Latest Posts

Pemprov Riau Komitmen Wujudkan Pemerintahan Digital, ASKOMPSI Lakukan Penilaian

Thu, 30 Jul 2026 15:46:41 +0700

JURNALMADANI - Direktur Eksekutif Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) melakukan visitasi terhadap Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka verifikasi ASKOMPSI Digital Leadership Government Award (ADLD Award). Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penilaian kepemimpinan transformasi digital yang dijalankan Pemerintah Provinsi Riau.

Direktur Eksekutif ASKOMPSI, Eddy Santoso, mengatakan bahwa penilaian tersebut tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan implementasi transformasi digital benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas pelayanan publik. Tim penilai melakukan serangkaian verifikasi guna melihat sejauh mana digitalisasi telah diterapkan secara nyata di lingkungan pemerintahan.

"ASKOMPSI Digital Leadership Government Award atau ADLD Award adalah ajang penghargaan nasional di Indonesia yang bertujuan mengapresiasi kepemimpinan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah. Penghargaan ini secara khusus diberikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) yang dinilai inovatif dan mampu berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan Pemerintah Digital," katanya saat melakukan zoom meeting di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (30/07/2026).

Dijelaskan, penghargaan tersebut telah memasuki penyelenggaraan kelima dan menjadi tolok ukur komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis digital. Penilaian dilakukan melalui proses yang komprehensif agar hasilnya objektif dan sesuai kondisi di lapangan.

"Ini juga award yang kelima kali yang diberikan kepada Sekretaris Daerah berkinerja digital terbaik tingkat nasional. Jadi hari ini kami melakukan visitasi yang dibagi dengan tiga sesi, mulai dari verifikasi dokumen digitalisasi daerah, dialog bersama jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan diskusi mendalam bersama Sekretaris Daerah (Sekda)," jelasnya.

Selain melakukan verifikasi dokumen dan berdiskusi dengan perangkat daerah, tim ASKOMPSI juga menilai efektivitas pelayanan digital dari perspektif masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar hasil penilaian tidak hanya berdasarkan laporan administrasi semata.

"Kami akan mewawancarai masyarakat yang sedang mengurus perizinan di Dinas PTSP. Dengan begitu, kami bisa menilai sejauh mana digitalisasi dapat diterapkan," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menuturkan bahwa pihaknya telah menghadirkan sejumlah kepala perangkat daerah yang selama ini menjadi pelaksana transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik. Ia menambahkan, Pemprov Riau sudah menjadikan digitalisasi komitmen yang diterapkan untuk mempermudah masyarakat.

"Hari ini saya didampingi oleh Kepala OPD yang khususnya mereka telah melakukan digitalisasi didalam pelayanan publik di Provinsi Riau. Sehingga tujuan dari pemerintahan digital yang berbasis dari Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) yang menjadi konsen kita bersama sangat siap kami jalankan di Pemerintah Provinsi Riau," tuturnya.

Diterangkan, seluruh dokumen pendukung yang menjadi bagian dari penilaian telah disampaikan kepada tim asesor. Ia berharap proses visitasi mampu memberikan gambaran utuh mengenai kesiapan Pemerintah Provinsi Riau dalam mengembangkan pemerintahan digital.

"Ada beberapa hal mungkin yang secara dokumen sudah kami submit yang menjadi kebutuhan dan penilaian. Kita berharap bahwa hari ini bisa terkonfirmasi dengan baik sehingga dapat meyakinkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau baik secara regulasi, dokumen, dan implementasinya berdampak kepada pelayanan masyarakat," terangnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar memenuhi indikator penilaian. Tetapi menjadi komitmen jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

"Sehingga, hal tersebut dapat dirasakan masyarakat dan selaras dengan tujuan dari pemerintahan digital. Kami dari Pemprov Riau sangat komitmen mempersiapkan pemerintahan berbasis digital," tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan transformasi digital akan diukur dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemudahan mengakses layanan pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kepuasan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

"Dengan mempunyai kemudahan dalam pelayanan, pada akhirnya tumbuh kepercayaan kembali masyarakat kepada pemerintah daerah maupun pusat," pungkas Sekda Syahrial Abdi.(mcr)

KPK Tetapkan Stafnya jadi Tersangka Pemerasan Bupati Pemalang

Thu, 30 Jul 2026 15:38:39 +0700

JURNALMADANI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan seorang polisi tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Staf Administrasi KPK.

“Yang bersangkutan merupakan Staf Administrasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan benar, merupakan perbantuan ya dari instansi Kepolisian,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Ketika ditanya apakah ada kemungkinan pihak lain yang diperas oleh polisi tersebut, Budi menjelaskan hal tersebut akan didalami KPK.

“Ini masih tahap awal. Jadi, penyidik masih fokus terkait dengan perkara ini. Nanti penyidik tentu akan mendalami apakah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan KPK secara internal melakukan introspeksi setelah terjadi dugaan pemerasan tersebut.

“Bagi kami di internal KPK, ini juga menjadi introspeksi, dan kami juga ke depan akan fokus untuk melakukan langkah-langkah korektif, langkah-langkah perbaikan, baik melalui pendekatan sistem ataupun pendekatan individual sehingga kami bisa melakukan mitigasi sejak dini dan pencegahan supaya persoalan-persoalan seperti ini tidak kembali terulang,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK pada 29 Juli 2026 mengonfirmasi telah melakukan OTT ke-18 yang dilakukan selama 2026.

Dalam OTT itu, KPK menangkap lima orang di Jakarta, 15 orang di Pemalang, dan seorang di Purworejo. Salah satu dari 21 orang yang ditangkap tersebut adalah Anom Widiyantoro.

Kemudian, KPK membawa 12 dari 21 orang tersebut untuk diperiksa lebih lanjut di Jakarta. Mereka terdiri atas lima orang yang ditangkap di Jakarta, enam orang dari Pemalang, dan seorang dari Purworejo.

Selain itu, KPK telah menyita barang bukti uang tunai sejumlah Rp2 miliar dan menyegel sejumlah lokasi.

Pada 30 Juli 2026, Anom Widiyantoro beserta tiga orang lainnya tampil di hadapan publik mengenakan rompi oranye KPK sehingga dapat dipastikan mereka telah ditetapkan sebagai tersangka.

KPK lantas mengatakan kasus tersebut terdiri atas dua klaster. Pertama, dugaan pemerasan oleh Anom Widiyantoro terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang. Kedua, dugaan pemerasan terhadap Anom Widiyantoro. (*)

5.050 Pohon Ditanam di 15 Km Jalan Siak-Dayun

Thu, 30 Jul 2026 14:19:39 +0700

JURNALMADANI - Pemerintah Kabupaten Siak memulai penanaman 5.050 pohon di ruas Jalan Siak-Dayun sepanjang 15 kilometer, Kamis (30/7/2026). Program penghijauan ini melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), lembaga vertikal, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Adat Melayu (LAM), mahasiswa, pelajar, dan masyarakat.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Bupati Siak, bersama Wakil Bupati Siak, Ketua DPRD Siak, Kapolres Siak, Dandim Siak, Kepala Pengadilan Negeri Siak, Kejaksaan Negeri Siak, dan pimpinan lembaga lainnya.

Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si, menegaskan bahwa penanaman pohon ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan program yang harus dijaga keberlanjutannya.

"Saya tegaskan bahwa ini bukan semata seremonial. Saya meminta setiap pohon yang ditanam ada pemiliknya. Nanti akan dicek secara berkala, satu per satu jika perlu. Agar setiap yang tertanam ada penjaganya, ada rasa memiliki dan mencintai setiap yang tumbuh hingga menjadi peneduh. Dinas lingkungan hidup saya minta siapkan sertifikat untuk setiap pohon, sehingga kelak bisa diketahui rekam jejak pohonnya," kata Afni.

Sebanyak 5.050 pohon yang ditanam terdiri dari berbagai jenis, antara lain trembesi, angsana, tabebuya, palm raja, glodokan tiang, serta tanaman buah seperti matoa, mangga, manggis, jengkol, dan petai.

Seluruh tanaman tersebut, ucap Afni, dibiayai menggunakan dana pemerintah sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaganya.

"Karena ditanam menggunakan uang rakyat, jika nanti sudah tertanam semuanya, saya mengajak siapa pun kita untuk menjaganya bersama-sama. Kalau tak sengaja lewat, nampak kering, jangan tunggu orang dinas menyiram tapi sedekah air. Jadi ada rasa memiliki sama-sama," ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, Amin Soimin, mengatakan perawatan tanaman akan menjadi tanggung jawab Dinas LH dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Amin menjelaskan, program penghijauan tersebut didanai dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR). Penggunaan dana tersebut sempat mengalami kendala, namun akhirnya dapat dimanfaatkan setelah Bupati Siak menyurati Kementerian dan melakukan konsultasi.

"Salah satunya untuk kegiatan penanaman ini," ungkap Amin.

