNI di Kepulauan Meranti setelah 28 hari bukan berarti kerja sama antara pemerintah daerah dan TNI berhenti. Sebaliknya, Pemkab Meranti berharap sinergi yang telah terbangun dapat dilanjutkan dalam bentuk koordinasi, pencegahan karhutla, penguatan kesiapsiagaan serta peningkatan keamanan wilayah.

Bagi Meranti, dua persoalan tersebut memiliki benang merah yang sama: kondisi geografis menuntut kesiapan yang lebih kuat, sementara keterbatasan akses membutuhkan sistem pencegahan dan pengawasan yang berjalan sebelum persoalan berkembang menjadi ancaman.

Asmar berharap dukungan dan sinergi dengan TNI dapat memperkuat kemampuan daerah dalam menjaga lingkungan, melindungi masyarakat serta memastikan kawasan strategis di wilayah kepulauan tetap aman.

"Harapan kita tentu sinergi ini terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat Meranti, terutama dalam pencegahan karhutla dan penguatan keamanan wilayah," ujar Asmar. (*)

Kapolres Kepulauan Meranti Pimpin Sertijab Lima Perwira, Tekankan Penguatan Kinerja dan Pelayanan Publik

Thu, 17 Sep 2026 11:47:07 +0700

JURNALMADANI — Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K., memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) lima perwira di lingkungan Polres Kepulauan Meranti, Kamis (17/9/2026).

Rotasi sejumlah jabatan strategis tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel Polri.

Pergantian pejabat juga diharapkan mampu memberikan penyegaran sekaligus memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Upacara sertijab berlangsung di Lapangan Apel Mapolres Kepulauan Meranti, Jalan Raya Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

Kegiatan turut dihadiri Ketua Bhayangkari Cabang Kepulauan Meranti Ny. Widya Gede Adi, Wakapolres Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H., para pejabat utama, kapolsek jajaran, perwira, personel Polres Kepulauan Meranti, serta pengurus Bhayangkari.

Lima perwira yang menjalani sertijab selanjutnya menempati sejumlah posisi penting di jajaran Polres Kepulauan Meranti.

AKP Gunawan, S.H., yang sebelumnya menjabat Kapolsek Rangsang, mendapat amanah baru sebagai Ps. Kabag SDM Polres Kepulauan Meranti.

Jabatan Kapolsek Rangsang selanjutnya dipercayakan kepada AKP Aguslan, S.H., yang sebelumnya menjabat Kasat Binmas Polres Kepulauan Meranti.

Sementara itu, Iptu Abdul Roni, S.H., yang sebelumnya menjabat Kasat Polairud, kini dipercaya mengemban tugas sebagai Kasat Binmas.

Posisi Kasat Samapta dipercayakan kepada AKP Hendri Berson, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat Kasubbagdalops Bagops Polres Kepulauan Meranti.

Sedangkan jabatan Kasat Polairud diisi AKP Ridwan, S.H., M.H., yang sebelumnya bertugas sebagai Ps. Kanit 1 Subdit 2 Ditreskrimum.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita mengatakan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus proses pembinaan karier personel Polri.

Menurutnya, penyegaran jabatan diperlukan untuk menjaga efektivitas organisasi serta mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas di lapangan.

"Pergantian jabatan ini diharapkan dapat memberikan penyegaran dalam organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Gede Adi.

Ia juga meminta seluruh pejabat yang mendapat amanah baru segera beradaptasi dengan lingkungan dan tanggung jawab masing-masing.

Kapolres menekankan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sekaligus menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

"Setiap pejabat harus mampu menjaga kepercayaan yang diberikan, memperkuat soliditas internal, dan memastikan tugas perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik," tegasnya.

Ia berharap para pejabat baru dapat segera menjalankan tugas secara optimal, membangun koordinasi dengan seluruh unsur terkait, serta meningkatkan respons kepolisian terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya rotasi tersebut, Polres Kepulauan Meranti diharapkan semakin solid dan mampu memberikan pelayanan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara optimal di seluruh wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Meranti. (*)

Pimpin Apel Harhubnas 2026, Bupati Asmar Tekankan Keselamatan dan Konektivitas Transportasi

Thu, 17 Sep 2026 10:59:37 +0700

JURNALMADANI — Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, memimpin Apel Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2026 di halaman Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (17/9/2026).

Mengusung tema “Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju”, peringatan Harhubnas tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah dan insan perhubungan dalam menghadirkan sistem transportasi yang aman, tertib, terintegrasi, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam apel tersebut, Bupati Asmar membacakan sambutan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Dalam sambutan itu, Harhubnas ditegaskan bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan sektor transportasi sekaligus memperkuat komitmen terhadap keselamatan.

Pesan tersebut menjadi semakin penting di tengah sejumlah musibah transportasi yang terjadi belakangan ini. Menteri Perhubungan menyampaikan duka cita kepada para korban beserta keluarga yang ditinggalkan.

Keselamatan, menurut Kementerian Perhubungan, harus ditempatkan sebagai prinsip utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi.

“Keselamatan adalah tanggung jawab moral. Standar keselamatan harus hidup di lapangan.”

Pesan itu menegaskan bahwa standar keselamatan tidak cukup hanya tertuang dalam aturan, tetapi harus menjadi budaya yang diterapkan secara konsisten oleh seluruh insan perhubungan.

Keselamatan dan Mobilitas Harus Berjalan Bersamaan

Dalam sambutan tersebut juga ditekankan bahwa insan perhubungan memiliki peran strategis dalam menjaga keselamatan sekaligus memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan, termasuk ketika daerah menghadapi kondisi darurat.

Situasi seperti kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung berapi, gangguan penerbangan hingga kecelakaan pelayaran dapat berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

Dalam kondisi tersebut, jajaran perhubungan dituntut mampu mengambil langkah cepat dan tepat. Jika suatu layanan transportasi terpaksa dihentikan karena alasan keselamatan, maka harus dipersiapkan alternatif agar konektivitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok tidak ikut terputus.

Konektivitas Transportasi Jadi Kunci Pemerataan

Selain keselamatan, pembangunan konektivitas menjadi perhatian penting dalam pengembangan sektor transportasi ke depan.

Transportasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana perpindahan orang dan barang, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Konektivitas yang semakin baik diharapkan mampu menghubungkan pusat-pusat produksi dengan kawasan permukiman dan pasar. Dengan demikian, biaya angkut dan logistik dapat ditekan, akses masyarakat semakin terbuka, serta pemerataan pembangunan dapat diperkuat.

Sejumlah langkah yang menjadi perhatian antara lain penguatan layanan angkutan perintis di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal), pengembangan angkutan massal perkotaan, integrasi antarmoda, serta pembenahan sistem logistik.

“Ukuran keberhasilan transportasi pada akhirnya adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat kita.”

Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa pembangunan sektor perhubungan harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan akses masyarakat.

September Jadi Momentum Bulan Keselamatan Transportasi

Dalam peringatan Harhubnas 2026, seluruh insan perhubungan juga diajak menjadikan September sebagai Bulan Keselamatan Transportasi.

Momentum tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi pengingat untuk terus membangun budaya keselamatan dalam setiap aktivitas transportasi.

Bagi Kepulauan Meranti yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan sangat bergantung pada konektivitas transportasi, aspek keselamatan dan keberlanjutan layanan menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas masyarakat serta perekonomian daerah.

Apel Harhubnas 2026 di Kabupaten Kepulauan Meranti turut dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin, Sekretaris Daerah Sudandri, staf ahli bupati, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Perhubungan, sejumlah kepala perangkat daerah, serta jajaran terkait lainnya.

Melalui momentum Harhubnas 2026, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pelayanan transportasi yang aman, tertib, terjangkau dan terkoneksi, sekaligus memperkuat peran transportasi sebagai salah satu penggerak mobilitas, ekonomi dan pemerataan pembangunan di daerah.

