PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pendataan tenaga honorer. Hasilnya, tercatat 19.690 tenaga honorer di berbagai bidang di bawah tanggung jawab Pemprov Riau.
Sebanyak 19.690 tenaga honorer tidak hanya bekerja di kantor, biro lingkungan Kantor Gubernur Riau. Sebaliknya, tenaga kependidikan tersebar di Kabupaten dan Kota di Riau.
"Kami sudah punya datanya. Ada 19.690. Paling banyak guru pendamping yang tersebar di Kabupaten dan Kota," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan, Selasa (28/6/22).
Menurutnya, jumlah terbesar tenaga honorer di Dinas Pendidikan adalah 13.284 tenaga administrasi. Dinas Pendidikan sendiri memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di berbagai daerah. Kemudian, untuk guru honorer yang juga tersebar di Kabupaten Kota mencapai 8 ribu lebih.
"Hasil pendataan ini sudah diserahkan kepada Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar. Nanti juga dilaporkan ke Kementerian terkait," ungkapnya.
Mengenai keinginan orang nomor satu di Riau untuk menjadikan pegawai honorer sebagai pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menurut Ikhwan bahkan sudah disampaikan dalam pertemuan dengan pemerintah pusat dan Gubernur Indonesia beberapa waktu lalu.
Pendataan ini sendiri merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat tentang penghapusan tenaga honorer.
"Memang ada keinginan gubernur untuk dijadikan pejabat kehormatan sebagai PPPK. Tapi syarat untuk membuat PPPK, salah satunya harus Sarjana. Kalau SMA tidak mungkin," kata Ikhwan.
Menurut Ikhwan, masalah ini akan disampaikan lagi pada rapat Gubernur se Sumatera yang akan digelar akhir Juni nanti. Dimana rencananya akan dihadiri oleh tiga Menteri. Yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia. (mcr)