Pemkab Siak menargetkan seluruh pohon yang ditanam di sepanjang 15 kilometer Jalan Siak-Dayun dapat tumbuh dan terawat sebagai bagian dari upaya penghijauan kawasan serta penambahan ruang hijau di Kabupaten Siak. (mcr)

Kolaborasi dengan BBPVP Medan, Pemkab Meranti Ingin Tingkatkan Daya Saing SDM dan Peluang Kerja Warga

Thu, 30 Jul 2026 14:13:38 +0700

JURNALMADANI – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Rabu (29/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memperkuat sinergi pengembangan sumber daya manusia melalui program pelatihan vokasi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai isu ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pembahasan difokuskan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja dan peluang kerja sama pelatihan vokasi yang dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan daerah.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

“Kami berharap kerja sama ini dapat membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat Kepulauan Meranti untuk memperoleh pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang berkualitas. SDM yang unggul dan kompeten akan menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Muzamil Baharudin.

Ia menambahkan, program pelatihan vokasi yang tepat sasaran diharapkan mampu melahirkan tenaga kerja yang siap bersaing dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya menciptakan tenaga kerja yang produktif, adaptif, dan berdaya saing,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan BBPVP Medan, Amran, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi.

“BBPVP Medan siap mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja di daerah melalui program pelatihan yang adaptif dan berbasis kebutuhan dunia kerja. Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pelatihan menjadi faktor penting dalam menciptakan SDM yang unggul dan kompetitif,” katanya.

Amran berharap kerja sama yang terjalin dapat diwujudkan dalam program pelatihan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Meranti.

“Kami berharap kolaborasi ini mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat,” ungkapnya.

Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, Eko Priyono, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan komitmen kolaborasi yang diberikan BBPVP Medan.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya dalam upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja.

“Fokus kami saat ini adalah mengoptimalkan kembali peran Balai Latihan Kerja (BLK) Meranti sebagai pusat pengembangan keterampilan masyarakat yang mampu mencetak tenaga kerja kompeten dan siap kerja,” ujar Eko Priyono.

Ia mengatakan, penguatan BLK Meranti tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Dibutuhkan kolaborasi yang erat dengan BBPVP Medan sebagai pembina pelatihan vokasi untuk menghadirkan program yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Kami berharap sinergi ini dapat diwujudkan melalui pendampingan pengelolaan BLK, peningkatan kapasitas instruktur, hingga penyelenggaraan program pelatihan yang link and match dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kolaborasi ini diharapkan menjadi momentum dalam menghadirkan pelatihan vokasi yang adaptif, berkualitas, dan memberikan dampak nyata bagi terwujudnya SDM Meranti yang unggul dan berdaya saing,” tutupnya.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terjalin kerja sama yang konkret antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan BBPVP Medan dalam menghadirkan berbagai program pelatihan vokasi yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Meranti. (rls)

Bupati Asmar Tegaskan MoU Pemkab dan PLN Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Meranti

Thu, 30 Jul 2026 13:46:50 +0700

JURNALMADANI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat sinergi dengan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Dumai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Command Center Diskominfo Kepulauan Meranti, Kamis (30/7/2026).

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, sebagai langkah mempererat kolaborasi dalam meningkatkan pelayanan kelistrikan sekaligus mendukung percepatan pembangunan di daerah kepulauan.

Bupati Asmar menegaskan, kerja sama tersebut tidak boleh berhenti sebagai seremoni administratif, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Penandatanganan MoU hari ini adalah bentuk komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama dan sinergi. Ini langkah nyata mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Asmar.

Menurutnya, ketersediaan listrik yang andal dan merata menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Selain menunjang aktivitas ekonomi, pasokan listrik juga mendukung pelayanan kesehatan, pendidikan, pemerintahan, hingga membuka peluang investasi.

Sebagai daerah kepulauan, lanjut Asmar, tantangan penyediaan listrik tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan PLN menjadi kunci untuk menghadirkan pelayanan yang semakin baik.

"Melalui kerja sama ini, kita berharap berbagai tantangan dapat diselesaikan bersama. Sinergi dan kolaborasi adalah kunci utamanya," katanya.

Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah terkait mengawal implementasi MoU agar segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret.

"Bangun komunikasi yang intensif dengan jajaran PLN. Jika muncul persoalan di lapangan, segera cari solusi bersama-sama. Mari kita hadirkan kolaborasi yang memberikan dampak nyata bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Meranti," tegasnya.

Sementara itu, Manager PLN UP3 Dumai, Achmad Meidiansyah ST, menegaskan komitmen PLN untuk terus mendukung peningkatan keandalan layanan kelistrikan di Kepulauan Meranti.

"Meskipun GM kami tidak hadir, namun kami tetap support mulai dari ULP Selatpanjang, terus Dumai sampai dengan UID Riau dan Kepulauan Riau," ujar Achmad.

Ia mengatakan, kunjungan ke Kepulauan Meranti merupakan agenda pertamanya sejak dipercaya menjabat sebagai Manager UP3 Dumai. Selain mempererat silaturahmi dengan pemerintah daerah, pihaknya juga melakukan inspeksi jaringan sebagai upaya meningkatkan keandalan pasokan listrik.

"Jadi ini merupakan kunjungan perdana saya. Selain menjalin silaturahmi, kami juga melakukan inspeksi jaringan supaya dapat mengurangi gangguan maupun pemadaman," katanya.

Penandatanganan MoU turut dihadiri Manager ULP Selatpanjang Roni Saputra beserta jajaran PLN. Dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti hadir para asisten, Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Fahri, Kepala Badan Pendapatan Daerah Agusyanto, serta sejumlah kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. (rls)

Revitalisasi Pasar Bawah Tak Tuntas, Pengelola Terancam Putus Kontrak

Thu, 30 Jul 2026 13:39:46 +0700

JURNALMADANI - Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke bangunan gedung Pasar Wisata Pasar Bawah, Kamis (30/7/2026).

Wako melihat langsung progres pekerjaan pembangunan pasar tersebut. Ia mengaku geram dengan progres pekerjaan yang tidak kunjung tuntas.

Apalagi Wako sudah menerima banyak aduan dari pedagang, bahwa pekerjaan sudah mangkrak berbulan-bulan. Wako menemui langsung pengelola di sana. Ia meninjau setiap pekerjaan yang sudah di lakukan.

"Kita lihat laporan masyarakat, salah satunya (pembangunan) yang tidak selesai. Ini sudah tiga bulan lebih mangkrak pembangunannya," kata Wako Agung di sela-sela sidak.

Ia menyebut, seharusnya dari perjanjian kontrak kerja sama antara Pemko Pekanbaru dan PT Ali Akbar Sejahtera selaku pengelola, mereka harus sudah menuntaskan pembangunan revitalisasi pada tahun 2025 kemarin.

Namun, hingga pertengahan tahun 2026 ini pekerjaan revitalisasi baru berkisar 60 persen dari total pembangunan yang disepakati.

Agung menyebutkan, bahwa Pemko Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah memberikan surat peringatan pertama dan kedua kepada pengelola.

Ia menyebut akan memberikan peringatan ketiga pada pengelola. Pemko menjadwalkan pemanggilan pengelola pada awal pekan depan. Pengelola, kontraktor, dan pedagang akan dipanggil untuk merumuskan permasalahan ini.

"Kalau tidak selesai juga peringatan ketiga ini, kita putus kontrak. Maka akan diaudit," tegas Wako.

Jika putus kontrak dengan pihak ketiga, Agung menyebut Pemko akan mengambil alih pembangunan. Ia tidak ingin pekerjaan ini terlalu lama dan menimbulkan kerugian pada pedagang.

Apalagi keberadaan pasar ini menjadi salah satu ikon Kota Pekanbaru. Ia memastikan pemerintah bakal mengambil tindakan tegas kepada pengelola.

"Mangkrak ini, pertama adalah karena pembiayaan. Pembiayaan antara kontraktor dan pengelola. Ini yang mau kita dudukan, open manajemen. Kalau tidak sanggup akan diambil alih Pemko," pungkasnya. (mcr)

DWP Riau Kupas Filosofi Busana Melayu

Thu, 30 Jul 2026 13:34:08 +0700

JURNALMADANI - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Riau menggelar sosialisasi tentang tata cara berpakaian Melayu beserta filosofi yang terkandung di dalamnya sebagai upaya melestarikan budaya daerah. Melalui kegiatan tersebut, para anggota diperkenalkan pada makna busana adat, penggunaan selendang, hingga filosofi warna dalam tradisi Melayu Riau yang sarat nilai kesopanan, identitas, dan kearifan lokal.

DWP Riau Kenalkan Filosofi Busana Melayu, Dari Kekek hingga Makna Warna Adat

Menghadirkan Pembina Pengembangan Seni Tradisi Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Puan Baiduri Zam, peserta diajak mengenal nilai-nilai yang melekat pada tradisi Melayu Riau. Ia menjelaskan bahwa pelestarian budaya dimulai dari hal-hal sederhana, termasuk memahami cara berpakaian yang benar sesuai adat.

"Ada Lima muatan budaya Melayu Riau yang harus dijaga dan dilestarikan, meliputi bahasa Melayu Riau, makanan khas Melayu, pakaian adat, adat dan tata krama, serta ornamen dan seni bina," ujarnya di Gedung Wanita, Kamis (30/7/2026).

