SELATPANJANG - Pemerintah Desa Banglas, Kecamatan Tebingtinggi, Kepulauan Meranti, menghindari risiko pembangunan infrastruktur desa yang sudah direncanakan. Proyek desa itu baru dilaksanakan setelah pencairan anggaran dari kas daerah.
"Bisa saja kita utang, tapi lebih baik tidak ambil risiko karena pencairan dana desa tidak pasti. Kalau kena rasionalisasi lagi bagaimana bayarnya," kata Kepala Desa Banglas, Samsurizal SH, saat Rapat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2018, kemarin.
Hal itu dijelaskan Kepala Desa Banglas, menjawab harapan masyarakat Dusun 1 melalui Kepala Dusunnya, yang menginginkan pembangunan Jalan Haji Hasan, sebagaimana sudah masuk dalam RKPDes Tahun 2017 lalu segera dilaksanakan.
"Tapi ada harapan. Kemarin saya kontak dinas kabarnya akan dicairkan. Setelah dana itu cair langsung kita kerjakan bersama infrastruktur lainnya yang sudah direncanakan, semoga selesai menjelang akhir tahun anggaran," ungkap Kades Banglas.
Masalah keterlambatan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), jelasnya, tidak hanya mengancam proses pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan, keterlambatan anggaran itu juga mengancam Gaji dan insentif perangkat Desa.
"Tahun ini gaji perangkat desa baru bisa dibayar dua bulan, termasuk Kepala Desa. Yang tahun lalu (2016) masih ada 5 bulan. Allahualam," ujarnya.
Tidak hanya di Desa Banglas, kondisi serupa juga terjadi di desa lainnya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagian Kepala Desa yang sempat bertemu dengan awak media jurnalmadani.com, mengaku risau dengan menumpuknya utang operasional pemerintah desa. (san)
Pembangunan Infrastruktur Desa Tunggu Pencairan Anggaran
Rapat penyusunan RKPDes Tahun 2018 di Kantor Desa Banglas, kemarin
