JURNALMADANI - Kepala Kantor Pelayanan Pangan Gizi (KPPG) Wilayah Riau, Kepulauan Riau (Kepri) dan Sumatera Barat (Sumbar), Syartiwidya, menegaskan bahwa keberhasilan program pemenuhan gizi tidak hanya diukur dari pembagian makanan, tetapi juga dari edukasi gizi kepada masyarakat. Menurutnya, program ini memiliki beberapa indikator penting yang harus diperhatikan agar benar-benar memberikan dampak positif bagi peserta didik maupun masyarakat secara luas.
“Nah, di sini indikator keberhasilan apa sih sebenarnya di program ini, tentu saja pemberian makan bergizi kepada sasaran peserta didik, non-peserta didik dan pemberian edukasi,” ujar Syartiwidya di Pekanbaru, Senin (09/03/2026).
Ia mengatakan, peran Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sangat penting dalam memastikan program berjalan optimal. Termasuk mengingatkan para ahli gizi maupun pengawas gizi untuk aktif memberikan edukasi di lingkungan sekolah.
Menurutnya, edukasi publik harus menjadi bagian dari kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah-sekolah agar para siswa, guru hingga orang tua memahami pentingnya pola makan sehat dan seimbang.
“Ini juga yang harus adik-adik dari Ka SPPG, ingatkan ahli gizinya atau pengawas gizi untuk melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah,” katanya.
Selain itu, Syartiwidya juga mendorong agar setiap SPPG menyediakan ruang konseling gizi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya para orang tua siswa untuk berkonsultasi mengenai pola makan dan kesehatan anak. Dijelaskan, pendekatan langsung kepada orang tua dan wali murid sangat penting, terutama untuk menjelaskan berbagai hal yang sering menjadi perbincangan di media sosial.
“Kemudian juga adik-adik punya ruang konseling gizi, jadi ajak ibu-ibu yang selalu ngomong di media sosial itu. Kalian sebagai Ka SPPG dekati ibu-ibu, orang tua, wali murid, guru-guru, kepala sekolah, kasih edukasi gizi dan kasih transparasi harga,” jelasnya.
Ia mengakui bahwa salah satu isu yang sering disorot masyarakat terkait program ini adalah soal harga makanan. Hal itu dianggap belum dipahami secara menyeluruh oleh publik.
“Kita banyak diserang soal harga. Kalian jelaskan, harga kita Rp10.000 untuk porsi besar, Rp8.000 untuk porsi kecil. Itu kan banyak yang tidak tahu artinya edukasi belum sampai,” ungkapnya.
Karena itu, ia meminta para Kepala SPPG untuk lebih aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat sekolah agar informasi mengenai program, termasuk besaran anggaran dan manfaatnya dapat dipahami dengan baik.
Ia menekankan bahwa komunikasi yang terbuka dan transparan akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi tersebut.
“Jadi itulah tugas tambahan untuk adik-adik Ka SPPG. Mari dekati orang tua, wali murid, guru di sekolah. Sampaikan terkait anggaran kita dan edukasi gizi dilakukan di sekolah-sekolah,” terangnya.
Lebih lanjut, Syartiwidya juga menuturkan pentingnya melakukan pemeriksaan status gizi pada anak-anak di sekolah sebagai bagian dari evaluasi program. Dengan adanya pemeriksaan tersebut, dampak dari program pemenuhan gizi dapat terlihat secara nyata terhadap kondisi kesehatan dan pertumbuhan anak-anak.
“Kemudian, lakukan pemeriksaan status gizi pada anak-anak sekolah. Jadi nampak dampaknya itu,” pungkasnya. (mcr)