Dalam pemaparannya, Baiduri menjelaskan bahwa busana perempuan Melayu Riau yang paling umum digunakan adalah baju kurung kekek. Sementara itu, kebaya labuh kekek masih belum banyak dikenal masyarakat, padahal memiliki nilai estetika dan filosofi yang sama kuatnya dengan busana Melayu lainnya.

Kekek sendiri merupakan potongan kain kecil berbentuk segi empat atau belah ketupat yang dijahit di bagian ketiak pakaian adat. Kegunaannya adalah agar lengan lebih leluasa bergerak.

"Dengan adanya kekek, baju kebaya kita tidak terlalu sempit dan lebih bebas untuk bergerak," kata Baiduri.

Selain bentuk pakaian, tata cara mengenakan selendang juga memiliki makna tersendiri dalam adat Melayu. Menurut LAM Riau, selendang yang dikenakan di bahu kanan diperuntukkan bagi perempuan yang telah bersuami sebagai lambang kesopanan, sedangkan selendang di bahu kiri digunakan oleh anak gadis maupun perempuan yang masih hidup sendiri.

Pada kesempatan tersebut, baju Melayu perempuan panjangnya disarankan untuk mencapai tiga hingga empat sentimeter di bawah lutut. Baiduri menyarankan penggunaan bahan yang nyaman sehingga mendukung aktivitas sehari-hari.

Sementara pada acara pesta, kebaya dapat dipadukan dengan bahan seperti brokat, sutra, atau beludru yang diselaraskan dengan kain tenun serta selendang agar tetap mencerminkan keanggunan perempuan Melayu. Ia juga mengingatkan bahwa busana pada acara resmi sebaiknya menggunakan kain tenun dengan potongan yang sopan.

Tak hanya bentuk busana, warna juga memiliki filosofi yang kuat dalam budaya Melayu Riau. Merah melambangkan keberanian hulubalang, kuning menjadi simbol kebesaran raja-raja, sedangkan hijau mencerminkan nilai keislaman dan kesetiaan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. (mcr)

Ombudsman Riau Buka Posko Aduan Penahanan Ijazah

Thu, 30 Jul 2026 13:28:06 +0700

JURNALMADANI - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau membuka posko pengaduan bagi para alumni SMA dan SMK yang mengalami kesulitan atau dipersulit saat mengambil ijazah di sekolah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hak para lulusan memperoleh dokumen pendidikan mereka dapat terpenuhi tanpa hambatan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau, Bambang Pratama, mengatakan pihaknya terus memantau tindak lanjut rekomendasi hasil kajian yang sebelumnya disampaikan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau terkait tata kelola penyerahan ijazah.

Menurut Bambang, Ombudsman juga mengawasi langkah konkret Disdik Riau dalam menyosialisasikan kepada para alumni agar segera mengambil ijazah yang masih tersimpan di sekolah.

"Kami masih memonitor tindak lanjut hasil kajian ini, khususnya langkah-langkah nyata yang dilakukan Disdik dalam menginformasikan kepada para alumni dan kepada ruang publik. Kami akan terus mengawal apakah masih ada kesulitan bagi alumni untuk mengambil ijazahnya," kata Bambang, Rabu (29/7/26).

Menurutnya, jika masih ditemukan alumni yang mengalami kendala atau dipersulit saat mengambil ijazah, Ombudsman akan segera turun tangan.

"Kalau masih ada yang mengalami kesulitan, Ombudsman akan melakukan intervensi kepada Dinas Pendidikan maupun pihak sekolah agar ijazah tersebut segera diberikan kepada pemiliknya. Kami juga mengimbau alumni yang belum mengambil ijazah agar segera mengambilnya. Jika ada kesulitan, dipersilakan menghubungi atau datang langsung ke Kantor Ombudsman Riau," tegasnya.

Bambang memastikan Ombudsman Riau telah membuka posko pengaduan sebagai wadah pendampingan bagi masyarakat yang menghadapi persoalan tersebut.

"Benar, Ombudsman Riau membuka posko aduan untuk mendampingi siswa, khususnya yang mengalami kesulitan pengambilan ijazah," ujarnya.

Ia juga mengingatkan, rekomendasi yang telah diberikan Ombudsman kepada Disdik Riau harus ditindaklanjuti dengan serius. Jika tidak ada langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola layanan penyerahan ijazah, hal tersebut akan menjadi catatan dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik.

"Bahkan jika Disdik tidak melakukan langkah-langkah konkret seperti saran perbaikan tersebut, dalam penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Ombudsman RI) Tahun 2026 yang sedang berjalan, sebagus apa pun nilainya akan tetap tercantum adanya maladministrasi dalam tata kelola pengambilan ijazah," ungkap Bambang.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Provinsi Riau kembali mengimbau seluruh alumni SMA Negeri dan SMK Negeri, khususnya lulusan tahun 2023 ke bawah, agar segera mengambil ijazah yang masih tersimpan di sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat 11.856 ijazah yang belum diambil, terdiri dari 5.635 ijazah SMA Negeri dan 6.221 ijazah SMK Negeri.

Disdik Riau memastikan seluruh proses pengambilan ijazah dilakukan secara gratis tanpa pungutan apa pun. Alumni yang mengalami kendala juga dipersilakan berkonsultasi langsung ke Bidang SMA maupun Bidang SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Riau agar proses pengambilan ijazah dapat berjalan lancar. (mcr)

Pemkab Kepulauan Meranti Bentuk Tim Penataan Jaringan Telekomunikasi

Thu, 30 Jul 2026 13:23:05 +0700

JURNALMADANI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai mengambil langkah konkret menata utilitas dan infrastruktur jaringan telekomunikasi melalui pembentukan Tim Penataan Utilitas dan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan jaringan yang lebih tertata, meningkatkan keselamatan masyarakat, sekaligus memperindah wajah kawasan perkotaan.

Pembentukan tim dibahas dalam rapat yang dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, di Ruang Rapat Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Kamis (30/7/2026). Rapat dihadiri Kepala DPMPTSP, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik), Dinas Perhubungan, Bagian Hukum, Bagian Ekonomi, perwakilan PT PLN (Persero), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), serta sejumlah penyedia layanan internet (ISP).

Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Kepulauan Meranti, Ira Selda Safitri, menjelaskan bahwa pembentukan tim merupakan tindak lanjut dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya bersama para pemangku kepentingan. Tim terpadu ini diharapkan mampu menyelaraskan langkah pemerintah daerah dan penyedia layanan internet dalam mewujudkan penataan jaringan yang lebih aman, tertib, dan terkoordinasi.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tengku Arifin, mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan keberadaan jaringan telekomunikasi dapat mendukung pelayanan masyarakat tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan estetika lingkungan.

"Kita ingin jaringan telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Meranti tertata dengan baik, sehingga memberikan rasa aman, nyaman, sekaligus mendukung wajah kota yang lebih rapi. Pemerintah daerah tidak bermaksud menghambat investasi, tetapi ingin seluruh penyedia layanan bersama-sama menjaga ketertiban," ujarnya.

Ia menilai masih terdapat kabel jaringan yang dipasang secara semrawut, menjuntai di jalan lingkungan, maupun memanfaatkan tiang listrik tanpa penataan yang baik. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan masyarakat dan mengurangi keindahan kawasan perkotaan sehingga perlu ditata melalui kerja sama semua pihak.

Dalam rapat itu, para penyedia layanan internet menyambut baik inisiatif pemerintah daerah. Perwakilan ISP, Ashari, menyatakan pihaknya siap mendukung penataan jaringan dan berharap pemerintah segera menghadirkan regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaannya.

Selain itu, para penyedia layanan juga mengusulkan agar istilah yang digunakan lebih mengedepankan penataan daripada penertiban. Mereka juga mendorong adanya standar teknis pemasangan jaringan, sistem penandaan (marking) kabel, serta peningkatan kompetensi teknisi melalui pelatihan.

Sementara itu, perwakilan Dinas Kominfotik menjelaskan koordinasi dengan para penyedia layanan internet selama ini terus dilakukan. Namun, penataan secara menyeluruh membutuhkan regulasi yang kuat agar seluruh penyelenggara, termasuk yang berasal dari luar daerah, memiliki kewajiban yang sama dalam mematuhi aturan.

Senada dengan itu, Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Meranti berpandangan bahwa pembentukan tim dapat menjadi langkah awal sebelum disusunnya regulasi yang lebih komprehensif. Regulasi tersebut direncanakan berbentuk Peraturan Bupati sebagai landasan penataan utilitas dan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Melalui pembentukan tim ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap penataan jaringan telekomunikasi dapat berjalan lebih efektif, menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, sekaligus memberikan kepastian bagi penyelenggara layanan dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (rls)

Drone dan Camera Trap Pantau Harimau Sumatera yang Dilaporkan Muncul di Pulau Burung

Thu, 30 Jul 2026 07:34:10 +0700

JURNALMADANI - Tim Wildlife Rescue Unit (WRU) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau dikerahkan untuk memantau keberadaan Harimau Sumatera yang dilaporkan masuk ke kawasan permukiman warga di Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam kegiatan tersebut, tim WRU memasang camera trap dan menerbangkan drone untuk mengetahui pergerakan satwa dilindungi itu.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan interaksi negatif antara manusia dan Harimau Sumatera yang terjadi pada Jumat (24/7/2026), setelah seekor harimau diduga memangsa ternak milik warga di desa tersebut.