Dengan keselamatan sebagai fondasi dan konektivitas sebagai penggerak, transportasi diharapkan semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kepulauan Meranti dan mendukung kemajuan daerah. (*)

PM2.5 Pekanbaru 142,5 µg/m³, Kualitas Udara Sangat Tidak Sehat Dini Hari hingga Kamis Pagi

Thu, 17 Sep 2026 08:59:16 +0700

JURNALMADANI - Kota Pekanbaru masih didera kabut asap. Bahkan, hingga, Kamis (17/9/2026) pagi, kualitas udara di Pekanbaru masih berada pada kategori sangat tidak sehat. Konsentrasi partikulat halus atau PM2.5 di Pekanbaru tercatat 142,5 mikrogram per meter kubik (µg/m³). Kondisi tersebut telah berlangsung sejak tengah malam.

Berdasarkan pemantauan kualitas udara, konsentrasi PM2.5 di Pekanbaru sejak pukul 00.00 WIB hingga sekitar pukul 06.00 WIB berada pada kisaran 155 hingga 226 µg/m³ dan masih masuk kategori sangat tidak sehat.

Selain PM2.5, konsentrasi PM10 pada pemantauan pagi ini tercatat mencapai 211,4 µg/m³. Sementara itu, konsentrasi O3 sebesar 30,8 µg/m³, NO2 22,5 µg/m³ dan SO2 14,1 µg/m³.

Kondisi kualitas udara tersebut terjadi bersamaan dengan potensi udara kabur akibat asap di wilayah Pekanbaru. Berdasarkan prakiraan BMKG untuk Kamis, udara kabur hingga berawan diprakirakan terjadi pada pagi hari, dengan asap berpotensi menyebabkan penurunan jarak pandang.

Kondisi udara kabur juga diprakirakan berlanjut pada siang hingga sore, malam, dan dini hari. Di tengah kondisi tersebut, sejumlah wilayah Riau masih berpotensi mendapatkan hujan.

Pada siang hingga sore hari, hujan ringan diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Meranti, Pelalawan, Bengkalis, Siak dan Rokan Hulu. Sementara pada malam hingga dini hari, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Bengkalis, Rokan Hilir dan Kota Dumai.

"BMKG juga mengeluarkan peringatan dini untuk mewaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Bengkalis pada malam hingga dini hari," jelas Forecaster On Duty Bella R. Adelia.

Kondisi kualitas udara Pekanbaru yang sangat tidak sehat juga berdampak pada aktivitas pendidikan. Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa SMA dan SMK di Kota Pekanbaru.

Kepala Dinas Pendidikan Riau, Erisman Yahya, mengatakan PJJ tersebut berlaku selama tiga hari, mulai Rabu hingga Jumat, 18 September 2026. Pembelajaran tatap muka dijadwalkan kembali pada Senin dengan tetap mempertimbangkan perkembangan kualitas udara.

"Berlaku 3 hari. Mulai hari ini sampai Jumat. Jadi anak-anak SMA sederajat di Pekanbaru akan kembali sekolah tatap muka pada Senin mendatang, dengan tetap melihat perkembangan kualitas udara," kata Erisman.

Untuk daerah lainnya, penerapan PJJ dapat disesuaikan dengan kondisi kualitas udara masing-masing wilayah. Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 100.3.4/17/SETDA/2026 tanggal 24 Agustus 2026 serta mempertimbangkan data kondisi kualitas udara dari lembaga terkait seperti BMKG.

Erisman menjelaskan kondisi kualitas udara tidak selalu sama di seluruh wilayah Riau sehingga penyesuaian kebijakan dilakukan berdasarkan situasi masing-masing daerah.

Bagi satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB yang masih melaksanakan pembelajaran tatap muka, Dinas Pendidikan Riau mengimbau peserta didik menggunakan alat pelindung pernapasan seperti masker.

Peserta didik juga diminta menjaga kondisi kesehatan dan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat, mencukupi waktu istirahat serta memenuhi kebutuhan air minum.

Mengingat kondisi udara yang masih sangat tidak sehat dan kabut asap uang berpotensi terjadi sepanjang hari, masyarakat di Pekanbaru diimbau memperhatikan kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar. (mcr)

Polres Bengkalis Musnahkan 68,6 Kg Sabu Bernilai Rp68 Miliar

Wed, 16 Sep 2026 20:30:00 +0700

JURNALMADANI — Polres Bengkalis melaksanakan konferensi pers sekaligus pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus oleh Satresnarkoba Polres Bengkalis dan Polsek Bantan yang diduga merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 16 September 2026, bertempat di Aula Tantya Sudhirajati Polres Bengkalis, dan dipimpin Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, jajaran Satresnarkoba Polres Bengkalis bersama Polsek Bantan berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 68.644,11 gram atau sekitar 68,6 kilogram.

"Barang bukti narkotika tersebut ditaksir memiliki nilai mencapai Rp68 miliar. Dari jumlah tersebut, pengungkapan ini diperkirakan berhasil menyelamatkan sekitar 343.546 jiwa dari potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika," ujar Fahrian.

Fahrian mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bentuk keseriusan jajaran Polres Bengkalis dalam memutus mata rantai peredaran narkotika, khususnya yang berkaitan dengan jaringan internasional.

“Ini merupakan bentuk komitmen dan keseriusan Polres Bengkalis dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Barang bukti yang berhasil kita amankan cukup besar, dan apabila sampai beredar di masyarakat tentunya akan menimbulkan dampak yang sangat luas,” jelasnya.

Fahrian menegaskan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh kepolisian saja, melainkan membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI, aparat penegak hukum, instansi terkait, organisasi masyarakat, generasi muda, serta masyarakat.

“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Polres Bengkalis akan terus melakukan upaya penindakan terhadap jaringan narkotika dan mengembangkan setiap kasus yang berhasil diungkap untuk mengetahui jaringan di atasnya,” ucap AKBP Fahrian.

Menurutnya, keberhasilan pengungkapan puluhan kilogram sabu tersebut bukan hanya dilihat dari jumlah barang bukti yang berhasil diamankan, tetapi juga dari banyaknya masyarakat yang berhasil diselamatkan dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

“Dengan pengungkapan ini, kita telah mencegah ratusan ribu jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga generasi muda dan masyarakat Kabupaten Bengkalis agar terbebas dari narkoba,” tambahnya.

Pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bagian dari proses penanganan perkara sekaligus bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Konferensi pers dan pemusnahan barang bukti tersebut turut dihadiri oleh Bupati Bengkalis, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Kapolres Bengkalis, Kodim 0303/Bengkalis yang diwakili Pasi Intel

Ada juga Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis yang diwakili H. Zamzami selaku anggota DPRD Bengkalis dari Dapil Bengkalis, jajaran OPD Kabupaten Bengkalis, Danposal Bengkalis, Kepala Bea Cukai Bengkalis, penasihat hukum tersangka, BNN Kota Dumai, serta Laboratorium Forensik Polda Riau.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan sinergi lintas instansi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Fahrian mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam mencegah peredaran narkotika dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba.

“Mari kita bersama-sama menjaga Kabupaten Bengkalis agar tetap aman dan bersih dari narkotika. Peran masyarakat sangat penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba,” pungkasnya. (mcr)

Pemprov Riau Bahas Peluang Magang dan Penempatan Tenaga Kerja ke Jepang

Wed, 16 Sep 2026 20:10:22 +0700

JURNALMADANI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau didorong memperkuat kerja sama dengan Jepang, khususnya dalam menambah peluang dan pengembangan program magang serta penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Riau untuk bekerja di Jepang. Salah satu fokusnya adalah menyiapkan generasi muda Riau agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja Jepang.

Dorongan tersebut dibahas pada kegiatan Courtesy Call dengan Kedutaan Besar Jepang bersama Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI di Jakarta, Selasa (15/9/2026) kemarin.

Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengatakan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia menjadi salah satu kunci agar masyarakat Riau dapat memanfaatkan peluang pendidikan, magang maupun pekerjaan di Jepang.

"Yang perlu kita siapkan sejak sekarang adalah sumber daya manusia Riau. Anak-anak kita harus dibekali keterampilan dan kemampuan Bahasa Jepang agar ketika ada peluang pendidikan, magang maupun pekerjaan di Jepang, mereka sudah siap," ujar Syahrul.

