JURNALMADANI – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) di Hall Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Senin (28/9/2026).
RUPSLB tersebut membahas usulan penetapan calon jajaran komisaris dan direksi BRK Syariah. Nama-nama yang disepakati pemegang saham selanjutnya akan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengikuti proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atau fit and proper test sesuai ketentuan yang berlaku.
Bupati Asmar hadir didampingi Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti H. Irmansyah, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sukri, Kabag Kesra Syafrizal, Kabag Ekonomi Ira Selda, Kabag Umum Sumarno, serta Kabag Prokopim Yusran.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, seluruh nama calon pengurus yang telah disepakati dalam RUPSLB akan segera disampaikan kepada OJK untuk menjalani tahapan penilaian.
“Alhamdulillah sudah kita putuskan dan disepakati untuk Komisaris dan Direksi BRK Syariah. Nanti akan kita kirim ke OJK,” kata SF Hariyanto, Senin (28/9/2026).
Ia menegaskan, nama-nama tersebut belum berstatus sebagai pejabat definitif. Penetapan pengurus masih menunggu proses penilaian dan persetujuan OJK.
“Kita tunggu hasil OJK juga,” ujarnya.
Berdasarkan keputusan RUPSLB, pemegang saham mengusulkan Indra sebagai calon Komisaris Utama. Sementara Arieta Aryanti PL dan Wachyono diusulkan sebagai calon Komisaris Independen.
Untuk jajaran direksi, Helwin Yunus diusulkan sebagai calon Direktur Utama, Asyari sebagai calon Direktur Operasional, serta Muhammad Nanang sebagai calon Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
Sementara itu, posisi Direktur Dana dan Jasa belum diisi dalam RUPSLB kali ini. Pengisian jabatan tersebut akan dibahas dan ditentukan dalam agenda pemegang saham berikutnya.
Dorong BRK Syariah Lebih Dekat dengan Masyarakat
Bupati Asmar menyambut baik hasil RUPSLB tersebut. Ia berharap proses selanjutnya dapat berjalan sesuai ketentuan sehingga nantinya terbentuk jajaran manajemen yang mampu membawa BRK Syariah semakin profesional, sehat, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah.
Namun, menurut Asmar, penguatan manajemen harus diikuti dengan penguatan fungsi BRK Syariah sebagai bank milik daerah yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta sektor-sektor ekonomi produktif di daerah.
“BRK Syariah diharapkan lebih fokus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, antara lain melalui kemudahan akses fasilitas pembiayaan atau pinjaman lunak sesuai prinsip syariah. Bagi pemerintah daerah, dukungan perbankan juga sangat penting dalam menunjang pembangunan,” kata Asmar.
Menurutnya, akses permodalan yang mudah, terjangkau dan sesuai kebutuhan masyarakat dapat menjadi salah satu instrumen untuk menggerakkan ekonomi daerah. Terlebih bagi daerah kepulauan seperti Kepulauan Meranti yang memiliki pelaku usaha pada berbagai sektor dan membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.
Karena itu, Asmar berharap BRK Syariah tidak hanya hadir sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga semakin aktif menjadi mitra strategis pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan sektor ekonomi produktif.
“Pelayanan perbankan, khususnya terkait pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil dan menengah, diharapkan semakin mudah dan terjangkau. Tetapi kemudahan itu tetap harus berjalan dengan prinsip kehati-hatian serta mengikuti ketentuan dan regulasi perbankan yang berlaku,” ujarnya.
Pembiayaan Harus Berdampak pada Ekonomi Daerah
Asmar menilai penguatan peran BRK Syariah menjadi penting karena perbankan daerah memiliki posisi strategis dalam membuka akses permodalan, mendorong pertumbuhan usaha, menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan bank milik daerah seharusnya mampu memberikan nilai tambah bagi daerah pemegang saham, termasuk melalui dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Semangat pembentukan BRK Syariah harus mampu diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam memajukan daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat Riau, khususnya masyarakat Kepulauan Meranti,” tegas Asmar.
Ia berharap jajaran manajemen yang nantinya dinyatakan memenuhi persyaratan dan ditetapkan sesuai mekanisme OJK dapat membawa BRK Syariah semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi daerah.
Bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kata Asmar, penguatan kerja sama dengan sektor perbankan merupakan bagian penting dalam mendorong pembangunan, terutama dalam memperluas akses pembiayaan dan memperkuat kapasitas pelaku usaha.
“Harapan kita, BRK Syariah semakin mampu menjalankan fungsi sebagai bank milik daerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan ikut mendukung percepatan pembangunan, termasuk di Kepulauan Meranti,” pungkasnya. (*)
.jpg)