Saat melakukan pengecekan, tim WRU didampingi perangkat desa dan Kanit Reskrim Polsek Pulau Burung.

"Hasil identifikasi di lokasi, petugas menemukan jejak baru yang diduga berasal dari Harimau Sumatera," kata Kepala Balai Besar KSDA Riau, Supartono, Rabu (29/7).

Supartono menjelaskan, jejak yang ditemukan memiliki ukuran telapak kaki sepanjang 14 sentimeter dan lebar 13 sentimeter.

"Untuk memastikan arah pergerakan satwa, tim memasang camera trap dan melakukan pemantauan udara menggunakan drone di sekitar lokasi," ujar Supartono.

Selain melakukan pemantauan, petugas BBKSDA Riau juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kebun maupun di sekitar lokasi kemunculan harimau.

Sebagai langkah pencegahan, petugas mengimbau warga mengandangkan ternak, seperti sapi dan kambing, agar tidak memancing kedatangan Harimau Sumatera ke kawasan permukiman.

"Tim juga menyarankan masyarakat menggunakan meriam spiritus sebagai salah satu cara menghalau satwa tersebut agar kembali ke habitat alaminya tanpa melukainya," ujar Supartono.

Sementara itu, Direktur Jenderal KSDAE, Satyawan Pudyatmoko, mengingatkan bahwa Harimau Sumatera merupakan satwa endemik yang dilindungi undang-undang dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan.

"Harimau Sumatera adalah satwa kunci sekaligus kebanggaan Pulau Sumatera. Mari kita jaga alam beserta isinya demi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan satwa tersebut.

"Apabila melihat atau mengetahui keberadaan Harimau Sumatera, warga diminta segera melaporkannya kepada petugas BBKSDA Riau atau aparat setempat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat, sekaligus menjaga keselamatan masyarakat serta kelestarian satwa yang dilindungi," pesan Satyawan. (mcr)

Tarif Parkir Mobil di Bandara SSK II Pekanbaru Naik per 1 Agustus, Jam Pertama Jadi Rp9.000

Thu, 30 Jul 2026 07:23:53 +0700

JURNALMADANI - Pengguna kendaraan roda empat yang parkir di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru akan dikenai tarif baru mulai 1 Agustus 2026. Penyesuaian hanya berlaku untuk mobil, sedangkan tarif parkir sepeda motor tetap seperti sebelumnya.

General Manager Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Achmad, mengatakan tarif parkir mobil pada satu jam pertama naik dari Rp6.000 menjadi Rp9.000. Sementara untuk setiap jam berikutnya dikenakan tarif Rp5.000.

"Penyesuaian ini hanya berlaku untuk kendaraan roda empat," kata Achmad, Rabu (29/7/2026).

Di sisi lain, tarif parkir kendaraan roda dua tidak berubah. Pengguna sepeda motor tetap membayar Rp3.000 untuk satu jam pertama dan Rp1.000 untuk setiap jam berikutnya.

Achmad menjelaskan, penyesuaian tarif dilakukan untuk menopang kebutuhan operasional bandara sekaligus mendukung peningkatan fasilitas dan pelayanan kepada pengguna jasa.

Menurutnya, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengelola bandara tidak memperoleh anggaran operasional dari pemerintah. Seluruh biaya operasional, pemeliharaan, hingga pengembangan infrastruktur ditopang dari pendapatan perusahaan.

"Biaya operasional, perawatan, maupun pengembangan fasilitas kami bersumber dari hasil usaha. Karena itu, penyesuaian tarif dilakukan bersamaan dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan," ujarnya.

Ia menegaskan, kebijakan kenaikan tarif parkir mobil telah melalui kajian sebelum akhirnya diberlakukan. Sementara tarif parkir sepeda motor dipertahankan agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

"Kami terus berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik. Penyesuaian tarif ini sejalan dengan berbagai peningkatan fasilitas yang sedang dan akan terus kami lakukan," katanya.

Saat ini, Bandara SSK II juga tengah membangun terminal internasional baru seluas sekitar 17.000 meter persegi. Kehadiran terminal tersebut akan menambah kapasitas bandara hingga 1,5 juta penumpang per tahun.

Dengan tambahan fasilitas itu, kapasitas layanan Bandara SSK II diproyeksikan meningkat dari sekitar 3,5 juta menjadi 5 juta penumpang setiap tahun.

Tak hanya membangun terminal baru, pengelola bandara juga melakukan sejumlah pembenahan lainnya, seperti meningkatkan pencahayaan di area parkir, memperbaiki fasilitas terminal, memperkuat sistem kelistrikan, serta melengkapi berbagai sarana penunjang demi meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang. (mcr)

Sekda Kepulauan Meranti Terima Kunjungan Komisi II DPRD Karimun

Thu, 30 Jul 2026 00:54:00 +0700

JURNALMADANI – Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Karimun di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Rabu (29/7/2026) pagi. Pertemuan tersebut tidak hanya membahas peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan dan komunikasi pemerintahan, tetapi juga upaya mempermudah akses masyarakat Meranti yang bekerja ke Malaysia.

Sekda Sudandri didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tengku Arifin dan Kabag Prokopim Setdakab, Afrinal Yusran, Sementara rombongan DPRD Karimun dipimpin Wakil Ketua Komisi II Hasanuddin bersama Anggota Komisi II Sulistina, S.H., dan Aloysius beserta staf pendamping.

Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak bertukar pengalaman mengenai penguatan pelayanan keprotokolan, komunikasi pemerintahan, tata kelola informasi publik, hingga berbagai persoalan strategis yang dihadapi daerah perbatasan Indonesia–Malaysia.

Sudandri menjelaskan, salah satu isu yang menjadi perhatian bersama adalah akses keberangkatan masyarakat Meranti yang bekerja di Malaysia melalui Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengambil langkah awal dengan menggelar rapat bersama Kantor Imigrasi, KSOP, dan Pelindo untuk mencari solusi yang tetap mengedepankan kemudahan pelayanan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.

"Kita sudah mengadakan rapat, dan kita ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat Meranti yang ingin berangkat ke Malaysia, namun tetap sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Sudandri.

Ia berharap komunikasi dan koordinasi lintas instansi terus diperkuat sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian layanan yang lebih baik.

"Semoga kolaborasi ini bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karimun, Hasanuddin, mengatakan persoalan akses keberangkatan pekerja ke Malaysia juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi di Karimun.

"Hal ini benar adanya. Putaran ekonomi saat ini menjadi lemah sehingga banyak feri yang tidak lagi beroperasi karena tidak mencukupi biaya operasional," ungkapnya.

Hasanuddin berharap pertemuan tersebut menjadi awal lahirnya solusi bersama agar mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan kembali berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi perekonomian kedua daerah. (rls)

Tiga Warisan Bersejarah Siak Diuji di Tingkat Nasional, Bupati Afni Ajak Masyarakat Berdoa

Wed, 29 Jul 2026 16:32:59 +0700

JURNALMADANI – Tiga objek cagar budaya dari Kabupaten Siak masuk dalam Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional ke-5 Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Ketiga objek tersebut adalah Istana Siak Asserayyah Al Hasyimiah, Balairung Sri (Balai Kerapatan Tinggi), dan alat musik Komet.

Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli, M.Si. mengatakan ketiga objek tersebut masih dalam proses seleksi dan kajian untuk memperoleh status sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Siak memberikan dukungan agar usulan tersebut dapat ditetapkan di tingkat nasional.

“Besok sidang pleno penetapan cagar budaya peringkat nasional dari Siak. Mohon doa dan dukungan agar tiga objek cagar budaya kita dapat lolos dan ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional,” kata Afni, Rabu (29/7/2026).

Sidang kajian tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan, pada 29–31 Juli 2026 secara daring melalui Zoom Meeting.

Pelaksanaan sidang mengacu pada surat undangan Nomor B/186/L4/KB.09.02/2026 tertanggal 24 Juli 2026 yang ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Warisan Budaya, Dr. Agus Widiatmoko, S.S., M.M.

Dalam agenda pembahasan usulan dari Provinsi Riau yang dijadwalkan pada 30 Juli 2026, terdapat lima objek yang akan dikaji sebagai calon Cagar Budaya Peringkat Nasional. Tiga di antaranya berasal dari Kabupaten Siak, yakni Balairung Sri (Balai Kerapatan Tinggi), Istana Siak Asserayyah Al Hasyimiah, dan Benda Cagar Budaya Komet.

Selain tiga objek dari Siak, dua objek lain yang juga akan dibahas adalah Rumah Adat Bendang Ranah Kanagarian Air Tiris di Kabupaten Kampar dan Masjid Raja Pauh Ranap di Kabupaten Indragiri Hulu.

