Wabup Said Hasyim Buka Musrenbang Kecamatan Rangsang

RANGSANG - Wakil Bupati Kepulauan Meranti Said Hasyim bersama Ketua DPRD Fauzi Hasan, mengikuti kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Rangsang. Kegiatan itu dipusatkan di Aula Kecamatan Rangsang, Senin 12 Februari 2018.

Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Bappeda Mamun Murod, Camat Rangsang Tunjiarto, para Kepala OPD dilingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, Kepala Desa se-Kecamatan Rangsang, Ketua BPD, perwakilan Polres, Koramil, TP-PKK serta unsur masyarakat lainnya.

Dalam arahannya, Wabup Said Hasyim berharap setiap OPD dapat menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi riil lapangan untuk diolah dan dikembangkan oleh Bappeda, yang selanjutnya dibahas dalam forum pembahasan APBD bersama DPRD untuk dijadikan APBD Meranti.

"Kita ingin tiap rupiah dana yang dianggarkan dalam APBD bersentuhan langsung dan bermanfaat maksimal bagi masyarakat," ujar Wakil Bupati Said Hasyim.

Ditegaskannya, semua Kepala OPD harus melaksanakan program sesuai dengan kondisi riil dan benar-benar menjadi kebutuhan, tidak hanya hayalan dari data-data diatas meja.

"Sesuai dengan mekanisme, nantinya aspirasi itu disusun dalam program prioritas OPD yang harus diselaraskan dengan pokok fikiran dan arahan Kepala Daerah yang tercantum dalam visi dan misi Kepala Daerah," ingatnya.

Seperti diketahui, Visi dan Misi Kepala Daerah Kepulauan Meranti, yakni Menjadikan Kepulauan Meranti sebagai kawasan Niaga yang maju dan unggul dalam tatanan masyarakat yang madani, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar aspirasi dari Desa dan Kecamatan didengar oleh OPD, Wakil Bupati meminta semua Kepala Desa sebagai wujud representasi warga bersama tokoh masyarakat, menyampaikan semua usulan dalam forum musrenbang Kecamatan, yang nantinya akan dimasukan dalam APBD Kabupaten, Provinsi maupun diteruskan ke APBN Pusat.

Menyangkut usulan APBD Provinsi dan APBN, Wakil Bupati meminta Kepala OPD lebih aktif jemput bola dengan membawa data-data sesuai fakta di lapangan, untuk meyakinkan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam mengalokasikan anggaran. (rls/san)