Menurutnya, pembelajaran Bahasa Jepang dapat diperkuat sejak jenjang SMA dan SMK. "Kalau pembelajaran Bahasa Jepang sudah dimulai sejak SMA atau SMK, proses persiapan tenaga kerja akan menjadi lebih terarah. Kita tidak hanya menyiapkan tenaga kerja, tetapi juga membangun kompetensi mereka sesuai kebutuhan dunia kerja," katanya.

Selain pendidikan, Syahrul juga mendorong penjajakan kerja sama program magang dan penempatan tenaga kerja asal Riau di Jepang.

Dia menyebut kerja sama tersebut dapat ditempuh melalui skema Government to Government (G2G). Namun, apabila mekanisme tersebut belum dapat berjalan secara langsung, peluang kerja sama melalui Business to Business (B2B) juga dapat dijajaki.

"Kalau skema G2G belum bisa berjalan secara langsung, kita bisa melihat peluang melalui B2B dengan melibatkan perusahaan atau lembaga yang memiliki kompetensi. Yang terpenting, ada jalur yang jelas bagi anak-anak Riau untuk mendapatkan pelatihan, magang dan kesempatan kerja," jelasnya.

Syahrul juga menyinggung pentingnya memperkuat Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Riau agar calon tenaga kerja tidak harus keluar daerah untuk memperoleh pelatihan.

"LPK menjadi salah satu bagian penting. Kalau kita ingin mempersiapkan tenaga kerja Riau untuk pasar Jepang, tentu fasilitas pelatihannya juga harus diperkuat sehingga masyarakat tidak perlu keluar daerah hanya untuk mendapatkan pelatihan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyebutkan pihaknya melihat program ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

"Diskusi ini diharapkan dapat membuka akses dan peluang yang lebih luas bagi generasi muda serta tenaga kerja Riau untuk memperoleh pengalaman, keterampilan, dan kesempatan kerja di Jepang," kata Syahrial Abdi, Rabu (16/9/2026).

Syahrial menyebutkan kerja sama ini juga bertujuan memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Riau dengan berbagai pihak terkait, termasuk DPR RI dan Kedutaan Besar Jepang.

"Melalui program magang dan penempatan kerja ke luar negeri, diharapkan lulusan SMK, perguruan tinggi, dan tenaga kerja terampil di Riau dapat bersaing di pasar kerja global serta membawa pulang pengalaman dan keahlian untuk membangun daerah," ungkapnya.

Ditambahkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau, Ronni Rakhmat. Dirinya menyebutkan pihaknya mendukung penuh pengembangan tenaga kerja, baik di dalam ataupun luar negeri.

"Rapat kemarin memang membahas bagaimana agar anak Riau bisa lebih banyak magang ke Jepang. Karena bersamaan dengan kebutuhan Jepang yang meningkat," katanya.

Terkait dorongan pembelajaran Bahasa Jepang dimulai sejak siswa masih duduk di tingkat SMK. Ronni menyebutkan mendukung hal tersebut, mengingat efisien waktu bagi calon tenaga kerja ataupun program magang.

"Memang selama ini, bagi siswa yang mau magang ke Jepang, mereka setelah tamat SMK harus mengikuti pelatihan Bahasa Jepang terlebih dahulu selama 3 bulan dan mengikuti tes. Namun, ada dorongan agar pelatihan tersebut dapat dimulai sejak mereka duduk di bangku SMK. Sehingga ketika tamat sekolah, mereka dapat memilih untuk magang dimana. Sehingga lebih ringkas waktunya," katanya.

Hal ini dikatakannya perlu adanya kolaborasi antara Kedutaan Besar Jepang, Lembaga Pelatihan Kerja, Disnakertrans dan Dinas Pendidikan.

"Lalu, akan kita tindaklanjuti bersama Disdik Riau. Pada dasarnya, Pemprov Riau berupaya untuk memfasilitasi pembelajaran Bahasa Jepang di tingkat SMK yang sesuai dengan standar magang tanpa menyalahi aturan. Nanti mungkin apakah ada ekstrakurikuler atau les secara zoom agar bisa diikuti oleh seluruh SMK di 12 kabupaten kota, atau bagaimana, nanti kita kaji lebih lanjut," pungkasnya. (mcr)

Pangdam dan Kapolda Riau Salat Istisqa di Tengah Penanganan Karhutla Inhu

Wed, 16 Sep 2026 20:05:23 +0700

JURNALMADANI - Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo bersama Kapolda Riau Irjen Pol Hery Heriawan dan Bupati Indragiri Hulu (Inhu) Ade Agus Hartanto melaksanakan Salat Istisqa.

Salat memohon turunnya hujan tersebut digelar di Posko 1 Karhutla, Desa Pulau Jumat, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Inhu, Rabu (16/9/2026), sekitar pukul 14.00 WIB.

Salat Istisqa dilaksanakan setelah Pangdam bersama rombongan meninjau langsung penanganan karhutla di wilayah tersebut. Rombongan juga menerima paparan mengenai perkembangan kondisi kebakaran serta upaya penanganan yang tengah dilakukan personel gabungan.

Di lokasi yang masih menjadi pusat operasi penanganan karhutla itu, Pangdam dan rombongan memanjatkan doa kepada Allah SWT agar hujan segera turun. Kehadiran hujan diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus pendinginan lahan yang terbakar.

“Upaya di lapangan terus kita maksimalkan bersama seluruh unsur. Di samping ikhtiar melalui kerja keras, hari ini kita juga berdoa dan memohon kepada Allah SWT agar diturunkan hujan sehingga penanganan Karhutla dapat semakin optimal,” kata Pangdam.

Berdasarkan laporan Posko 1, luas lahan yang terdampak kebakaran mencapai sekitar 150 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 50 hektare telah berhasil ditangani.

Penanganan karhutla melibatkan 566 personel gabungan. Mereka terdiri dari berbagai unsur, termasuk Masyarakat Peduli Api (MPA), yang bersama-sama melakukan pemadaman dan penanganan di lokasi.

Pangdam menekankan pentingnya menjaga kekompakan seluruh unsur yang terlibat. Ia meminta personel tidak mengendurkan upaya pemadaman, pendinginan, patroli, maupun pemantauan titik api.

Salat Istisqa menjadi bagian dari ikhtiar di tengah perjuangan personel gabungan mengendalikan karhutla di Inhu. Di lapangan, upaya pemadaman dan pendinginan terus dilakukan untuk mencegah api kembali muncul dan meluas ke wilayah lainnya.

Dengan kombinasi ikhtiar melalui kerja lapangan dan doa, seluruh unsur diharapkan mampu segera mengendalikan kebakaran serta meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. (mcr)

Tri Kasbiati: Pendaftar Calon Pimpinan Baznas Riau 51 Peserta

Wed, 16 Sep 2026 20:00:00 +0700

JURNALMADANI - Tim Seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau telah menutup pendaftaran untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Baznas periode 2026–2031. Pendaftar lima posisi pimpinan Baznas ini sudah dimulai sejak 19 Agustus hingga 15 September 2026.

Ketua Sekretariat Tim Seleksi Surya Buwono melalui Ketua Tim Pemberdayaan Zakat Kanwil Kemenag Provinsi Riau Tri Kasbiati mengatakan, pihak panitia menerima berkas pendaftaran hingga 15 September pukul 23.59 WIB. Hingga pendaftaran ditutup, sebanyak 51 peserta melakukan pendaftaran.

“Pendaftaran calon pimpinan Baznas Riau ditutup pada Selasa, 15 September pukul 23.59 WIB. Total pendaftaran mencapai 51 orang, terdiri dari 49 orang laki-laki dan dua perempuan,” katanya.

Setelah pelaksanaan pendaftaran selama 24 hari, tim akan melakukan seleksi administrasi selama 13 hari kerja. Kemudian hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 2 Oktober. Baru dilanjutkan dengan pelaksanaan seleksi kompetensi.

“Seleksi kompetensi calon pimpinan Baznas akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Dimulai dengan tes pengetahuan dasar menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT),” paparnya.

Kemudian, penulisan makalah dengan tema seputar zakat dan pengelolaannya. Makalah memuat judul, latar belakang, dan analisis masalah. Tahapan ini dijadwalkan dilaksanakan pada 7 Oktober.

