JURNALMADANI – Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi rujukan bagi Komisi II DPRD Kabupaten Karimun dalam mempelajari penguatan keprotokolan dan tata kelola komunikasi publik.
Berbagai praktik baik yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi materi utama dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Ruang Kerja Kabag Prokopim Setda Kepulauan Meranti, Rabu (29/7/2026) pagi.
Rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Karimun dipimpin Wakil Ketua Komisi II Hasanuddin, S.E. dari Fraksi PKS, didampingi anggota Komisi II Sulistina, S.H. dari Fraksi Partai Golkar, Aloysius dari Fraksi PDI Perjuangan, serta staf pendamping.
Mengawali pertemuan, Hasanuddin menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia mengatakan kunjungan tersebut bertujuan mempelajari pelaksanaan tugas keprotokolan dan komunikasi pemerintahan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, peran protokol sangat strategis dalam mendukung kelancaran agenda pemerintahan dan DPRD sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami tugas, fungsi, serta mampu membaca situasi di lapangan.
"Protokol merupakan ujung tombak keberhasilan sebuah kegiatan. Karena itu kami ingin tahu bagaimana Bagian Prokopim Kabupaten Kepulauan Meranti menjalankan fungsi keprotokolan dan komunikasi pemerintahan," ujar Hasanuddin.
Ia menilai berbagai pengalaman yang diperoleh selama kunjungan kerja tersebut dapat menjadi referensi bagi DPRD Kabupaten Karimun dalam memperkuat tata kelola komunikasi pemerintahan.
"Kami mendapatkan banyak masukan yang sangat bermanfaat. Penguatan komunikasi publik, pengelolaan informasi, serta sinergi yang dibangun antara pemerintah daerah dan berbagai stakeholder menjadi praktik baik yang layak dipelajari," tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Kepulauan Meranti, Afrinal Yusran, S.IP., M.M., menjelaskan bahwa tugas Prokopim tidak hanya mengatur agenda keprotokolan kepala daerah, tetapi juga membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dengan DPRD, Forkopimda, instansi vertikal, media massa, organisasi masyarakat, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
"Bagian Prokopim tidak hanya mengatur protokol kepala daerah, tetapi juga membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder. Tujuannya agar informasi yang diterima masyarakat akurat, berimbang, serta mampu mendukung terciptanya pemerintahan yang kondusif," jelas Yusran.
Ia mengatakan komunikasi publik yang baik menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mengoptimalkan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pintu utama pelayanan informasi publik.
Menurut Yusran, setiap permintaan data dari media, lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan dapat diarahkan melalui mekanisme PPID agar pelayanan informasi berlangsung tertib, transparan, resmi dan sesuai ketentuan.
"Permintaan informasi publik bisa melalui mekanisme resmi PPID. Dengan demikian pelayanan informasi tetap berjalan secara terbuka, namun tetap memperhatikan prosedur dan ketentuan yang berlaku," katanya.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya penyampaian hak jawab dan klarifikasi terhadap informasi yang berkembang di ruang publik, terutama di media sosial dan media daring. Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
"Pemerintah harus hadir memberikan klarifikasi terhadap informasi yang berkembang di masyarakat. Komunikasi yang cepat, tepat, dan berimbang menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik serta menciptakan suasana yang kondusif," tegasnya.
Yusran juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, insan pers, serta seluruh elemen masyarakat dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, untuk kelancaran pembangunan daerah.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain mempererat hubungan antardaerah, kunjungan kerja tersebut menjadi wadah bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam memperkuat fungsi keprotokolan, komunikasi publik, serta tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel. (rls)