Ini Penilaian Pansus DPRD Terhadap LKPj Kada Meranti

SELATPANJANG - Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti telah menelaah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah (Kada) tentang pelaksanaan program APBD Tahun Anggaran 2016 lalu.

Hasil dari telaah itu, kemudian diangkat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan penyampaian penilaian serta rekomendasi, melalui juru bicara Pansus LKPj Kepala Daerah, Marhisyam S.Kom, di Balai Sidang DPRD, Kamis 4 Mei 2017.

Penilaian dan rekomendasi DPRD meliputi sejumlah program yang telah dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun lalu, seperti menyangkut sektor industri dan perdagangan, DPRD menilai perlu dilakukan pemetaan potensi industri yang layak di daerah ini.

"Perlunya di bangun jalur transportasi yang memadai sehingga dapat peningkatan jumlah produksi barang," ujar Marhisyam.

Pada sektor Kelautan dan Perikanan yang dipandang sebagai sektor utama dalam pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti, Pansus DPRD merekomendasikan agar program bantuan yang sudah diberikan kepada masyarakat dievaluasi pelaksanaannya.

"Perlu pengawasan terhadap aset-aset yang telah dimiliki oleh dinas perikanan, baik aset yang ada di dinas maupun bantuan yang diberikan kepada masyarakat," harapnya.

Kemudian perlunya keberadaan Balai benih ikan dan penyediaan sarana dan prasarana budidaya perikanan, yang dapat langsung bermanfaat bagi masyarakat. Pansus DPRD meminta agar pembangunan sarana prasarana itu jadi prioritas penganggaran OPD.

Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pansus DPRD menilai sejauh ini belum ditemukan kendala berarti di lapangan, namun memberikan catatan agar Pemkab lebih tanggap terhadap isu-isu dilapangan, dengan memonitor kinerja Kepala Desa dan meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mendukung proses pembangunan serta pelayanan masyarakat.

"Terkait dengan tapal batas antar desa dalam satu Kecamatan, Pansus menilai agar OPD terkait cepat tanggap, apabila timbul indikasi masalah yang berkaitan dengan batas desa, sehingga dapat mengurangi terjadinya konflik," ingatnya.

Pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pansus DPRD memberikan catatan banyaknya kasus pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur pada pemberitaan media massa. OPD terkait diminta memberikan perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan prosedur dan proses hukum yang berlaku.

"Untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pansus menilai belum tampak upaya inovatif dalam mencari solusi. Pada urusan ini tidak hanya perlu pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak," jelasnya.

Menyangkut bidang Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan, pansus DPRD memberikan rekomendasi perlunya dilakukan pendataan yang sungguh-sungguh terhadap kawasan sentra pertanian dan peternakan, dalam rangka revitalisasi pertanian dan peternakan.

"Kami masih melihat belum adanya klasifikasi yang jelas untuk penetapan wilayah pertanian dan peternakan," ucapnya.

Untuk bidang Ketenagakerjaan, pansus memberikan rekomendasi pentingnya keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) dalam membina angkatan kerja di daerah ini. Pemkab diminta lebih sungguh-sungguh terkait kebijakan advokasi masalah ketenagakerjaan dan perburuhan.

Soal Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Pansus memberikan catatan pentingnya pembahasan skala prioritas icon pariwisata yang benar-benar ditonjolkan, seperti hutan mangrove yang dinilai potensial jadi kawasan wisata di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sedangkan bidang Kesehatan, pansus DPRD Kepulauan Meranti masih meminta Pemkab memperhatikan ketersediaan tenaga medis, seperti perawat, bidan dan dokter, dengan kebijakan penempatan secara merata di setiap kecamatan.

"Kebijakan penempatan itu hendaknya diiringi dengan kebijakan menyangkut kesejahteraan mereka. Terutama dengan memperhatikan sarana prasarana fisik di pedesaan, seperti rumah bagi para tenaga medis," pintanya.

Rapat paripurna penilaian Pansus DPRD terhadap LKPj Kada itu, diikuti oleh Wakil Bupati, Drs H Said Hasyim, Ketua DPRD, H Fauzi Hasan SE, para Wakil Ketua DPRD dan anggota, unsur Forkopimda dan jajaran OPD Pemkab Kepulauan Meranti. (mcr)