“Untuk pengumuman hasil selesai CAT dan penulisan makalah pada 14 Oktober. Selanjutnya wawancara akhir pada 19-20 Oktober. Pengumuman hasil seleksi pada 23 Oktober,” sebutnya. (mcr)

Pemkab Kepulauan Meranti Sinkronkan Usulan Listrik Desa, Dorong Pemerataan Akses Energi

Wed, 16 Sep 2026 19:08:59 +0700

JURNALMADANI — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendorong percepatan pemerataan akses listrik bagi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan yang masih terbatas layanan kelistrikannya.

Upaya tersebut dilakukan melalui sinkronisasi usulan lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes) bersama PT PLN (Persero) dan pemerintah pusat di Kantor PLN UID Riau dan Kepri, Pekanbaru, Rabu (16/9/2026).

Bupati Kepulauan Meranti diwakili Asisten I Setda Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, S.Sos., didampingi Kabag Ekonomi. Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran PLN UID Riau dan Kepri serta perwakilan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.

Tengku Arifin mengatakan Pemkab Meranti siap mendukung proses pemutakhiran data lokasi yang membutuhkan akses listrik. Dukungan juga mencakup fasilitasi lahan, perizinan serta koordinasi dengan perangkat daerah dan pemerintah desa.

Menurutnya, validasi data penting agar usulan listrik desa benar-benar sesuai kondisi di lapangan dan tidak terjadi tumpang tindih pembangunan.

“Pemkab Kepulauan Meranti siap bersinergi dengan PLN dan pemerintah pusat untuk memastikan usulan lokasi Listrik Perdesaan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan,” kata Tengku Arifin.

Sementara itu, General Manager PLN UID Riau dan Kepri Didik Wicaksono menyampaikan, pada 2026 PLN mendapat penugasan pembangunan Listrik Perdesaan di 102 lokasi di Provinsi Riau.

Namun, belum seluruh lokasi dapat dikerjakan karena masih terdapat sejumlah kendala, termasuk persoalan perizinan di kawasan hutan, data lokasi yang sudah teraliri listrik, hingga adanya data ganda.

“Untuk tahun ini, khusus Provinsi Riau, kami mendapat penugasan 102 lokasi listrik perdesaan. Dari 102 lokasi ini memang belum semuanya clear, ada beberapa yang perlu dukungan dan kerja sama,” ujar Didik.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Eri Nurcahyanto menjelaskan, penyediaan listrik dapat dilakukan melalui beberapa skema sesuai kondisi wilayah.

Untuk daerah yang dekat dengan jaringan PLN, listrik dapat diperluas melalui pembangunan jaringan distribusi. Sementara wilayah yang jauh dari jaringan dapat menggunakan PLTS komunal atau PLTS individual.

Eri juga meminta pemerintah daerah menyampaikan data sekolah yang berada di wilayah belum berlistrik. Data tersebut diperlukan untuk mendukung program digitalisasi sekolah.

Bagi Meranti, sinkronisasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan kebutuhan listrik masyarakat di wilayah perdesaan dan kepulauan masuk dalam perencanaan pembangunan.

Pemkab Meranti berharap koordinasi dengan PLN dan pemerintah pusat dapat menghasilkan data yang akurat sekaligus mempercepat penanganan wilayah yang masih membutuhkan akses listrik. (rls)

Plt Gubernur Riau Beberkan Produksi CPO Riau Tembus 9,4 Juta Ton per Tahun

Wed, 16 Sep 2026 14:13:57 +0700

JURNALMADANI - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto memaparkan kekuatan dan tantangan sektor perkebunan Riau di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan saat PKKMB Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Rabu (16/9/2026).

SF Hariyanto menyebukan perkebunan adalah kekuatan dasar Riau yang harus diubah menjadi kesejahteraan rakyat.

"Kalau kita melihat Riau dari kekuatan dasarnya, salah satu yang terbesar adalah perkebunan," kata SF Hariyanto.

Ia merinci, Riau memiliki tutupan perkebunan kelapa sawit sekitar 3,88 juta hektare dengan produksi sekitar 9,4 juta ton CPO per tahun. Di mana, Riau menyumbang sekitar 21 persen areal sawit nasional dan 20 persen produksinya, dengan 61 persen merupakan perkebunan rakyat.

"Artinya, sawit bukan hanya komoditas utama, tetapi menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat," ujarnya.

Selain sawit, dikatakan SF Hariyanto, Provinsi Riau juga memiliki perkebunan kelapa sekitar 441 ribu hektare, dengan produksi lebih dari 406 ribu ton kopra atau sekitar 2,2 miliar butir per tahun, terbesar di Indonesia. Belum lagi sagu dengan produksi terbesar di Indonesia.

Namun demikian, SF Hariyanto menegaskan pemerintah tidak boleh hanya membanggakan angka. Persoalan serius ada di komoditas kelapa.

"Di sinilah persoalan kita mulai terlihat. Pada komoditas kelapa, misalnya, sekitar 80 ribu hektare atau 18,3 persen tanaman kita sudah berada dalam kondisi tua dan rusak," ungkapnya.

Produksi kelapa Riau pernah mencapai sekitar 2,9 miliar butir pada tahun 2010, turun menjadi sekitar 2,1 miliar butir pada tahun 2020. Dalam satu dekade, terjadi penurunan sekitar 814 juta butir atau hampir 28 persen.

"Persoalannya bukan hanya peremajaan. Di kawasan pesisir kita menghadapi persoalan tata air, abrasi dan intrusi air laut. Di sisi lain, akses pasar dan hilirisasi produk kelapa kita juga masih perlu diperkuat," tegasnya.

Di sektor pangan pokok, produksi beras Riau tahun 2025 sekitar 133 ribu ton, baru memenuhi sekitar 23 persen kebutuhan konsumsi beras daerah.

"Alhamdulillah, produksi pangan terus kita tingkatkan. Pada Januari sampai Agustus 2026, luas panen padi telah mencapai sekitar 45 ribu hektare, dengan produksi lebih dari 175 ribu ton gabah kering giling, tumbuh sekitar 6,58 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," sebutnya.

SF Hariyanto menegaskan Pemprov Riau terus mendorong optimasi lahan, peremajaan kelapa yang dibarengi pembenahan tata air, penyediaan benih, dan penguatan industri pengolahan. (mcr)

Pemkab Kepulauan Meranti Beri Lampu Hijau Riau Pesisir, DPRD Masih Tahan Rekomendasi

Wed, 16 Sep 2026 13:57:14 +0700

JURNALMADANI — Perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Wilayah Riau Bagian Pesisir kembali mendapat suntikan dukungan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti secara resmi menyatakan dukungan terhadap proses pembentukan wilayah baru tersebut.

Dukungan itu disampaikan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar saat menerima audiensi Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wilayah Riau Bagian Pesisir (BPDOB-RP) di Ruang Bupati Kepulauan Meranti, Rabu (16/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, BPDOB-RP menyampaikan aspirasi sekaligus meminta rekomendasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mendukung perjuangan pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir.

Bupati Asmar menyambut baik aspirasi tersebut. Menurutnya, dukungan diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah pesisir.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan rekomendasi dan mendukung proses perjuangan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wilayah Riau Bagian Pesisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Asmar.

Namun, dukungan tersebut perlu dibaca secara proporsional. Rekomendasi pemerintah daerah merupakan bagian dari proses administratif dan politik pembentukan DOB, bukan keputusan final terbentuknya provinsi baru.

Artinya, setelah dukungan dari Meranti diperoleh, pekerjaan rumah BPDOB-RP justru semakin besar. Berbagai persyaratan pemekaran, kajian akademik, dukungan daerah dan DPRD, hingga pembahasan mengenai desain pemerintahan dan calon ibu kota masih harus diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku.

Mufakat Dumai Jadi Pijakan

Perjuangan DOB Riau Bagian Pesisir sebelumnya menguat melalui pertemuan para tokoh, perwakilan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam forum yang dikenal sebagai “Mufakat Dumai” pada 26 Juli 2026.

