JURNALMADANI - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, diwakili Sekretaris Daerah, Sudandri secara resmi membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kepulauan Meranti, bertempat di Aula Kantor Bupati, Rabu (10/6/2026).
Pertemuan strategis ini digelar untuk mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah ini menjadi kunci penting dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Membacakan sambutan Bupati, Sekda Sudandri memberikan apresiasi tinggi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Khususnya atas inisiasi kerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah dalam meluncurkan pembayaran retribusi non-tunai melalui kanal QRIS yang saat ini sedang berproses.
"Elektronifikasi transaksi adalah indikator keberhasilan P2DD yang merupakan program nasional berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2021," ujarnya.
Sudandri mengatakan, penerapan teknologi digital dalam transaksi keuangan dinilai mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sistem digital terbukti efektif menutup celah potensi kebocoran penerimaan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil.
"Digitalisasi ini menjadi solusi krusial di tengah keterbatasan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Untuk itu kita minta seluruh OPD untuk saling berkolaborasi dan mengintegrasikan teknologi digital demi meningkatkan mutu pelayanan publik," terangnya.
Lebih lanjut, Sekda juga menegaskan pentingnya peran strategis pemerintah kecamatan sebagai garda terdepan. Dimana Kecamatan diminta aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan.
"Langkah ini bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam percepatan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) guna mewujudkan kemandirian fiskal daerah," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Bapenda Kepulauan Meranti, Agusyanto menyampaikan, P2DD merupakan wadah untuk mendorong inovasi dalam meningkatkan elektronifikasi transaksi dan menciptakan efisiensi, efektivitas, mengantisipasi kebocoran penerimaan daerah, serta transparansi pajak dan retribusi, sehingga pergerakannya dapat dimonitor secara real-time.
"Keberadaan P2DD sangat krusial dalam digitalisasi tata kelola pemerintah daerah, salah satunya terkait dengan optimalisasi penerimaan daerah," katanya.
Agusyanto mengatakan, Pemkab Kepulauan Meranti melalui Bapenda telah melakukan kerja sama dengan Bank Riau Kepri terkait dengan pembayaran retribusi nontunai melalui kanal QRIS dengan melibatkan Dinas Perhubungan, Perindag, dan Perkim LH.
"Saya yakin ini akan melebar ke OPD-OPD lainnya. Tim IT Bapenda juga sudah merancang Aplikasi Sistem Cek Pajak Bumi Bangunan Online (SiCebol) untuk digunakan pada pembayaran PBB di Kepulauan Meranti," imbuhnya.
Sementara itu, Branch Manager BRK Syariah Selatpanjang, Wiwin Syahputra mengapresiasi Pemkab Kepulauan Meranti yang terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung percepatan digitalisasi transaksi pemerintahan daerah.
"Transformasi digital bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan yang harus kita jalankan bersama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, efisien, dan akuntabel," ujarnya.
Sebagai Bank Pembangunan Daerah yang memiliki kedekatan dengan pemerintah daerah dan masyarakat, Bank Riau Kepri Syariah berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program digitalisasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Saat ini Bank Riau Kepri Syariah telah menyediakan berbagai layanan digital yang dapat mendukung percepatan elektronifikasi transaksi daerah, antara lain layanan QRIS, Mobile Banking, Virtual Account, Cash Management System, pembayaran pajak dan retribusi secara digital, serta berbagai kanal pembayaran elektronik lainnya yang memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat maupun perangkat daerah," terangnya.
Hadir dalam acara tersebut, Kepala KP2KP Selatpanjang, Henry Rotuahman Manik, Asisten Administrasi Umum Setdakab, M. Mahdi, pimpinan OPD, Camat dan undangan lainnya. (rls)
.jpg)