Mulai 1 Januari 2019 Jamkesda di Meranti Dihapus

MERANTI - Seiring akan dihapuskannya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), per 1 Januari 2019, Pemkab Kepulauan Meranti menggesa input data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Jumat 8 Juni 2018.

Hadir dalam kegiatan itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim,  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang diwakili Yohanes, Kepala Dinas Sosial Meranti, Asroruddin, Kepala Dinas Kesehatan dr. Irwan Suwandi, Kepala DPMPTSPTK, Irmansyah dan lainnya.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wabup Said Hasyim, diketahui mulai 1 Januari 2019 mendatang pelayanan Jamkesda akan dihentikan dan diganti dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), untuk itu perlu dilakukan penginputan ulang data masyarakat miskin yang mendapat pelayanan PBI JKN.

Dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti, jumlah masyarakat miskin yang terdata dalam Jamkesda berjumlah 19.000 Kepala Keluarga. Sementara data masyarakat miskin yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial berjumlah 26.324 KK.

Nantinya jumlah KK yang masuk dalam BDT ini akan didaftarkan menjadi anggota PBI JKN. Untuk Nasional diberikan kuota sebesar 15 juta orang.  Sementara untuk Provinsi Riau mendapat kuota 1,4 juta.

Sejauh ini Pemkab Kepulauan Meranti tengah mengupayakan semua masyarakat yang terdaftar dalam BDT Kementerian Sosial juga terdaftar kedalam PBI JKN. Namun untuk menginputkannya bukan perkara yang mudah, mulai dari kendala administrasi, error sistem yang menyebabkan kesulitan penginputan dan kendala teknis lainnya.

Untuk mensukseskan hal itu, Pemkab Kepulauan Meranti meminta dukungan dari Pemprov Riau dalam hal ini Dinas Kesehatan Riau. Dari hasil Rakor yang dilakukan Pemprov Riau siap mendukung penuh dengan meminta Pemkab Kepulauan Meranti terus melakukan koordinasi.

Wakil Bupati Said Hasyim mengucapkan apresiasi atas dukungan yang diberikan Pemprov Riau dalam membantu pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Meranti. Dengan beralihnya pelayanan Jamkesda ke PBI JKN secara tidak langsung juga mengurangi beban anggaran daerah.

"Terima kasih atas dukungan Pemprov Riau, harapan kami semua masyarakat miskin dapat terdata dalam PBI JKN sehingga mendapat pelayanan kesehatan," ujarnya mengakhiri. (rls/san)