Dalam forum tersebut, wilayah yang diperjuangkan mencakup Kota Dumai serta Kabupaten Bengkalis, Siak, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti. Sejumlah opsi juga mengemuka, termasuk mengenai nama calon provinsi dan lokasi ibu kota.

Dukungan pemerintah daerah terhadap agenda tersebut mulai bermunculan. Sebelumnya, Pemko Dumai telah menerbitkan rekomendasi dukungan melalui surat tertanggal 26 Agustus 2026. Kabupaten Rokan Hilir juga menerbitkan surat rekomendasi pada 8 September 2026.

Dengan demikian, rekomendasi Pemkab Meranti menjadi tambahan dukungan penting bagi BPDOB-RP dalam melengkapi dokumen dan memperkuat aspirasi pemekaran.

DPRD Meranti Justru Belum Memberi Rekomendasi

Di tengah dukungan eksekutif, sikap DPRD Kepulauan Meranti masih belum final.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali mengatakan lembaganya memahami aspirasi BPDOB-RP yang datang untuk meminta dukungan. Namun, DPRD masih perlu membahas berbagai aspek sebelum mengambil keputusan.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah calon ibu kota DOB.

Khalid menilai penentuan ibu kota tidak boleh sekadar menjadi bagian dari kompromi politik, tetapi harus mempertimbangkan akses masyarakat, kondisi geografis, konektivitas antardaerah, serta kemampuan wilayah tersebut menjalankan fungsi pemerintahan provinsi.

“Kalau bisa, seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, ibu kotanya di Siak atau Dumai, kalau di Siak, Alhamdulillah,” ujarnya.

Pernyataan tersebut membuka ruang perdebatan baru. Sebab, lokasi ibu kota bukan sekadar persoalan simbol atau kebanggaan daerah. Keputusan itu nantinya akan berkaitan langsung dengan pusat pemerintahan, distribusi anggaran, akses pelayanan publik, konektivitas wilayah dan arah perkembangan ekonomi provinsi baru.

Karena itu, pilihan ibu kota perlu didasarkan pada kajian yang terukur, bukan hanya berdasarkan preferensi masing-masing daerah.

Khalid menegaskan DPRD Meranti belum memberikan rekomendasi karena masih menunggu pandangan seluruh fraksi sebelum menentukan sikap.

Dukungan Bupati Belum Mengakhiri Perdebatan

Perbedaan posisi antara Pemkab dan DPRD Meranti menjadi catatan penting dalam perjalanan DOB Riau Bagian Pesisir.

Di satu sisi, pemerintah kabupaten telah memberikan rekomendasi dukungan. Di sisi lain, lembaga legislatif masih melakukan pendalaman sebelum mengambil keputusan.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa perjuangan pembentukan DOB tidak cukup hanya mengandalkan dukungan kepala daerah. Konsolidasi politik, legitimasi masyarakat, dukungan DPRD, kajian akademik dan pemenuhan seluruh persyaratan hukum tetap menjadi faktor yang menentukan.

Terlebih, pemekaran daerah membawa konsekuensi jangka panjang terhadap tata kelola pemerintahan, fiskal, pelayanan publik, aparatur, infrastruktur serta pembagian sumber daya.

Karena itu, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya “siapa yang mendukung?”, tetapi juga “apakah seluruh persyaratan pembentukan provinsi benar-benar dapat dipenuhi dan apakah desain wilayah baru tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat?”

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting bagi Meranti sebagai daerah kepulauan yang memiliki karakter geografis dan kebutuhan pelayanan publik yang berbeda dengan wilayah daratan.

BPDOB-RP Apresiasi Dukungan Meranti

Ketua Panitia Pelaksana DOB Wilayah Riau Bagian Pesisir, Norhamsyah Abdul Wahab, mengapresiasi rekomendasi yang diberikan Pemkab Kepulauan Meranti.

“Kita mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Asmar dan jajaran Pemkab Kepulauan Meranti atas dukungan rekomendasi yang diberikan. Semoga langkah baik ini semakin dipermudah ke depannya,” ujar Norham.

Norham yang merupakan putra Kepulauan Meranti itu berharap dukungan dari pemerintah daerah lainnya dapat terus menyusul sehingga proses perjuangan pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir semakin kuat.

Namun, dukungan administratif tersebut tetap harus dilanjutkan dengan pekerjaan substantif. BPDOB-RP masih menghadapi proses panjang untuk memastikan seluruh persyaratan pemekaran terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audiensi tersebut turut diikuti Bendahara BPDOB-RP Bastian alias Atah Bob, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Sudandri Jauzah, Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Kepulauan Meranti.

Kini bola tidak hanya berada di tangan pemerintah daerah. BPDOB-RP dituntut membuktikan bahwa dukungan yang terkumpul dapat diterjemahkan menjadi dokumen, kajian dan konsolidasi yang memenuhi seluruh persyaratan pembentukan DOB.

Sementara DPRD Kepulauan Meranti masih memegang satu pertanyaan penting: ke mana arah ibu kota dan seperti apa desain provinsi baru yang benar-benar mampu melayani masyarakat pesisir?. (*)

Resmi! Ini Daftar Lengkap 18 Hari Libur Nasional dan 8 Cuti Bersama Tahun 2027

Wed, 16 Sep 2026 10:39:14 +0700

JURNALMADANI — Pemerintah resmi menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama sepanjang 2027.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1205 Tahun 2026, Nomor 3 Tahun 2026, dan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2027.

SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri PANRB Rini Widyantini pada 15 September 2026.

Penetapan hari libur nasional dan cuti bersama ini menjadi acuan bagi pemerintah, instansi, dunia usaha, serta masyarakat dalam menyusun agenda dan kegiatan sepanjang 2027.

Pemerintah menyatakan penetapan tersebut juga mempertimbangkan pelaksanaan hari besar keagamaan, posisi hari Sabtu dan Minggu, serta kebutuhan mobilitas masyarakat, termasuk periode mudik Lebaran.

18 Hari Libur Nasional 2027

Berikut daftar lengkap hari libur nasional tahun 2027:

1. Jumat, 1 Januari 2027 — Tahun Baru 2027 Masehi.

2. Selasa, 5 Januari 2027 — Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah.

3. Sabtu, 6 Februari 2027 — Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili.

4. Senin, 8 Maret 2027 — Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1949).

5. Rabu, 10 Maret 2027 — Idulfitri 1448 Hijriah.

6. Kamis, 11 Maret 2027 — Idulfitri 1448 Hijriah.

7. Jumat, 26 Maret 2027 — Wafat Yesus Kristus.

8. Minggu, 28 Maret 2027 — Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah).

9. Sabtu, 1 Mei 2027 — Hari Buruh Internasional.

10. Kamis, 6 Mei 2027 — Kenaikan Yesus Kristus.

11. Senin, 17 Mei 2027 — Iduladha 1448 Hijriah.

12. Kamis, 20 Mei 2027 — Hari Raya Waisak 2571 BE.

13. Selasa, 1 Juni 2027 — Hari Lahir Pancasila.

14. Minggu, 6 Juni 2027 — 1 Muharam Tahun Baru Islam 1449 Hijriah.

15. Minggu, 15 Agustus 2027 — Maulid Nabi Muhammad SAW.

16. Selasa, 17 Agustus 2027 — Proklamasi Kemerdekaan.

17. Sabtu, 25 Desember 2027 — Kelahiran Yesus Kristus (Natal).

18. Minggu, 26 Desember 2027 — Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1449 Hijriah.

8 Hari Cuti Bersama 2027

Selain 18 hari libur nasional, pemerintah menetapkan 8 hari cuti bersama pada 2027, yakni:

1. Jumat, 5 Februari 2027 — Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili.

2. Selasa, 9 Maret 2027 — Cuti bersama Idulfitri 1448 Hijriah.

3. Jumat, 12 Maret 2027 — Cuti bersama Idulfitri 1448 Hijriah.

4. Senin, 15 Maret 2027 — Cuti bersama Idulfitri 1448 Hijriah.

5. Kamis, 25 Maret 2027 — Wafat Yesus Kristus.

6. Selasa, 18 Mei 2027 — Iduladha 1448 Hijriah.

7. Rabu, 19 Mei 2027 — Hari Raya Waisak 2571 BE.

8. Jumat, 24 Desember 2027 — Kelahiran Yesus Kristus (Natal).

Ada 26 Tanggal Libur dan Cuti Bersama

Dengan rincian tersebut, sepanjang 2027 terdapat 26 tanggal yang ditetapkan sebagai hari libur nasional atau cuti bersama, terdiri atas 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama.

