JURNALMADANI - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat inflasi tahunan (year on year/y-on-y) Provinsi Riau pada Juli 2026 sebesar 3,82 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 113,19. Sementara secara bulanan (month to month/m-to-m), Riau justru mengalami deflasi sebesar 0,08 persen.
Data tersebut disampaikan Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa BPS Provinsi Riau, Dr Fitri Hariyanti SST MM, didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Drs H Supriyadi MSi, saat merilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Riau, Senin (3/8/2026).
Fitri menjelaskan, inflasi tahunan di Riau masih didorong oleh kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Pekanbaru sebesar 3,97 persen dengan IHK 112,76, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Kampar sebesar 3,51 persen dengan IHK 113,83.
"Pada Juli 2026, Provinsi Riau mengalami inflasi year on year sebesar 3,82 persen. Namun secara month to month terjadi deflasi sebesar 0,08 persen, sedangkan secara year to date inflasi mencapai 0,88 persen," jelas Fitri.
Ia mengatakan, terdapat sepuluh kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tahunan. Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,16 persen, disusul kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5 persen, pendidikan 4,45 persen, transportasi 4,19 persen.
Kemudian, kesehatan 3,87 persen, penyediaan makanan dan minuman/restoran 3,06 persen, rekreasi, olahraga dan budaya 2,19 persen. Lalu, informasi, komunikasi dan jasa keuangan 1,61 persen, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga 1,06 persen, serta pakaian dan alas kaki 0,25 persen.
Sementara itu, hanya satu kelompok yang mengalami deflasi secara tahunan, yakni perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01 persen.
Menurut Fitri, komoditas yang paling dominan mendorong inflasi tahunan antara lain emas perhiasan, cabai merah, bensin, biaya akademi atau perguruan tinggi. Kemudian ada pula biaya pemeliharaan kendaraan, minyak goreng, ikan patin, ikan serai, angkutan udara, nasi dengan lauk, rokok kretek mesin, cabai rawit, daging ayam ras, tarif rumah sakit, beras, ikan lele, ikan nila, serta jeruk.
"Emas perhiasan menjadi komoditas dengan andil inflasi terbesar, diikuti cabai merah, bensin, biaya pendidikan tinggi, hingga tarif transportasi udara," ungkapnya.
Di sisi lain, deflasi bulanan Juli 2026 terutama dipengaruhi oleh turunnya harga sejumlah komoditas pangan dan transportasi. Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap deflasi antara lain bawang merah, cabai merah, emas perhiasan, angkutan udara, mobil, telur ayam ras, jeruk, minyak goreng, ikan serai, tempe, dan beras.
Kelompok makanan, minuman dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar secara tahunan dengan andil 1,63 persen. Inflasi pada kelompok ini mencapai 5 persen, terutama dipicu kenaikan harga cabai merah, minyak goreng, ikan patin, ikan serai, rokok kretek mesin, cabai rawit, ikan tongkol, daging ayam ras, tomat, serta beras.
Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menyumbang inflasi sebesar 0,77 persen dengan inflasi mencapai 10,16 persen, yang sebagian besar dipengaruhi kenaikan harga emas perhiasan. Sementara kelompok transportasi memberikan andil 0,53 persen akibat naiknya harga bensin, biaya servis kendaraan, angkutan udara, mobil, dan sepeda motor.
Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran juga mencatat inflasi 3,06 persen dengan kontribusi 0,31 persen terhadap inflasi tahunan. Kenaikan harga nasi dengan lauk, bakso siap santap, ayam goreng, hingga berbagai makanan siap saji menjadi pendorong utama pada kelompok ini.
Fitri menambahkan, secara umum kondisi inflasi di Riau masih dipengaruhi dinamika harga sejumlah komoditas pangan, emas perhiasan, transportasi, dan pendidikan, meskipun pada Juli terjadi koreksi harga beberapa komoditas sehingga menghasilkan deflasi bulanan.
Sementara itu, Kepala Diskominfotik Provinsi Riau, Drs H Supriyadi MSi, mengatakan bahwa data statistik yang dirilis BPS menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengendalian inflasi.
"Data yang disampaikan BPS menjadi dasar yang sangat penting dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah dan BPS akan terus diperkuat agar pengendalian inflasi di Riau semakin efektif," ujar Supriyadi. (mcr)