JURNALMADANI — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh telah direstrukturisasi dengan tenor hingga 80 tahun. Dalam skema tersebut, cicilan utang diperkirakan sekitar Rp1 triliun per tahun.
“Total utang besar, tapi sudah direstrukturisasi 80 tahun. Cicilannya Rp1 triliun atau sedikit di bawah dari tahun ke tahun. Ada yang tinggi, ada yang rendah,” kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Menurut Purbaya, besaran cicilan tersebut relatif lebih ringan dibandingkan perkiraan sebelumnya sehingga beban pengelolaan utang Whoosh dinilai masih dapat ditangani pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sebelumnya, Purbaya menyampaikan rencana melibatkan perusahaan special mission vehicle (SMV) atau badan layanan umum (BLU) di bawah Kemenkeu untuk mengelola utang KCJB setelah tanggung jawabnya dialihkan kepada pemerintah.
Dua entitas yang tengah dipertimbangkan adalah Indonesia Investment Authority (INA) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI. Namun, dengan mempertimbangkan besaran cicilan tahunan, Purbaya membuka kemungkinan pengelolaan utang Whoosh cukup dilakukan oleh satu SMV.
“Saya cuma lihat bebannya setiap tahun seperti apa. Kalau segini saja, cukuplah ditangani oleh satu SMV di bawah Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Proses pengalihan tanggung jawab pengelolaan utang proyek KCJB dari Danantara kepada pemerintah melalui Kemenkeu direncanakan berlangsung pada 15 September 2026.
Setelah pengelolaan Whoosh berada di bawah pemerintah, Purbaya juga membuka peluang pengembangan jaringan kereta cepat ke wilayah lain di Pulau Jawa, termasuk hingga Jawa Timur.
“Nanti kami tarik ke Jawa Timur. Kan jadi punya saya (pemerintah), punya SMV kan itu kereta cepatnya. Kami akan tarik ke Jawa Timur. Saya sudah bicara dengan Menteri Keuangan China dan siapa yang berwenang di sana, sepertinya mereka tertarik,” kata Purbaya.
Sebelumnya, Purbaya menyebut keterlibatan perusahaan di bawah Kemenkeu dalam pengelolaan utang Whoosh berpotensi memberikan keuntungan hingga Rp800 miliar per tahun.
Ia meyakini SMV atau BLU di bawah Kemenkeu memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola pembiayaan proyek tersebut. Menurutnya, salah satu perusahaan SMV bahkan mampu membukukan keuntungan sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun per tahun. (*)