Namun, masyarakat perlu memahami bahwa cuti bersama tidak selalu berarti seluruh pekerja sektor swasta otomatis libur. Dalam SKB, pelaksanaan cuti bersama bagi instansi atau perusahaan swasta diatur oleh pimpinan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pelaksanaan cuti bersama bagi aparatur sipil negara (ASN) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Publik Tetap Berjalan

SKB juga mengatur unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat agar mengatur penugasan pegawai atau pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama.

Hal tersebut mencakup layanan seperti rumah sakit, puskesmas, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, serta unit pelayanan lainnya.

Pengaturan tersebut dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meskipun terdapat hari libur nasional maupun cuti bersama.

Pemerintah menegaskan bahwa kepastian jadwal libur dan cuti bersama penting untuk membantu kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat dalam menyusun agenda dan perencanaan kegiatan selama 2027.

SKB tiga menteri tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 15 September 2026. (*)

Polres Siak Ringkus Delapan Pelaku Pemalsuan SIM di Siak dan Pekanbaru

Tue, 15 Sep 2026 19:48:05 +0700

JURNALMADANI - Tim Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Siak membongkar sindikat pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang beroperasi di Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru pada Selasa (15/9/2026). Petugas mengamankan delapan orang tersangka dalam operasi penindakan bertahap sejak akhir Agustus hingga awal September 2026 tersebut.

Dari hasil pemeriksaan penyidik, sedikitnya 33 lembar SIM palsu telah beredar di wilayah hukum Kabupaten Siak. Polisi mengestimasi sebanyak 500 lembar SIM palsu hasil produksi jaringan ini telah tersebar luas di pelbagai daerah Provinsi Riau.

"Modus yang digunakan para pelaku yakni menawarkan jasa pembuatan SIM melalui status WhatsApp, Marketplace Facebook, maupun perantara dari orang ke orang," kata Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar didampingi Kasat Reskrim AKP Dr. Raja Kosmos Parmulais dan Kasat Lantas AKP Denny Maulana pada Selasa (15/9/2026).

Tarif pembuatan SIM buatan sindikat ini bervariasi mulai dari Rp550.000 untuk SIM C hingga Rp1.700.000 untuk SIM B2 Umum. Pelaku meminta dokumen identitas pemesan untuk diedit via ponsel sebelum dicetak pada kertas stiker dan ditempelkan ke kartu SIM bekas.

Para tersangka juga merancang kode QR khusus yang menampilkan data identitas pemesan berlogo Korlantas Polri saat dipindai. Hasil cetakan stiker bening berukuran 8,4 x 4,4 sentimeter tersebut ditempel pada material blangko bekas yang telah dibersihkan.

Polisi menetapkan delapan tersangka yakni A alias DG (43), H alias U (28), HS (28), MAP (27), SWL (30), RNF (23), AY (35), dan TR (28). Tersangka A alias DG diduga berperan sebagai pemasok utama blangko bekas yang diperoleh dari Gudang Arsip Kantor Riau Safety Driving Centre Rumbai.

Tersangka HS dan MAP bertugas mengedit format data serta mencetak SIM, sedangkan SWL dan RNF memasarkan jasa melalui media sosial. Sementara tersangka AY dan TR bertindak sebagai kurir pengantar SIM palsu, serta satu pelaku berinisial R masih berstatus DPO.

Pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat mengenai peredaran SIM palsu di Desa Suka Mulia, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak pada Jumat (28/8/2026). Tim Satreskrim Polres Siak menangkap tersangka SWL di Dusun Wonosalam saat hendak menyerahkan lima lembar SIM C kepada pemesan.

Petugas melakukan pengembangan ke Kota Pekanbaru dan mengamankan tersangka R, AY, serta H alias U pada 28 dan 29 Agustus 2026. Penyidik selanjutnya menggerebek lokasi pencetakan di Toko Fotokopi Adib Grafika Jalan Kayangan Pekanbaru dan menangkap HS, MAP, serta TR.

"Dalam pemeriksaan, salah satu pelaku mengaku telah menjalankan kegiatan tersebut sejak Juni 2026," ungkap Sepuh.

Pemasok utama blangko berinisial A alias DG akhirnya ditangkap polisi di kawasan Sri Meranti Pekanbaru pada Rabu (9/9/2026). Polisi menyita barang bukti berupa 48 blangko SIM bekas, komputer, printer warna, empat unit sepeda motor, serta satu unit mobil.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 391 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Delapan tersangka pemalsuan dokumen resmi tersebut kini ditahan dan terancam pidana penjara paling lama enam tahun. (mcr)

Marak Pencatutan Nama Pejabat, Kejati Riau Buka Nomor Pengaduan Resmi

Tue, 15 Sep 2026 19:45:51 +0700

JURNALMADANI - Kejaksaan Tinggi Riau mengimbau masyarakat untuk mewaspadai aksi penipuan bermodus pencatutan nama dan jabatan pejabat Kejaksaan di Provinsi Riau pada Selasa (15/9/2026). Peringatan tersebut dikeluarkan guna mencegah potensi kerugian finansial maupun kebocoran data pribadi warga akibat ulah pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pelaku penipuan diketahui melancarkan aksinya melalui sambungan telepon, pesan singkat WhatsApp, hingga komunikasi interaktif di media sosial. Para pelaku menyasar warga dengan dalih meminta sejumlah uang, hadiah, bantuan, maupun dokumen identitas atas nama jajaran pimpinan Kejati Riau.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak langsung percaya apabila ada pihak yang mengaku sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Riau maupun pejabat Kejaksaan lainnya, kemudian meminta uang, bantuan, hadiah, ataupun data pribadi. Masyarakat perlu memastikan terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut melalui kanal resmi Kejaksaan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau Zikrullah pada Selasa (15/9/2026).

Zikrullah menjelaskan bahwa aksi pencatutan nama serta jabatan pimpinan institusi sengaja dimanfaatkan pelaku untuk meyakinkan calon korban. Selain merugikan masyarakat secara materiil, modus kejahatan siber tersebut berpotensi mencoreng kredibilitas dan nama baik lembaga Kejaksaan.

Dalam kesempatan itu, Kejati Riau merilis dua nomor telepon seluler yang terdeteksi aktif digunakan oleh para pelaku penipuan. Nomor 0813-3295-644 tercatat mengatasnamakan Kajati Riau, sedangkan nomor 0877-6804-0457 mengatasnamakan Kasi Penkum Kejati Riau.

“Masyarakat juga kami minta segera melaporkan apabila menerima pesan atau telepon yang mencurigakan. Jangan memberikan celah kepada pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan nama baik institusi Kejaksaan,” ujar Zikrullah.

Guna mengantisipasi jatuhnya korban, Kejati Riau resmi memfasilitasi saluran pengaduan khusus bagi masyarakat umum. Warga yang menerima pesan maupun telepon mencurigakan dipersilakan mengonfirmasi langsung ke layanan hotline resmi di nomor 0897-1226-6666.

Masyarakat diminta untuk tidak memberikan respons dalam bentuk penyerahan uang tunai maupun transfer kepada oknum peminta bantuan. Proses konfirmasi awal menjadi langkah krusial sebelum masyarakat mengambil keputusan atas setiap instruksi yang mengatasnamakan instansi hukum.

Kejati Riau menegaskan bahwa seluruh pelayanan publik dan penanganan perkara dilaksanakan sesuai prosedur resmi tanpa pungutan biaya. Seluruh jajaran Kejaksaan dilarang keras meminta imbalan dalam bentuk apa pun kepada pihak yang sedang berurusan dengan hukum.

