PEKANBARU- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Indonesia Bersih (KIB) Riau sudah dua kali mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, terkait konfirmasi proses pengadaan alat-alat peraga/prkatik untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) tahun anggaran 2020. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban dari pihak terkait, terutama Kadis dan Kepala Bidang (Kabid) SMK.
"Untuk itu kami meminta kepada Gubri Syamsuar untuk mengevaluasi kedua pejabat ini, baik Kadis maupun Kabid SMK. Karena dinilai menutupi informasi yang seharusnya bisa dikonsumsi publik. Apalagi saat ini, dengan adanya UU No 14 tahun 2008 tentang informasi publik sudah seharusnya dipatuhi oleh seorang pejabat. Sebab, jika hal ini diabaikan siap-siap saja dengan sanksi yang dikenakan oleh undang-undang tersebut," tegas Ketua LSM KIB Riau, Hari Yadi, SE kepada wartawan kemarin.
Dijelaskannya, pada surat yang sudah dua kali dikirimkan tersebut yakni tertanggal 24 Agustus 2020 dan 14 September 2020 pihaknya menduga telah terjadi pengkondisian dan persaingan tidak sehat pada proses pemilihan perusahaan pemenang dengan metode E-Purchasing (E-Katalog) pada proyek pengadaan alat peragat tersebut.
"Dalam surat yang kami layangkan tersebut ada beberapa poin yang perlu kami dapatkan jawabannya. Diantaranya, mengenai kebenaran proyek pengadaan tersebut, termasuk proses penentuan pemenangnya. Dan yang terpenting adalah apakah peralatan peraga yang diadakan tersebut sudah betul-betul sesuai dengan kebutuhan sekolah penerima. Jangan-jangan ini semua asal diadakan, tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah di lapangan," cetus Hari Yadi.
Terakhir, Hari Yadi me-warning lembaga terkait untuk bisa kooperatif dan terbuka terhadap informasi ini. "Kami berharap tidak ada yang disembunyikan sebab suatu saat kebusukan tersebut akan terbongkar juga," ingatnya.(faisal)
