JURNALMADANI - Pemerintah Provinsi Riau menerima kunjungan Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) RI. Agenda tersebut digelar dalam Rakor Verifikasi Lapangan Terpadu, Senin (28/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Deputi III KSP Dr Yan Hiksas menyoroti sejumlah persoalan strategis di Provinsi Riau, mulai dari angka kemiskinan hingga pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah rata-rata nasional.
Yan Hiksas menyebutkan, dengan segala potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, Riau seharusnya mampu menjadi motor penggerak ekonomi di Pulau Sumatera.
"Ada dua hal yang menjadi sorotan kami. Masih adanya angka kemiskinan 6 persen dan pertumbuhan ekonomi Riau masih di bawah nasional. Namun, dengan segala keterbatasan itu, Riau memiliki potensi SDM dan SDA yang luar biasa, yang bisa mendorong Riau menjadi jantung dan hatinya Sumatera," kata Yan Hiksas.
Selain ekonomi, di sektor pendidikan, Yan Hiksas meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk mendata sekolah-sekolah yang berada di wilayah pedalaman dan tertinggal agar bisa diprioritaskan pembangunannya oleh pemerintah pusat.
"Saya berharap sekolah di pedalaman dapat dikirimkan datanya ke kami, agar kami dapat meneruskan suratnya ke kementerian terkait agar diprioritaskan pembangunannya," katanya.
Ia juga memberikan apresiasi atas keberadaan Sekolah Rakyat di Riau yang dinilainya sebagai salah satu program terbaik Presiden.
"Ada 3 Sekolah Rakyat di sini, tentu ini membanggakan. Kami ingin, bangun lagi di kantong-kantong kemiskinan masyarakat. Ini adalah salah satu program terbaik Presiden, mulai dari seragam, asrama, makan anak-anak kita diperhatikan. Presiden ingin anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang lebih baik melalui program ini," katanya.
Yan Hiksas juga menyoroti penguatan layanan kesehatan, khususnya pada pendidikan dokter spesialis. Ia mendorong agar Riau terlibat dalam program pendidikan spesialis berbasis rumah sakit (hospital based).
"Kita ingin Riau juga terlibat dalam pendidikan dokter spesialis base hospital. Di mana, ini menjadi program pemerintah melalui Kemenkes agar dokter yang ingin mendapatkan gelar spesialis tidak lagi membayar ke universitas. Namun, belajar dan menangani kasus dari rumah sakit yang ada. Kita kan punya rumah sakit di sini," jelasnya. (mcr)