Pihak Kejati Riau akan terus memantau pergerakan modus penipuan tersebut guna berkoordinasi dengan instansi kepolisian. Langkah hukum tegas siap diambil terhadap para pemilik nomor telepon penipu demi menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat. (mcr)

Libatkan Seluruh Paguyuban, LAMR Siapkan Peringatan Hari Kebudayaan Nasional 2026

Tue, 15 Sep 2026 19:43:42 +0700

JURNALMADANI - Balai Adat Melayu Riau di Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Selasa (15/9/2026), menjadi tempat bertemunya seluruh paguyuban yang ada di Riau. Bukan untuk membicarakan perbedaan, tetapi menyatukan langkah agar beragam seni dan budaya dapat tampil bersama dalam peringatan Hari Kebudayaan Nasional.

Pertemuan di Balairung Tenas Effendi, lantai II Balai Adat Melayu Riau itu dipandu Kepala Sekretariat LAMR Datuk Arman, dihadiri Ketua Umum MKA LAMR Datuk Seri H. Raja Marjohan Yusuf dan Ketua Umum DPH LAMR Datuk Seri Taufik Ikram Jamil. Hadir pula Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Riau Dr. H. Ramli Walid, SE, M.Si., serta para ketua paguyuban yang tergabung dalam FPK Riau.

Rapat tersebut membahas persiapan rangkaian peringatan Hari Kebudayaan Nasional yang akan digelar pada 17 Oktober 2026. Namun bagi Datuk Seri Taufik, pertemuan itu memiliki makna lebih luas karena menjadi ruang silaturahmi berbagai elemen masyarakat Riau.

"Sejak 17 Oktober 2025 ditetapkan Hari Kebudayaan Nasional, sejak setahun belakangan ini," kata Datuk Seri Taufik.

LAMR bersama Lembaga Adat Serumpun Melayu Sumatera akan menggelar bengkel hukum adat sebagai salah satu rangkaian kegiatan. Selain itu, akan digelar pameran UMKM serta panggung keragaman seni dan budaya.

Panggung keragaman itu menjadi salah satu bagian yang paling menarik. Berbagai etnis yang hidup dan berkembang di Riau diberi ruang untuk menampilkan seni budayanya masing-masing di Balai Adat Melayu Riau. "Seluruh etnis yang ada di Riau ini bisa tampil di LAMR. Silakan mendaftar ke panitia kegiatan," ujar Datuk Seri Taufik.

Menurutnya, peringatan tahun ini juga menjadi momentum untuk mengingat kembali peristiwa 17 Oktober 2025 ketika LAMR bersama berbagai elemen masyarakat memaklumatkan perjuangan Daerah Istimewa Riau (DIR).

Bagi Datuk Seri Taufik, kebudayaan tidak seharusnya menjadi ruang yang memisahkan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Justru melalui seni dan budaya, masyarakat dari latar belakang berbeda dapat duduk bersama dan saling mengenal. "Harapan saya, kegiatan ini nantinya berjalan lancar dan mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat di Riau ini," katanya.

Ketua FPK Riau Dr. H. Ramli Walid menilai kebersamaan semacam itu penting bagi Riau. Selama ini, kata dia, kehidupan masyarakat di Bumi Lancang Kuning relatif aman dan tidak ada gesekan antarkelompok yang memicu permusuhan.

Karena itu, kesempatan bagi berbagai etnis untuk menampilkan seni budayanya dalam satu panggung dinilai menjadi gambaran nyata pembauran masyarakat Riau.

"Kesempatan menampilkan seni budaya di Riau ini pada Hari Kebudayaan nantinya sangat luar biasa karena semua seni budaya setara dalam satu panggung," kata Ramli.

Menurut Ramli, semakin banyak kegiatan yang mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang justru menunjukkan Riau berada dalam kondisi aman dan kondusif.

Dukungan juga datang dari berbagai paguyuban. Sebagai bentuk kebersamaan dan representasi masyarakat Riau, para paguyuban menyatakan siap tampil memeriahkan kegiatan tersebut tanpa membebankan biaya kepada panitia.

"Karena kegiatan yang akan dilaksanakan sesuatu yang baik, mendapat dukungan dan apresiasi dari paguyuban. Sebagai bentuk kebersamaan sebagai representasi masyarakat Riau, para paguyuban siap untuk tampil tanpa biaya," ujarnya.

Ketua Umum MKA LAMR Datuk Seri H. Raja Marjohan Yusuf mengapresiasi dukungan tersebut. Menurutnya, kekompakan dari seluruh paguyuban ini merupakan modal penting untuk menyukseskan peringatan Hari Kebudayaan Nasional di Riau.

"Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan semakin memperkuat rasa kebersamaan kita semua," ujar Datuk Seri Marjohan.

Hari Kebudayaan Nasional diperingati setiap 17 Oktober berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025 yang ditandatangani Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada Juli 2025. Penetapan tanggal tersebut merujuk pada peristiwa 17 Oktober 1951 ketika pemerintah menyetujui penggunaan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" pada lambang negara Garuda Pancasila.

Hari Kebudayaan Nasional bukan merupakan hari libur nasional. Secara nasional, peringatan tersebut diarahkan untuk memperkuat identitas nasional, menumbuhkan kebanggaan terhadap warisan budaya, serta menempatkan kebudayaan sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa. (mcr)

PWI Riau Soroti Rendahnya Jumlah Wartawan Kompeten di Era Digital

Tue, 15 Sep 2026 19:41:10 +0700

JURNALMADANI - Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar mengajak pimpinan redaksi organisasi pers membendung aksi pemerasan oleh oknum yang mengatasnamakan wartawan dalam diskusi di Gedung PWI Riau, Pekanbaru pada Selasa (15/9/2026). Langkah tersebut diambil untuk menjaga marwah profesi jurnalis di tengah maraknya tindakan intimidasi terhadap instansi pendidikan hingga pemerintahan.

Fenomena tindakan tidak etis ini memicu keresahan luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk para kepala sekolah dan kepala desa di Riau. Aksi oknum yang merusak standar kerja tersebut berdampak langsung terhadap reputasi wartawan profesional di lapangan.

"Setiap kali kami bertemu dengan kepala sekolah, kepala desa, dan tokoh masyarakat, keluhan yang muncul selalu sama. Mereka mengeluhkan perilaku, etika, dan sikap oknum yang mengaku wartawan," kata Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar pada Selasa (15/9/2026).

Raja Isyam mengungkapkan para oknum kerap mendatangi fasilitas publik dan instansi pemerintah seperti sekolah hingga SPBU untuk menakut-nakuti pengelola. Mereka meminta sejumlah uang tanpa melakukan proses peliputan berita sesuai kaidah jurnalistik.

Praktik intimidasi tersebut membuat citra profesi jurnalis di mata publik bergeser ke arah label premanisme. Keresahan masyarakat menyebabkan kehadiran pers profesional kerap dipandang negatif akibat kecemasan berlebih.

Situasi ini diperparah oleh maraknya individu yang beroperasi tanpa bernaung di bawah organisasi profesi resmi maupun kualifikasi yang jelas. Padahal, aturan perundang-undangan mewajibkan setiap wartawan memiliki standar kompetensi dalam menjalankan tugas jurnalistik.

"Tantangan kita ke depan bukan hanya memikirkan soal memproduksi konten, tetapi bagaimana menyelamatkan eksistensi dan integritas wartawan profesional di tengah situasi seperti ini," ujar Raja Isyam.

Maraknya aksi pemerasan di lapangan turut memicu dampak buruk pada ruang publik digital dan media sosial. Berbagai platform seperti Facebook dan TikTok kerap dibanjiri opini publik yang menyamaratakan seluruh jurnalis dengan narasi negatif.

Berdasarkan data pers daerah, jumlah media daring yang beroperasi di Provinsi Riau saat ini diperkirakan mencapai ribuan unit. Namun, jumlah wartawan yang terdaftar resmi di PWI serta memegang sertifikat uji kompetensi masih di bawah angka 300 orang.

Diskusi bertajuk "Tantangan dan Masa Depan Pers Riau" ini dikemas secara fungsional untuk menghasilkan langkah penanganan yang aplikatif. Forum tersebut menghadirkan para pimpinan redaksi guna merumuskan formulasi penegakan etika di lingkungan media.

