PEKANBARU - Upaya penanggulangan HIV/AIDS harus terintegrasi kedalam program pembangunan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Riau, Suti Mulyati saat mewakili Ketua TP-PKK Provinsi Riau pada kegiatan pelatihan fasilitator bagi organisasi wanita paham HIV di Hotel Furaya. Sabtu, (5/8/2023).
“Terlebih lagi kedalam tugas pokok PKK tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota,” ujarnya.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau, hingga Maret 2023 tercatat orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Provinsi Riau mencapai 3809 kasus.
Oleh sebab itu Suti Mulyati memandang, upaya penanganan HIV perlu dilakukan secara sistemik dan terpadu. Mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat dan pencegahan penyakit.
“Termasuk dukungan perawatan bagi ODHA. Tentu saja ini dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga,” kata Suti.
Selain itu, menurutnya seluruh elemen mulai dari pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi dengan baik dalam menanggulangi permasalahan ini.
“Penanggulangan HIV/AIDS harus dilakukan secara sinergi oleh seluruh elemen dimasyarakat dengan pemerintah secara bersama dengan prinsip kemitraan,” paparnya.
Terakhir, Ketua I TP PKK berharap kepada jajarannya agar dapat berperan aktif dalam merancang program yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing - masing.
“Saya berharap perempuan - perempuan di Provinsi Riau dapat terlibat secara aktif dengan merancang program yang disesuaikan tupoksinya masing - masing,” tutup Ketua I TP PKK Provinsi Riau. (mcr)