Proses kajian akan melibatkan Balai Pelestarian Kebudayaan Riau, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Dinas Kebudayaan Kabupaten Siak, Kampar, dan Indragiri Hulu, serta Tim Ahli Cagar Budaya dari tingkat provinsi dan kabupaten. Hasil sidang kajian tersebut akan menjadi dasar dalam proses penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional Tahun 2026. (mcr)

Prokopim Meranti Jadi Rujukan, DPRD Karimun Pelajari Penguatan Komunikasi Publik

Wed, 29 Jul 2026 16:27:19 +0700

JURNALMADANI – Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi rujukan bagi Komisi II DPRD Kabupaten Karimun dalam mempelajari penguatan keprotokolan dan tata kelola komunikasi publik.

Berbagai praktik baik yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi materi utama dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Ruang Kerja Kabag Prokopim Setda Kepulauan Meranti, Rabu (29/7/2026) pagi.

Rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Karimun dipimpin Wakil Ketua Komisi II Hasanuddin, S.E. dari Fraksi PKS, didampingi anggota Komisi II Sulistina, S.H. dari Fraksi Partai Golkar, Aloysius dari Fraksi PDI Perjuangan, serta staf pendamping.

Mengawali pertemuan, Hasanuddin menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia mengatakan kunjungan tersebut bertujuan mempelajari pelaksanaan tugas keprotokolan dan komunikasi pemerintahan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, peran protokol sangat strategis dalam mendukung kelancaran agenda pemerintahan dan DPRD sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami tugas, fungsi, serta mampu membaca situasi di lapangan.

"Protokol merupakan ujung tombak keberhasilan sebuah kegiatan. Karena itu kami ingin tahu bagaimana Bagian Prokopim Kabupaten Kepulauan Meranti menjalankan fungsi keprotokolan dan komunikasi pemerintahan," ujar Hasanuddin.

Ia menilai berbagai pengalaman yang diperoleh selama kunjungan kerja tersebut dapat menjadi referensi bagi DPRD Kabupaten Karimun dalam memperkuat tata kelola komunikasi pemerintahan.

"Kami mendapatkan banyak masukan yang sangat bermanfaat. Penguatan komunikasi publik, pengelolaan informasi, serta sinergi yang dibangun antara pemerintah daerah dan berbagai stakeholder menjadi praktik baik yang layak dipelajari," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Kepulauan Meranti, Afrinal Yusran, S.IP., M.M., menjelaskan bahwa tugas Prokopim tidak hanya mengatur agenda keprotokolan kepala daerah, tetapi juga membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dengan DPRD, Forkopimda, instansi vertikal, media massa, organisasi masyarakat, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.

"Bagian Prokopim tidak hanya mengatur protokol kepala daerah, tetapi juga membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder. Tujuannya agar informasi yang diterima masyarakat akurat, berimbang, serta mampu mendukung terciptanya pemerintahan yang kondusif," jelas Yusran.

Ia mengatakan komunikasi publik yang baik menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mengoptimalkan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pintu utama pelayanan informasi publik.

Menurut Yusran, setiap permintaan data dari media, lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan dapat diarahkan melalui mekanisme PPID agar pelayanan informasi berlangsung tertib, transparan, resmi dan sesuai ketentuan.

"Permintaan informasi publik bisa melalui mekanisme resmi PPID. Dengan demikian pelayanan informasi tetap berjalan secara terbuka, namun tetap memperhatikan prosedur dan ketentuan yang berlaku," katanya.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya penyampaian hak jawab dan klarifikasi terhadap informasi yang berkembang di ruang publik, terutama di media sosial dan media daring. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

"Pemerintah harus hadir memberikan klarifikasi terhadap informasi yang berkembang di masyarakat. Komunikasi yang cepat, tepat, dan berimbang menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik serta menciptakan suasana yang kondusif," tegasnya.

Yusran juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, insan pers, serta seluruh elemen masyarakat dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, untuk kelancaran pembangunan daerah.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain mempererat hubungan antardaerah, kunjungan kerja tersebut menjadi wadah bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam memperkuat fungsi keprotokolan, komunikasi publik, serta tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel. (rls)

Pemprov Riau Dorong Pengembangan UMKM Unggulan Berbasis Riset

Wed, 29 Jul 2026 14:58:22 +0700

JURNALMADANI – Pemerintah Provinsi Riau memperkuat upaya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penelitian Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) unggulan. Langkah tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar bersama Bank Indonesia Perwakilan Riau dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan UMKM berbasis data dan riset guna meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Central, Rabu (29/7) tersebut di buka oleh Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi D dan diharapkan menghasilkan rekomendasi berbasis data dalam menentukan arah pengembangan UMKM di Riau.

Dalam sambutannya, Helmi mengatakan sektor UMKM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakkan aktivitas ekonomi hingga ke pelosok. Menurutnya, peran strategis tersebut harus terus diperkuat agar mampu menghadapi persaingan di tingkat nasional maupun global.

"Untuk menjadikan potensi tersebut memiliki daya saing global, tidak bisa hanya berdasarkan asumsi, tetapi harus didukung penelitian yang komprehensif," kata Helmi.

Pemerintah Provinsi Riau, lanjut Helmi, menyambut baik pelaksanaan penelitian KPJU yang melibatkan berbagai pihak. Apalagi penelitian ini dianggap penting untuk pengembangan UMKM.

"Kami mengapresiasi penelitian KPJU ini karena menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan kalangan akademisi dalam merumuskan kebijakan pengembangan UMKM," ujarnya.

Melalui FGD tersebut, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai potensi unggulan yang dimiliki kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Hasil identifikasi itu nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan komoditas yang memiliki daya saing tinggi sekaligus mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.

Selain memetakan komoditas unggulan, penelitian KPJU juga diharapkan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pengembangan UMKM secara berkelanjutan. Penelitian ini akan mendukung peningkatan pelayanan perizinan, pembinaan pelaku usaha, serta perluasan pemasaran produk melalui platform digital.

Helmi menilai keberhasilan pengembangan UMKM tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Menurut Helmi, data yang akurat merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

"Data adalah instrumen paling penting dalam menentukan kebijakan. Karena itu, mari manfaatkan FGD ini untuk menyampaikan gagasan terbaik demi kemajuan UMKM di Bumi Lancang Kuning yang kita cintai," katanya.

Melalui penelitian KPJU unggulan UMKM ini, Pemerintah Provinsi Riau berharap lahir strategi pengembangan yang mampu meningkatkan daya saing produk lokal dan memperkuat struktur ekonomi daerah. Menutup sambutannya, Helmi mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama memajukan sektor UMKM lebih baik lagi. "UMKM kita kembangkan, ekonomi melesat tinggi," tutupnya. (mcr)

Lewat Sertifikat NKV, DPKH Riau Tingkatkan Kualitas dan Keamanan Produk Madu Lokal

Wed, 29 Jul 2026 14:43:04 +0700

JURNALMADANI – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Riau terus mendorong pelaku usaha madu di daerah agar memenuhi standar keamanan pangan melalui kepemilikan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan produk madu yang beredar di masyarakat aman dikonsumsi, higienis, serta memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasaran.

Kepala DPKH Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, mengatakan pihaknya baru saja menyerahkan Sertifikat NKV kepadaunit usaha penanganan dan pengolahan madu di Provinsi Riau. Sertifikat tersebut menjadi bukti bahwa unit usaha telah memenuhi persyaratan teknis higiene dan sanitasi sesuai ketentuan pemerintah.

Mimi menjelaskan, sertifikat NKV merupakan instrumen penting dalam menjamin keamanan pangan asal hewan, termasuk produk madu. Dengan adanya sertifikasi tersebut, masyarakat memiliki kepastian bahwa produk yang dikonsumsi telah melalui proses produksi yang memenuhi standar keamanan.

"Pelaku usaha yang telah memiliki Sertifikat NKV berarti sudah memenuhi standar higiene dan sanitasi yang dipersyaratkan pemerintah. Hal ini menjadi jaminan bahwa produk yang dihasilkan aman, sehat, dan berkualitas untuk dikonsumsi masyarakat," ujar Mimi, Rabu (29/7/2026).

Ia menjelaskan, manfaat Sertifikat NKV tidak hanya dirasakan konsumen, tetapi juga memberikan keuntungan bagi pelaku usaha. Sertifikasi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal sekaligus memperluas peluang pemasaran, baik di tingkat regional maupun nasional.

Menurutnya, di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan, kepemilikan Sertifikat NKV menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan daya saing produk di pasar.

DPKH Riau pun mengajak seluruh pelaku usaha pangan asal hewan, khususnya usaha penanganan dan pengolahan madu, untuk segera mengurus Sertifikat NKV agar seluruh proses produksi berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kami ingin semakin banyak pelaku usaha yang memiliki Sertifikat NKV. Selain memberikan perlindungan kepada konsumen, sertifikasi ini juga membuat usaha lebih siap bersaing dan memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku," katanya.

Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) merupakan sertifikat resmi yang diterbitkan pemerintah sebagai bukti bahwa unit usaha pangan asal hewan telah memenuhi persyaratan teknis higiene dan sanitasi.