Selain menggelar diskusi etika, PWI Riau merangkaikan kegiatan tersebut dengan peluncuran Lomba Karya Tulis Jurnalistik 2026. Ajang ini digelar sebagai stimulus untuk mendorong peningkatan kualitas karya pers di daerah.

PWI Riau berkomitmen mengawal penguatan kapasitas anggota melalui serangkaian pelatihan dan ujian kompetensi secara berkala. Langkah ini diharapkan mampu menyaring insan pers agar tetap berintegritas dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. (mcr)

Diskusi Pers Riau: Kadis Kominfotik Supriyadi Ingatkan Wartawan Jaga Kode Etik Jurnalistik

Tue, 15 Sep 2026 19:38:45 +0700

JURNALMADANI - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau Supriyadi mengingatkan para jurnalis untuk tetap berpegang teguh pada etika profesionalisme di tengah pertumbuhan pesat ribuan media daring. Imbauan tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk "Tantangan dan Masa Depan Pers Riau" yang berlangsung di Gedung PWI Riau, Pekanbaru, pada Selasa (15/9/2026).

Supriyadi mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 5.600 hingga 5.800 entitas media daring yang beroperasi dan mendistribusikan berita di wilayah Provinsi Riau. Menurutnya, ribuan media tersebut bernaung di bawah berbagai organisasi profesi maupun perusahaan pers seperti PWI, AJI, IJTI, JMSI, dan SPS.

"Kita memaklumi ada berbagai warna yang berbeda, tetapi jauh lebih baik jika kita melangkah bersama-sama. Meski bernaung di organisasi yang berbeda, hal yang paling utama adalah tetap menjaga hubungan silaturahmi antar sesama pelaku media," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau Supriyadi pada Selasa (15/9/2026).

Dalam kesempatan itu, Supriyadi turut menyentil tantangan moral serta etika yang dihadapi para insan pers pada era percepatan arus informasi digital. Ia menilai pergeseran industri media saat ini menuntut para wartawan untuk tetap cermat dan tidak terjebak dalam persaingan komersial semata.

"Akan datang suatu zaman gila, di mana jika kita tidak ikut gila, kita seolah tidak akan kebagian. Tetapi ingat, itu belum selesai, kita harus tetap mengambil sikap untuk eling dan waspada," ujar Supriyadi.

Ia menegaskan pentingnya menjaga rekam jejak pers yang positif agar dapat diwariskan secara baik kepada generasi mendatang. Menurutnya, karya jurnalistik yang dipublikasikan hari ini akan menjadi catatan sejarah yang dinilai langsung oleh masyarakat luas.

"Ingatlah bahwa kita memiliki anak cucu yang kelak akan mewarisi generasi ini. Mari pertahankan nilai-nilai yang baik dan terus kita tumbuh suburkan bersama," tutur Supriyadi.

Diskusi bulanan tersebut dihadiri oleh puluhan wartawan dan pimpinan redaksi dari pelbagai media lokal yang beroperasi di Provinsi Riau. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat pilar persatuan serta meningkatkan kualitas karya jurnalistik di daerah tersebut. (mcr)

Kasus ISPA di Rohul Capai 1.860, Anak-anak Mendominasi

Tue, 15 Sep 2026 19:36:27 +0700

JURNALMADANI - Dalam kurun waktu tiga minggu, atau sejak 25 Agustus 2026 hingga 14 September 2026. Kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) mencapai 1.860 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 931 kasus terjadi pada kelompok balita hingga remaja.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Rohul dr Bambang Triono MM mengatakan, kelompok usia muda menjadi penyumbang terbesar kasus ISPA di tengah kondisi kabut asap yang menyelimuti 16 kecamatan se-Kabupaten Rohul.

“Rinciannya, 354 kasus pada balita usia 0-5 tahun, 349 kasus anak usia 5-9 tahun dan 228 kasus remaja usia 10-18 tahun. Artinya, hampir satu dari dua penderita ISPA dalam periode tersebut berasal dari kelompok usia 0-18 tahun. Sementara, berdasarkan jenis kelamin, penderita perempuan tercatat lebih banyak, yakni 959 kasus, sedangkan laki-laki sebanyak 901 kasus,” katanya.

Dari total kasus tersebut, Kecamatan Kabun menjadi daerah dengan kasus tertinggi, mencapai 284 kasus, terdiri dari 140 laki-laki dan 144 perempuan.

Kemudian, disusul Kecamatan Tandun 141 kasus, Ujung Batu 124 kasus, Rambah 104 kasus, Pagarantapah 66 kasus, Bonai Darussalam 48 kasus dan Rambah Hilir II 43 kasus. Kasus lainnya tersebar di sejumlah kecamatan di Rohul.

Ia juga mengatakan, penderita ISPA tidak selalu disebabkan oleh kabut asap. Masyarakat tetap dapat terserang ISPA meskipun tidak terjadi kabut asap. Namun, kondisi udara yang kurang baik akibat asap dapat memicu peningkatan kasus.

“Tidak ada asap pun masyarakat bisa terkena ISPA. Hanya karena ada asap, kasusnya sedikit meningkat,” katanya.

Ia mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika kualitas udara di Rohul saat ini kurang sehat. Anak-anak yang rentan terpapar juga diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah.

“Kalaupun keluar rumah, kita imbau tetap gunakan masker ketika harus beraktivitas di luar,” ujarnya. (mcr)

Kompak dan Percaya Diri, Tim Fahmil Qur’an Riau Sukses Lolos ke Babak Selanjutnya

Tue, 15 Sep 2026 19:34:27 +0700

JURNALMADANI – Tim Fahmil Qur’an Provinsi Riau berhasil melangkah ke babak selanjutnya pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI Tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Keberhasilan tersebut diraih setelah Tim Fahmil Qur’an Putra tampil maksimal dan menunjukkan kekompakan, saat babak penyisihan menghadapi, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Barat.

Para peserta mampu menjawab berbagai pertanyaan yang diberikan dewan hakim dengan penuh semangat dan percaya diri.

Ketua Kafilah Riau, Zulkifli Syukur, mengapresiasi semangat dan perjuangan para peserta Fahmil Qur’an yang telah memberikan penampilan terbaik dalam kompetisi tingkat nasional tersebut.

“Alhamdulillah, kita memberikan apresiasi kepada Tim Fahmil Qur’an putra yang sudah tampil dengan kompak dan penuh semangat. Ini merupakan hasil dari persiapan dan latihan yang telah dilakukan,” ujar Zulkifli, di arena fahmil Qur'an Kampus 3 UIN Walisongo Semarang, Selasa (15/9/2026).

Ia berpesan kepada para peserta yang berhasil melaju ke babak selanjutnya agar tetap fokus dan terus meningkatkan kemampuan.

Menurutnya, setiap tahapan dalam perlombaan memiliki tingkat tantangan yang berbeda sehingga peserta harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.

“Terus fokus dan tingkatkan kemampuan. Setiap persoalan yang diberikan dalam Fahmil Qur’an harus bisa dijawab dengan baik. Jangan mudah puas dengan hasil yang sudah diraih karena perjuangan masih berlanjut,” katanya.

Zulkifli menegaskan, Pemerintah Provinsi Riau terus memberikan dukungan kepada seluruh kafilah yang sedang berjuang mengharumkan nama daerah pada MTQ Nasional XXXI di Semarang.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Riau untuk bersama-sama memberikan doa dan dukungan kepada para peserta yang tengah berlomba.

“Kami mengharapkan doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Riau agar kafilah Riau dapat tampil dengan baik, diberikan kelancaran dan mampu meraih prestasi terbaik sehingga dapat mengharumkan nama Riau di tingkat nasional,” ujarnya.

Zulkifli berharap keberhasilan Tim Fahmil Qur’an melangkah ke babak selanjutnya dapat menjadi motivasi bagi seluruh anggota kafilah Riau untuk terus berjuang dan memberikan penampilan terbaik pada setiap cabang yang diikuti.

“Yang terpenting, tetap jaga semangat, kekompakan, kesehatan dan fokus. Kita doakan bersama semoga perjuangan kafilah Riau di MTQ Nasional XXXI ini membuahkan hasil yang membanggakan,” pungkasnya. (mcr)