Utang ke Pihak Ketiga Menumpuk, DPKAD Meranti Ingatkan OPD

SELATPANJANG - Pihak Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, menyesalkan menumpuknya utang sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada pihak ketiga hingga akhir tahun 2017 ini.

Kepala Bidang Perbendaharaan pada DPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti, Alamsyah Almubaraq, kepada wartawan, Selasa 12 Desember 2017 mengungkapkan, hal itu disebabkan karena pengajuan pencairan anggaran kegiatan tidak dilakukan secara berkala.

Seperti yang terjadi di Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Kepulauan Meranti, Mubaraq menyesalkan karena pengajuan pencairan anggaran kegiatan kepada pihak ketiga bertumpuk di akhir tahun anggaran.

Berdasarkan invoice penagihan utang dari pihak ketiga yang disampaikan Bagian Humas dan Protokol Setdakab Kepulauan Meranti kepada DPKAD, ungkapnya, utang yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga berjumlah hampir 1 miliar rupiah.

"Mestinya (anggaran kegiatan pihak ketiga) diajukan setiap dua bulan sekali, tidak bertumpuk di akhir tahun anggaran seperti ini," ujarnya.

Mubaraq mengatakan, kondisi itu cukup menyulitkan DPKAD membagi porsi pencairan anggaran kegiatan seluruh OPD, terlebih lagi anggaran yang belum dicairkan itu melibatkan kerja pihak ketiga.

"Kalau seperti ini bisa berimbas kepada tahap pencairan anggaran OPD lainnya dan juga nama baik Pemda, karena kegiatan yang melibatkan pihak ketiga," ucap Alamsyah Almubaraq.

Sementara itu, Bendahara Bagian Humas dan Protokol Setda Kepulauan Meranti, Romy, kepada Kabid Perbendaharaan DPKAD di tempat yang sama mengungkapkan, sebagian besar anggaran yang belum dibayarkan yakni kegiatan yang melibatkan media massa dan organisasi wartawan.

"Untuk pembayaran invoice kegiatan di media cetak dan media online, ada juga anggaran hibah untuk kegiatan Hari Pers Nasional berjumlah 200 juta rupiah," ungkapnya. (san)