Pemda dan Kadin Bersinergi Bangun Perekonomian Meranti

SELATPANJANG - Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM, mengikuti acara Coffee Morning bersama Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kepulauan Meranti, di Aula Hotel Red 9, Selatpanjang, Jumat 17 November 2017.

Dalam kesempatan itu, Sekda mengajak Kadin bersinergi dengan Pemda dan pelaku usaha lainnya untuk bersama membangun perekonomian Kepulauan Meranti, dibahas pula berbagai persoalan dalam upaya membangun ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.

Hadir Ketua Kadin yang juga Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Muzamil, Wakil Ketua DPRD Taufikurahman, Wakapolres, Kepala Kantor Bea Cukai, Ketua MUI, Penasehat LAMR Meranti Ridwan Hasan, Kalangan Perbankan, Instansi Vertikal dan lainnya.

Seperti dijelaskan Ketua Kadin Meranti bahwa letak geografis Meranti yang sangat strategis yang berada di Selat Malaka merupakan jalur perdagangan tersibuk nomor dua di dunia, namun sayangnya potensi itu belum mampu membuat masyarakat di Kabupaten termuda di Riau itu sejahtera. Bahkan di banding Kabupaten Kota lainnya pertumbuhan ekonomi di Meranti relatif rendah di banding Kabupaten Kota lainnya, namun di banding sebelum terpisah dari Bengkalis kondisi saat ini jauh lebih baik.

"Air yang berada di Batam dan Singapura ketika jalan Siak banjir, setiap hari kita injak, bagitulah dekatnya Meranti dengan negara tetangga dan pusat ekonomi lainnya, namun sayang beda tingkat kesejahteraan," ujar Muzamil menggambarkan begitu dekatnya Meranti dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura.

Masalahnya tak lain karena terhambatnya aktifitas perdagangan lintas batas yang selama ini telah menjadi kebiasaan masyarakat. "Situasi Ini sangat berlawanan dengan daerah lainnya yang sama-sama terletak di Selat Malaka," ujar Muzamil.

Sebut saja Batam, Karimun, dan daerah lainnya di Kepulauan Riau yang mendapat kebijakan Free Trade Zone.

Masyarakat Meranti sejak puluhan tahun lalu sangat bergantung pada aktifitas perdagangan lintas batas, kini tidak bisa lagi melaksanakan aktifitasnya secara leluasa karena adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat yang membatasi keluar masuknya (ekspor-impor) barang dari negara tetangga ke Meranti. Barang barang tersebut termasuk kebutuhan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat seperti susu asal Malaysia, cabe, buah-buahan, minuman ringan dan lainnya.

Setiap aparat penegak hukum punya kewenangan masalah perdagangan lintas batas, dan semua melakukan pengawasan mulai dari Polisi, Imigrasi, TNI, Bea Cukai, Karantina, BPOM.

Akibat kebijakan itu, bahan pokok yang masuk ke Meranti terpaksa di pasok dari Jawa dan Sumatera yang di jual jauh lebih mahal karena di tambah biaya angkut, transportasi dan keuntungan penjual, parahnya lagi bahan makanan ini sudah tidak fresh lagi karena terlalu lama berada di jalan.

Menyikapi masalah yang sangat krusial itu, Muzamil berharap dengan hadirnya Kadin di Meranti dapat memperbaiki situasi, harga barang bisa stabil dan mata rantai transportasi masuknya barang bisa diputus, caranya tak lain dengan mendorong diberlakukannya kebijakan khusus perdagangan lintas batas untuk Meranti.

Dengan begitu, semua potensi Meranti seperti pertanian, kehutanan dan perikanan yang dulunya bebas di bawa ke Batu Pahat Malaysia begitu juga sebaliknya bahan makanan pokok yang berada di Malaysia kembali dapat di bawa dengan bebas.

"Kita akan berupaya menjadikan kembali Meranti sebagai Bandar Perdagangan seperti yang terjadi di era Tahun 70-80 lalu yang mampu memakmurkan masyarakatnya, caranya dengan membuka kembali jalur perdagangan lintas batas di Selat Malaka," papar Muzamil.

Dan masalah perdagangan lintas batas ini diakui Muzamil bukan masalah sepele dan harus dicarikan solusinya.

"Perdagangan lintas batas bukan masalah sepele, saya tidak akan bisa sekolah jika leluhur saya tidak melakukan perdagangan lintas batas, sudah sejak puluhan tahun lalu ketergantungan masyarakat Meranti terhadap aktifitas perdagangan lintas batas ini sangat besar," jelasnya lagi.

Sejauh ini untuk masalah masuknya barang perdagangan sesuai dengan kesepakatan Sosek Malindo, berada di Pos Lintas Batas Pulau Merbau dan Pelabuhan Selatpanjang, ke depan Pemda akan mendorong diberlakukannya dua pelabuhan lagi yakni di Desa Bantar dan Tanjung Samak.

"Pertimbangan kita daerah ini sangat berbatasan langsung dengan negara tetangga sehingga biaya angkut dapat lebih murah," ucap Muzamil.

Keinginan dari Kadin itu mendapat dukungan dari Hendri selaku Kepala Bea Cukai Selatpanjang, menurutnya ketergantungan masyarakat terhadap perdagangan lintas batas yang sangat tinggi harus diperjuangkan.

"Saya sangat prihatin terhadap terkait kebijakan perdagangan lintas batas yang dihadapi Kepulauan Meranti," akunya.

Hendri pun mendorong pihak Kadin untuk mengusulkan kebijakan Lex Spesialis soal perdagangan lintas batas itu kepada Kementerian Keuangan.

Menyangkut hal itu pula, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis turut angkat bicara. Menurutnya masalah perdagangan lintas batas merupakan PR besar bagi semua, baik Pemda, Legislatif dan instansi terkait lainnya.

"Ini menjadi PR kita semua, karena akibat kebijakan perdagangan lintas batas ini telah menyebabkan semakin tingginya tingkat kemiskinan di Meranti," ujar Sekda.

Lebih jauh dikatakan Sekda, sejauh ini Pemda sendiri terus menggesa diberlakukannya kebijakan khusus terkait perdagangan lintas batas di Meranti, seperti baru-baru ini dengan menggelar pertemuan dengan DPD RI, Kementerian Keuangan, Bea Cukai dan lainnya di Jakarta. Ketika itu Bupati Irwan yang didampingi Kapolres, anggota DPRD, tokoh masyarakat dan lainnya meminta kepada DPD RI untuk meneruskan aspirasi masyarakat itu dipembahasan tingkat pusat. Dan ketika itu DPD RI yang diketuai Abdul Gafar Usman bersedia untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Meranti ini.

Selain itu untuk mendorong pertumbuhan di Meranti, Pemda juga menggesa pembangunan infrastruktur yang saat ini polanya diubah, jika dulunya dari Kota ke Desa kini dari Desa ke Kota. "Hal itu dilakukan dalam upaya mendorong tumbuhnya investasi dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat," papar Sekda.

Namun bagaimanapun usaha yang dilakukan oleh Pemerintah untuk membangun Meranti tanpa di dukung oleh instansi terkait seperti Kadin dan masyarakat tidaklah optimal.

"Kita berharap Kadin dan Pemda dapat bersinergi menjadikan Kepulauan Meranti sebagai Bandar Niaga yang Madani," harap Sekda. (rls)