Sertifikat ini menjadi salah satu syarat penting dalam sistem jaminan keamanan pangan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk lokal yang beredar di pasaran. (mcr)

Pemkab Kepulauan Meranti dan Unilak Perkuat Kerja Sama di Bidang Pendidikan

Wed, 29 Jul 2026 14:37:23 +0700

JURNALMADANI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru memperkuat sinergi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan kerja sama di bidang pendidikan.

Komitmen itu mengemuka saat Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menerima kunjungan silaturahmi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unilak di Gedung Dekranasda Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (29/7/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Pendidikan, serta sejumlah pejabat terkait.

Dekan FEB Unilak, Profesor Madya Dr. Dini Onasis, S.E., S.H., M.M., M.H., Ak., CA., ACPA menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia menilai peningkatan kualitas SDM harus terus didorong melalui penguatan pendidikan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik maupun peserta didik.

"Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian bersama melalui penguatan pendidikan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik maupun peserta didik," ujarnya.

Bupati Asmar menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

"Meski kondisi keuangan daerah saat ini masih menghadapi tantangan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tetap berupaya memberikan dukungan bagi dunia pendidikan, termasuk melalui program beasiswa bagi putra-putri daerah yang memenuhi persyaratan," kata Asmar.

Ia menjelaskan, pada 2026 pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,2 miliar untuk program beasiswa mahasiswa asal Kepulauan Meranti. Sebelumnya, pada tahun lalu, pemerintah juga telah menyalurkan beasiswa sekitar Rp1,5 miliar.

Bupati berharap informasi mengenai program beasiswa dapat disosialisasikan secara luas kepada sekolah-sekolah sehingga semakin banyak generasi muda Meranti yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Selain membahas pengembangan pendidikan, kedua pihak juga bertukar gagasan mengenai peningkatan kualitas SDM, peluang kerja bagi generasi muda, serta peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Universitas Lancang Kuning guna mendukung kemajuan pendidikan dan mencetak SDM yang unggul serta berdaya saing. (rls)

133 Personel Berprestasi Diberi Penghargaan, Kapolda Riau: Bangun Kepercayaan Publik dengan Karya Nyata

Wed, 29 Jul 2026 14:05:35 +0700

JURNALMADANI – Kerja keras, dedikasi, dan prestasi personel Polda Riau mendapat apresiasi. Sebanyak 133 penerima penghargaan, terdiri dari 123 personel Polri dan 10 penerima dari unsur eksternal, menerima piagam penghargaan yang diserahkan langsung Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dalam upacara di Lapangan Apel Mapolda Riau, Rabu (29/7/2026).

Penghargaan diberikan kepada personel yang dinilai berhasil menunjukkan profesionalisme, integritas, serta prestasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian maupun bidang kemanusiaan dan olahraga.

Sejumlah personel yang menerima penghargaan di antaranya AKBP Teddy Ardian, Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Riau, atas keberhasilannya memimpin pengungkapan tindak pidana kehutanan berupa pengangkutan hasil hutan mangrove tanpa izin serta penggunaan alat berat secara ilegal di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Rokan Hilir.

Penghargaan juga diberikan kepada AKP Krisi Oetel, Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir, yang berhasil mengungkap kasus perusakan ekosistem mangrove di wilayah Pasir Limau Kapas.

Di bidang pelayanan dan respons cepat, IPDA Indra Gunawan, Panit 2 Unit 7 Ditlantas Polda Riau, menerima penghargaan atas keberhasilannya memimpin pengejaran hingga mengamankan pelaku penculikan anak di ruas Tol Pekanbaru-Dumai menuju Sumatera Utara.

Sementara itu, Kompol dr. Firmansyah Dwi Saputra, Ps Karumkit Bhayangkara TK III Pekanbaru, mendapat penghargaan atas dedikasi dan kepeduliannya dalam memberikan pendampingan, pengobatan, dan terapi kesehatan kepada pasien anak yang membutuhkan penanganan intensif.

Penghargaan juga diberikan kepada AKP Markus Timbul Sinaga, Kapolsek Bunut Polres Pelalawan, atas keberhasilannya saat menjabat Kasatresnarkoba Polres Kampar mengungkap kasus narkotika sekaligus mengamankan dua pucuk senjata api rakitan.

Selanjutnya, AKP I Putu Adi Juniwinata, Kasat Reskrim Polres Dumai, menerima penghargaan atas keberhasilannya mengungkap tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal.

Kapolres Rokan Hilir AKBP Aldi Alfa Faroqi turut menerima penghargaan atas keberhasilannya saat menjabat Kapolres Kepulauan Meranti mengungkap jaringan narkotika dengan barang bukti puluhan kilogram sabu serta ratusan kemasan Etomidate.

Prestasi di bidang olahraga juga mendapat apresiasi. Bripda Mega Djuwita Siallagan, personel Satlantas Polres Kampar, menerima penghargaan setelah meraih dua medali emas pada Kejuaraan Nasional Kapolri Cup Taekwondo ke-7 Tahun 2026. Sementara IPDA Nova Ria Angelina, personel Bidpropam Polda Riau, menerima penghargaan atas raihan medali perak cabang karate pada Kapolri Cup Tahun 2026.

Selain penghargaan kepada individu, apresiasi juga diberikan kepada puluhan personel yang tergabung dalam tim pengungkapan berbagai kasus menonjol, di antaranya pengungkapan kejahatan kehutanan, perusakan ekosistem mangrove, tindak pidana narkotika, penempatan pekerja migran Indonesia ilegal, penyelamatan korban penculikan, aksi penyelamatan warga yang hendak mengakhiri hidup di kawasan Turap Sungai Siak, serta tim medis Rumah Sakit Bhayangkara yang menunjukkan dedikasi tinggi dalam pelayanan kesehatan. Dua yayasan juga menerima penghargaan atas kontribusi dalam pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi di wilayah hukum Polda Riau.

Dalam amanatnya, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan bahwa penghargaan bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk penghormatan institusi kepada personel yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, integritas, dan profesionalisme.

"Prestasi bukan hanya soal keberhasilan mengungkap perkara. Prestasi adalah ketika kita mampu menghadirkan rasa aman, menyelamatkan nyawa, menjaga lingkungan, serta membangun kepercayaan masyarakat melalui tindakan nyata," tegas Irjen Herry.

Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal utama Polri dalam menjalankan tugas.

"Trust tidak lahir dari slogan. Trust lahir dari pengabdian yang konsisten, pelayanan yang tulus, penegakan hukum yang adil, dan kepedulian kepada masyarakat. Itulah yang harus terus kita bangun di Polda Riau," ujarnya.

Kapolda juga mengajak seluruh personel untuk terus menjadi polisi penolong yang hadir membawa solusi bagi masyarakat.

"Jadilah polisi penolong. Hadirkan rasa aman, bangun harapan, dan jadikan setiap tugas sebagai ladang pengabdian. Masyarakat menilai Polri bukan dari apa yang kita ucapkan, tetapi dari apa yang kita kerjakan," katanya.

Pada kesempatan itu, Irjen Herry juga mengumumkan bahwa Ekspedisi Merah Putih Presisi akan dilepas pada 1 Agustus 2026 sebagai rangkaian menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ekspedisi tersebut akan menjangkau wilayah-wilayah terluar di Provinsi Riau sebagai bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Menutup amanatnya, Kapolda mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga integritas, menjauhi penyalahgunaan narkoba, serta terus mengukir pengabdian terbaik bagi masyarakat.

"Teruslah berbuat baik, teruslah mengukir pengabdian. Ingat keluarga yang selalu menunggu kita pulang. Dan saya tegaskan, jangan ada lagi anggota yang mencoba-coba menggunakan narkoba," tutupnya. (rls)

Gagalkan Jaringan Internasional, Polda Riau Musnahkan Narkoba Rp69,7 Miliar

Wed, 29 Jul 2026 13:53:40 +0700

JURNALMADANI – Polda Riau kembali menunjukkan komitmennya dalam memerangi peredaran gelap narkotika. Barang bukti hasil pengungkapan 16 kasus narkotika selama dua bulan terakhir dimusnahkan di Mapolda Riau, Rabu (29/7/2026). Seluruh barang bukti tersebut berasal dari jaringan narkotika internasional yang menjadikan Provinsi Riau sebagai salah satu pintu masuk sebelum diedarkan ke berbagai wilayah di Indonesia.

Pemusnahan dipimpin langsung Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengky Haryadi dan dihadiri Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira, perwakilan Kejaksaan Tinggi Riau, Bea Cukai, Avsec Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, serta sejumlah instansi terkait.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira menjelaskan, barang bukti yang dimusnahkan meliputi 25,7 kilogram sabu, 57.115 butir ekstasi, 447,9 gram serbuk pecahan ekstasi, 345,3 gram ganja, serta 1.281 cartridge liquid mengandung etomidate.

Seluruh barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan 16 perkara dengan total 24 tersangka yang kini telah diamankan.

"Para pelaku merupakan bagian dari jaringan internasional. Setelah masuk ke Provinsi Riau, narkotika ini direncanakan akan didistribusikan ke sejumlah daerah seperti Jakarta, Kalimantan Timur, Palu, dan beberapa wilayah lainnya," ujar Kombes Putu.

