JURNALMADANI – Kepercayaan masyarakat menjadi modal paling fundamental bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada publik.
Pesan penting itu ditegaskan Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, S.I.K, M.H., M.Hum., saat memberikan kuliah umum di hadapan para taruna Akademi Kepolisian (Akpol) di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (3/10/2026).
Di hadapan calon perwira Polri tersebut, Herry menekankan bahwa kekuatan sejati kepolisian tidak semata-mata terletak pada senjata api, kewenangan hukum, jabatan, ataupun kekuasaan yang dimiliki, melainkan pada kepercayaan masyarakat yang harus diperjuangkan dan dipertahankan melalui tindakan nyata.
“Senjata utama kita semua sebagai anggota Polri adalah kepercayaan dari masyarakat,” tegas Herry, yang sebentar lagi akan menjabat Kabaharkam Polri dengan tiga bintang di pundak.
Menurutnya, kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui pernyataan, slogan, atau pencitraan institusi. Kepercayaan harus tumbuh dari sikap, integritas, profesionalisme, transparansi, serta kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa kewenangan merupakan amanah yang diberikan negara, sementara jabatan merupakan tanggung jawab yang dipercayakan organisasi. Namun, kepercayaan adalah sesuatu yang harus diperoleh langsung dari masyarakat.
Polisi Bersama Masyarakat, Bukan Sekadar Slogan
Dalam kuliah umum tersebut, Herry juga menyoroti gagasan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengenai konsep Polisi Bersama Masyarakat sebagai landasan penting dalam menjawab perubahan zaman dan berbagai persoalan yang dihadapi institusi kepolisian.
Menurutnya, konsep tersebut bukan sekadar slogan atau perubahan istilah, melainkan menuntut pembenahan mendasar terhadap pola pikir, budaya kerja, dan cara anggota Polri menjalankan tugas di lapangan.
“Saat ini Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan kembali prinsip ini dengan konsep beliau 'Polisi Bersama Masyarakat'. Kehadiran 'Polisi Bersama Masyarakat' adalah jawaban dari dinamika perubahan dunia, di mana tantangan Polri ke depannya akan lebih kompleks,” papar Herry.
Ia menilai, kompleksitas tantangan keamanan dan perubahan sosial menuntut kepolisian untuk tidak lagi semata-mata mengandalkan pendekatan penegakan hukum. Polri harus mampu membangun komunikasi, mendengarkan aspirasi, memahami kegelisahan publik, serta hadir sebagai bagian dari solusi atas persoalan masyarakat.
Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat bukan sekadar objek pelayanan maupun pihak yang berhadapan dengan aparat, melainkan mitra strategis dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.
Dengan demikian, keberhasilan Polri tidak cukup diukur dari banyaknya kasus yang diungkap atau tindakan hukum yang dilakukan. Kemampuan mencegah persoalan, menyelesaikan konflik, membangun rasa aman, serta memperoleh kepercayaan publik juga menjadi bagian penting dari keberhasilan institusi.
Penegakan Hukum Harus Berjalan Seiring Akuntabilitas
Selain menekankan pelayanan publik dan kedekatan dengan masyarakat, Herry mengingatkan pentingnya penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Ia menyebut sejumlah kejahatan yang menjadi perhatian dan prioritas penindakan, antara lain perjudian daring, narkotika, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), premanisme, serta kejahatan yang berkaitan dengan sumber daya alam.
Menurutnya, ketegasan dalam menindak kejahatan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral dan profesional setiap anggota Polri. Kewenangan penegakan hukum tidak boleh dipisahkan dari prinsip akuntabilitas dan integritas.
Pengelolaan anggaran juga menjadi bagian penting yang disinggung dalam kuliah umum tersebut. Setiap anggaran yang dikelola institusi kepolisian harus dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan ini sekaligus menegaskan bahwa kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui interaksi langsung antara polisi dan masyarakat, tetapi juga melalui tata kelola institusi yang transparan dan bertanggung jawab.
Integritas Calon Perwira Menjadi Fondasi Masa Depan Polri
Menutup kuliah umumnya, Herry menyampaikan pesan kepada para taruna Akpol agar mempersiapkan diri menjadi perwira yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan kepolisian, tetapi juga berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga persaudaraan.
Ia mengingatkan bahwa proses pendidikan bukan sekadar tahapan untuk memperoleh pangkat dan jabatan, melainkan ruang pembentukan karakter serta tanggung jawab moral sebagai calon pemimpin di tubuh Polri.
Para taruna dituntut terus belajar, menjaga kesehatan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta membangun kebiasaan bekerja dengan penuh tanggung jawab.
“Belajar dan berpikir baik, berbicara baik, bekerja dengan baik dengan dituntun oleh hati kita yang baik,” pungkasnya.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa masa depan Polri tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, kekuatan personel, maupun luasnya kewenangan institusi.
Lebih dari itu, kualitas sumber daya manusia, keteladanan pemimpin, dan kemampuan membangun hubungan yang sehat dengan masyarakat akan menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian.
Melalui gagasan Polisi Bersama Masyarakat, Herry menggarisbawahi pentingnya perubahan paradigma menuju kepolisian yang tidak hanya hadir ketika terjadi kejahatan, tetapi juga mampu mencegah persoalan, mendengar suara masyarakat, dan bekerja bersama untuk menciptakan rasa aman. (*)