JURNALMADANI - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menghadiri peluncuran Buku Peta Jalan Infrastruktur Digital Indonesia 2026-2030 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Rabu (29/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Meutya menegaskan pembangunan infrastruktur digital Indonesia kini memasuki fase baru, yakni tidak lagi berhenti pada penyediaan akses, tetapi harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga keamanan dan kedaulatan digital.
Menurut Meutya, arah pembangunan digital nasional sejalan dengan tiga prinsip utama, yaitu tumbuh, terhubung, dan terjaga. Karena itu, pembangunan infrastruktur digital harus dirancang agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan nasional.
“Keterhubungan harus berdampak kepada pertumbuhan,” ujar Meutya.
Ia menjelaskan, pembangunan digital tidak dapat lagi hanya dilihat dari jumlah infrastruktur fisik seperti BTS, satelit, kabel laut, dan pusat data. Infrastruktur digital juga mencakup komponen pendukung seperti cloud, edge computing, kapasitas komputasi, regulasi, serta tata kelola yang harus dibangun dalam satu arsitektur nasional yang terintegrasi.
“Pengembangannya harus direncanakan dalam satu arsitektur yang terintegrasi,” katanya.
Meutya menegaskan, arah pembangunan infrastruktur digital saat ini bergeser dari sekadar memperluas cakupan jaringan menuju meaningful connectivity. Artinya, akses digital harus mampu meningkatkan produktivitas ekonomi, membuka peluang baru, dan memberikan dampak bagi masyarakat di berbagai wilayah.
“Pembangunan harus bergeser dari coverage menuju meaningful connectivity,” ujar Meutya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah terus mengembangkan mobile broadband, memperluas fixed broadband melalui fiberisasi dan Kampung Internet, serta memperkuat Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) dengan konsep multiple international gateway.
Strategi ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan infrastruktur digital nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap jalur komunikasi tertentu. Selain konektivitas, Meutya menekankan pentingnya aspek keamanan dan kedaulatan digital.
Menurutnya, transformasi digital harus berjalan dengan prinsip safe and trusted agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan rasa aman.
“Indonesia harus terjaga, tidak hanya manusianya, tetapi juga sovereignty-nya, kedaulatannya,” tegas Meutya.
Melalui Peta Jalan Infrastruktur Digital Indonesia 2026–2030, pemerintah memastikan pembangunan digital tidak berhenti pada penyediaan akses, tetapi diarahkan untuk menciptakan ekosistem digital yang tumbuh, terhubung, dan terjaga menuju Indonesia Emas 2045.
Peluncuran buku tersebut turut dihadiri Ketua Mastel, Sarwono Atmosutarno dan Rektor Telkom University Bandung, Suyanto. (mcr)