Ia menegaskan, keberhasilan membongkar jaringan tersebut merupakan hasil sinergi antara Ditresnarkoba Polda Riau, Bea Cukai, dan Avsec Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sekaligus memutus rantai distribusi narkotika.

Tak hanya itu, nilai ekonomi barang bukti yang dimusnahkan diperkirakan mencapai sekitar Rp69,7 miliar. Dari pengungkapan tersebut, aparat memperkirakan berhasil menyelamatkan sekitar 996.375 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

Sementara itu, Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengky Haryadi menegaskan bahwa perang terhadap narkotika akan terus dilakukan secara konsisten bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.

"Peredaran narkotika adalah musuh bersama. Polisi dan instansi terkait tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Setiap kilogram narkotika yang berhasil disita bukan sekadar barang bukti, tetapi ribuan nyawa yang berhasil kita selamatkan," tegas Brigjen Hengky.

Polda Riau pun mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar. Sinergi antara aparat dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam memutus mata rantai peredaran narkoba sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman barang haram tersebut. (rls)

Bupati Asmar: PWI Mitra Strategis Pemerintah Sampaikan Informasi Pembangunan

Wed, 29 Jul 2026 09:45:47 +0700

JURNALMADANI – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menghadiri pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2026–2029 di Ballroom Grand Meranti Hotel, Selasa (28/7/2026) malam.

Pelantikan dipimpin Ketua PWI Riau, Raja Isyam Azwar, yang melantik Wira Saputra sebagai Ketua PWI Kepulauan Meranti periode 2026–2029.

Turut hadir Ketua DPRD H. Khalid Ali, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, jajaran pimpinan OPD, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Asmar mengucapkan selamat kepada Wira Saputra beserta seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat profesionalisme insan pers sekaligus menjaga marwah organisasi.

Menurut Asmar, di tengah pesatnya perkembangan informasi digital, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

"Arus informasi berkembang sangat cepat. Karena itu, wartawan harus mengedepankan akurasi, keberimbangan, dan tanggung jawab dalam setiap karya jurnalistik," ujarnya.

Asmar menilai PWI memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi wartawan sekaligus menjaga kualitas pemberitaan di daerah. Ia juga menyebut media merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan berbagai program dan hasil pembangunan kepada masyarakat.

"Kita ingin media menghadirkan berita yang benar, bukan hoaks. Konfirmasi itu penting agar informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipercaya masyarakat," tegasnya.

Ia mengajak PWI, dan seluruh insan pers untuk terus membangun komunikasi yang sehat dan sinergis dalam mengawal pembangunan menuju Kepulauan Meranti yang maju, agamis, dan sejahtera.

Sementara itu, Ketua PWI Kepulauan Meranti, Wira Saputra, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti beserta seluruh mitra yang selama ini mendukung keberadaan PWI.

"Kami berharap perhatian pemerintah terhadap dunia pers terus ditingkatkan, terutama dalam mendorong profesionalisme wartawan di daerah," kata Wira.

Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan PWI terus terjalin dengan baik sehingga dapat mendukung peningkatan kompetensi wartawan dan menghadirkan informasi yang berkualitas bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua PWI Riau, Raja Isyam Azwar, mengingatkan pengurus yang baru dilantik agar menjadikan amanah organisasi sebagai tanggung jawab untuk menjaga integritas profesi wartawan.

"Setiap wartawan sesungguhnya sedang menulis sejarah dengan tangannya sendiri," ujarnya.

Ia menegaskan wartawan harus memegang teguh kode etik jurnalistik, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan setiap informasi yang disampaikan akurat, berimbang, dan melalui proses konfirmasi.

Selain pelantikan, PWI Kepulauan Meranti juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah mitra sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin selama ini. (rls)

Rakor Evaluasi Haji 2026: Pemprov Riau Targetkan Langkah Konkret untuk Tahun Depan

Wed, 29 Jul 2026 00:51:01 +0700

JURNALMADANI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji melalui penguatan sinergi lintas sektor dan optimalisasi pelayanan bagi jemaah.

Hal tersebut disampaikan Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Zulkifli Syukur, saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi Riau Tahun 1447 H/2026 M di Hotel Batiqa Pekanbaru, Selasa (28/7/2026).

Dalam pemaparannya, Zulkifli menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan amanah pemerintah untuk memberikan pelayanan, pembinaan, serta perlindungan kepada setiap jemaah.

Upaya ini dilakukan agar jemaah dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan aman, nyaman, tertib, dan mencapai predikat haji mabrur. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan perhelatan ibadah saban tahun ini tidak terlepas dari kolaborasi yang solid antarinstansi.

"Keberhasilan penyelenggaraan haji didapat dari sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, aparat keamanan, tenaga kesehatan, pemerintah kabupaten/kota, serta unsur pendukung lainnya," ungkap Zulkifli.

Zulkifli menjelaskan Pemprov Riau memiliki peran strategis yang mencakup koordinasi lintas sektor, fasilitasi pelayanan, dukungan operasional, penyediaan konsumsi keberangkatan dan kepulangan, hingga penugasan Petugas Haji Daerah (PHD). Pada tahap koordinasi, Pemprov memimpin rapat persiapan, melakukan sinkronisasi tugas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta berkoordinasi langsung dengan Kanwil Kementerian Agama/Kementerian Haji dan Umrah RI.

Dari sisi kebijakan dan operasional, Pemprov Riau menyusun regulasi daerah, memfasilitasi kebutuhan operasional, serta berkoordinasi aktif dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Petugas di lapangan juga melakukan pemantauan perkembangan jemaah, penanganan kondisi darurat, dan menjalin komunikasi intensif dengan keluarga jemaah di daerah asal.

Selain itu, Pemprov Riau turut memfasilitasi moda transportasi menuju embarkasi hingga kepulangan ke daerah masing-masing, memberikan pendampingan khusus bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas, serta memantau kelancaran seluruh proses operasional.

Petugas Haji Daerah yang diutus Pemprov juga berperan aktif sebagai penghubung antara jemaah dengan pemerintah daerah. Mengenai logistik dan kesejahteraan jemaah, pemerintah daerah memastikan ketersediaan fasilitas dasar secara optimal.

“Untuk makan dan minum juga kita sediakan serta memberikan pelayanan umum kepada jemaah, membantu koordinasi dengan PPIH juga menjadi penghubung antara jemaah dengan pemda melalui petugas haji daerah yang telah diutus oleh Pemprov,” terangnya.

Zulkifli berharap Rapat Koordinasi Evaluasi ini mampu melahirkan langkah-langkah konkret dan perbaikan signifikan untuk penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.

"Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji di tahun mendatang," tandasnya. (mcr)

Raja Isyam Ingatkan Anggota PWI Meranti Jaga Integritas dan Tingkatkan Kompetensi

Wed, 29 Jul 2026 00:33:08 +0700

JURNALMADANI - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2026–2029 resmi dilantik, Selasa (28/07/2026).

Pelantikan dipimpin Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar dan disaksikan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, Ketua DPRD Khalid Ali, Kapolres AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, perwakilan Kejaksaan Negeri, pimpinan OPD, mitra, organisasi kemasyarakatan serta tamu undangan.

Dikesempatan itu, Raja Isyam Azwar mengingatkan pelantikan bukan sekadar seremoni. Melainkan awal pembuktian organisasi.

Menurutnya, kekuatan PWI tidak ditentukan banyaknya pengurus. Tetapi integritas setiap anggotanya.

“Wartawan harus menjaga marwah profesi dengan memegang teguh kode etik jurnalistik,” tegasnya.

Raja Isyam juga mengingatkan wartawan agar tidak menjadikan berita sebagai komoditas untuk diperjualbelikan, sebab tindakan tersebut merusak kepercayaan publik terhadap pers dan organisasi.

"Jangan pernah memperjualbelikan berita. Jaga integritas, tingkatkan kompetensi dan pelihara nama baik organisasi. PWI harus hadir untuk masyarakat, bukan sekadar menggelar kegiatan seremonial," tegasnya.

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar mengucapkan selamat kepada Wira Saputra dan jajaran pengurus yang baru dilantik dan berharap amanah organisasi dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta menjadikan PWI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Menurut Asmar, di tengah derasnya arus informasi digital, insan pers dituntut menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan berintegritas. Pers juga diharapkan menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif demi mendorong pemerintahan yang transparan dan pembangunan daerah yang lebih baik.

Bupati menilai kritik yang konstruktif merupakan bagian penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Karena itu, kemitraan antara pemerintah dan PWI harus dibangun tanpa mengurangi independensi pers.

Wira Saputra yang resmi memimpin PWI Kepulauan Meranti untuk tiga tahun ke depan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan seluruh mitra yang selama ini mendukung keberadaan PWI.

Wira berharap perhatian pemerintah terhadap dunia pers terus ditingkatkan, terutama dalam mendorong profesionalisme wartawan di daerah.

Susunan pengurus PWI Kepulauan Meranti periode 2026–2029 dipimpin Wira Saputra sebagai Ketua, didampingi Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Pauzi, Sekretaris Tedsy Yohannes Tarigan, Bendahara Rahmat Santoso, serta didukung jajaran pengurus pada bidang organisasi, kerja sama, pembelaan wartawan, pendidikan, pariwisata, dan olahraga.

Pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen PWI Kepulauan Meranti menjaga profesionalisme, meningkatkan kompetensi wartawan, melawan hoaks, serta mempertahankan marwah organisasi sebagai rumah besar insan pers yang berpihak pada kepentingan publik. (htc)

Temui Wamendagri, Wabup Muzamil Minta Status Meranti Masuk RUU Daerah Kepulauan

Tue, 28 Jul 2026 21:45:31 +0700

JURNALMADANI – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan disambut langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, Selasa (28/7/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Wakil Menteri Dalam Negeri, Gedung A Lantai 2 Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, membahas berbagai persoalan strategis daerah serta sejumlah usulan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Salah satu poin utama yang disampaikan adalah perjuangan Kabupaten Kepulauan Meranti agar masuk dalam kategori daerah kepulauan yang tengah diperjuangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.

Dalam kesempatan itu, Muzamil menyampaikan bahwa secara geografis maupun karakteristik wilayah, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah kepulauan yang sangat layak mendapatkan pengakuan dan afirmasi kebijakan dari pemerintah pusat.

Menurutnya, Meranti memiliki tantangan pembangunan yang berbeda dengan daerah daratan, mulai dari konektivitas antar pulau, infrastruktur, hingga pelayanan publik di wilayah pesisir dan terluar.

“Kami berharap Kepulauan Meranti dapat masuk dalam kategori daerah kepulauan yang sedang diperjuangkan. Sebagai kabupaten yang terdiri dari gugusan pulau-pulau, tentu terdapat tantangan tersendiri dalam pembangunan. Kami juga meminta dukungan dari Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri terhadap berbagai usulan pembangunan yang kami sampaikan demi percepatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti,” ujar Muzamil.

Ia menambahkan, pengakuan sebagai daerah kepulauan bukan hanya persoalan nomenklatur, tetapi juga menyangkut keadilan pembangunan dan penguatan kapasitas fiskal daerah.

Dengan status tersebut, Kepulauan Meranti diharapkan dapat memperoleh berbagai kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat, baik dalam aspek pembangunan, pengelolaan wilayah, maupun pemanfaatan potensi sumber daya kelautan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyambut baik berbagai aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Kami menyambut baik aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Berbagai usulan yang berkaitan dengan penguatan daerah dan percepatan pembangunan tentunya akan menjadi perhatian kami untuk ditindaklanjuti bersama jajaran terkait di Kemendagri,” ujar Bima Arya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Raziras Rahmadillah, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk menjembatani berbagai usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Selain itu, Pemkab Kepulauan Meranti juga diminta untuk melengkapi kajian negative externalities yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya bersama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sebagai dokumen pendukung dalam penguatan usulan yang diajukan.

Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dari Fraksi PAN, Sopandi, turut menyampaikan aspirasi agar Kepulauan Meranti masuk dalam kategori daerah kepulauan yang tengah diperjuangkan.

Sebagai informasi, RUU Daerah Kepulauan saat ini tengah dibahas oleh DPR RI bersama DPD RI dan sejumlah kementerian terkait sebagai payung hukum untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi wilayah berciri kepulauan melalui kebijakan afirmatif, penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan konektivitas antar pulau, serta optimalisasi potensi kelautan dan pesisir.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Meranti turut didampingi oleh Sekretaris BPKAD Kepulauan Meranti, Alexander Fembri Budiawan, Pejabat Fungsional Bappedalitbang Kepulauan Meranti, Robert Saputra, serta Kasubbid Pengendalian Belanja BPKAD Kepulauan Meranti, Agus Nurdiansyah. (rls)

11.856 Ijazah Alumni SMA/SMK Negeri di Riau Masih Tersimpan di Sekolah, Disdik: Bisa Diambil Secara Gratis

Tue, 28 Jul 2026 21:02:16 +0700

JURNALMADANI – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau kembali mengajak para alumni SMA Negeri dan SMK Negeri di seluruh Riau, khususnya lulusan tahun 2023 ke bawah, untuk segera mengambil ijazah yang hingga kini masih tersimpan di sekolah masing-masing.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, mengatakan saat ini masih terdapat 11.856 ijazah yang belum diambil pemiliknya. Jumlah tersebut terdiri dari 5.635 ijazah SMA Negeri dan 6.221 ijazah SMK Negeri.

Menurut Erisman, ijazah merupakan dokumen penting yang diperlukan dalam berbagai keperluan, mulai dari melanjutkan pendidikan, melamar pekerjaan, hingga pengurusan administrasi lainnya. Karena itu, Disdik Riau mengimbau para alumni untuk segera mengambil hak mereka tersebut.

"Saya mengimbau kepada seluruh alumni SMA Negeri dan SMK Negeri, khususnya tamatan tahun 2023 ke bawah yang belum mengambil ijazah, agar segera datang ke sekolah masing-masing. Ijazah merupakan dokumen penting yang akan sangat dibutuhkan untuk masa depan anak-anak didik kita," ujar Erisman Yahya, Selasa (28/7/2026).

Ia menegaskan, proses pengambilan ijazah dilakukan tanpa dipungut biaya. Seluruh alumni berhak menerima dokumen tersebut secara gratis.

"Kami pastikan pengambilan ijazah tidak dikenakan pungutan apa pun. Gratis. Pihak sekolah juga telah siap melayani para alumni yang datang mengambil ijazahnya, karena itu memang menjadi hak mereka," tegasnya.

Selain itu, Disdik Provinsi Riau juga membuka ruang konsultasi bagi alumni yang mengalami kendala dalam proses pengambilan ijazah.

"Bagi para alumni yang membutuhkan informasi atau mengalami kendala, silakan datang langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang SMA atau Bidang SMK. Kami siap membantu agar proses pengambilan ijazah dapat berjalan dengan lancar," katanya.

Erisman berharap seluruh alumni dapat memanfaatkan kesempatan tersebut secepatnya. Menurutnya, kepemilikan ijazah akan memudahkan berbagai kebutuhan, baik untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Imbauan ini juga sejalan dengan upaya Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk memastikan seluruh lulusan memperoleh dokumen pendidikannya secara utuh dan dapat memanfaatkannya sesuai kebutuhan. (mcr)

Kodam XIX/Tuanku Tambusai Matangkan Kesiapan Yonif 132/Bima Sakti Amankan Perbatasan RI–PNG

Tue, 28 Jul 2026 20:52:09 +0700

JURNALMADANI - Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr Agus Hadi Waluyo pimpin rapat persiapan menghadapi Latihan Operasi (Latops) Terintegrasi TNI sekaligus memastikan kesiapan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI–PNG Yonif 132/Bima Sakti sebelum menjalankan penugasan.

Rapat kesiapan tersebut turut dihadiri Kasdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Rudi Hermawan. Dari pertemuan itu, dibahas berbagai paparan dari para pejabat terkait mengenai kesiapan personel, materiil, dukungan logistik, administrasi, hingga rencana pelaksanaan latihan operasi secara terintegrasi.

Selain membahas latihan operasi, rapat juga mengevaluasi kesiapan Satgas Pamtas RI–PNG Yonif 132/Bima Sakti secara menyeluruh. Evaluasi meliputi pembinaan satuan, kelengkapan perlengkapan, serta kesiapan operasional prajurit sebelum diberangkatkan ke daerah penugasan.

Dalam arahannya, Pangdam menegaskan bahwa seluruh tahapan persiapan harus dilakukan secara maksimal tanpa menyisakan kekurangan.

"Tidak boleh ada celah dalam setiap tahapan persiapan. Laksanakan pengecekan secara menyeluruh terhadap kesiapan personel maupun materiil. Pastikan seluruh unsur benar-benar siap sehingga pelaksanaan latihan maupun penugasan dapat berjalan optimal, aman, dan sesuai prosedur," kata Mayjen Agus Hadi Waluyo, Selasa (28/7/26).

Sementara itu, Kasdam XIX/Tuanku Tambusai Brigjen TNI Rudi Hermawan menekankan pentingnya sinergi antarstaf agar seluruh kendala yang masih ditemukan dapat segera diselesaikan.

Menurutnya, koordinasi yang efektif dan pengawasan pada setiap tahapan persiapan menjadi kunci untuk memastikan tidak ada hambatan saat latihan maupun penugasan berlangsung.

Rapat tersebut dihadiri Danrem 031/Wira Bima, para Asisten Kasdam, Kabalakdam, serta para Komandan Satuan jajaran Kodam XIX/Tuanku Tambusai. Sementara jajaran Korem 033/Wira Pratama mengikuti paparan melalui video conference sehingga seluruh satuan dapat menerima arahan secara bersamaan.

Melalui rapat ini, Kodam XIX/Tuanku Tambusai menegaskan komitmennya membangun kesiapan operasi yang terukur, profesional, dan adaptif guna mendukung keberhasilan Latops Terintegrasi TNI serta pelaksanaan tugas Satgas Pamtas RI–PNG Yonif 132/Bima Sakti di wilayah perbatasan. (mcr)