JURNALMADANI — Gangguan listrik yang berulang di sejumlah wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, mulai memicu keresahan masyarakat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pun mendesak PLN segera mengambil langkah konkret untuk memastikan pasokan listrik kembali andal.
Desakan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Pemkab Meranti, Forkopimda dan manajemen PLN yang digelar di Aula Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan itu membahas kondisi kelistrikan di sejumlah wilayah, mulai dari Merbau, Tasik Putri Puyu, Rangsang, Tanjung Samak hingga Selatpanjang yang merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti.
Bupati: Bukan Lagi Sekadar Cari Solusi
Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, aktivitas ekonomi, komunikasi hingga keamanan.
"Belakangan ini sering terjadi pemadaman listrik dengan berbagai penyebab. Kondisi tersebut terjadi di Merbau, Tasik Putri Puyu, Tanjung Samak, bahkan Selatpanjang sebagai ibu kota kabupaten," kata Asmar.
Menurutnya, pemerintah daerah ingin mendapatkan penjelasan menyeluruh dari PLN sekaligus memastikan adanya tindakan nyata untuk memperbaiki kondisi tersebut.
"Kita ingin mendapatkan penjelasan yang utuh dari PLN. Bukan solusi lagi yang kita cari, tetapi bagaimana caranya di ibu kota kabupaten dan kecamatan, listriknya hidup dan aman," tegasnya.
Asmar juga menyoroti dampak pemadaman terhadap penanganan situasi darurat.
Ia mencontohkan kejadian kebakaran di Tanjung Samak. Saat itu, gangguan listrik disebut turut menghambat komunikasi dalam penyampaian informasi mengenai titik api kepada Kapolda Riau.
"Ini salah satunya. Kalau terjadi demonstrasi, tentu akan menyulitkan aparat karena massa bisa ramai. Karena itu sebelum terjadi, saya berharap PLN memberikan jalan terbaik dan tindakan nyata," ujarnya.
Pemkab Meranti, lanjut Asmar, juga terus berupaya mendapatkan dukungan pemerintah pusat untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kapasitas kelistrikan di daerah.
DPRD: Jangan Tunggu Masyarakat Bergerak
Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, mengatakan pertemuan tersebut sengaja digelar untuk mendapatkan keputusan konkret dari PLN, bukan sekadar kembali membicarakan persoalan yang sama.
"Kami sengaja mengundang pihak PLN dan para kontraktor yang menangani pengadaan genset maupun jaringan. Kami ingin mencari keputusan, bukan sekadar solusi lagi, bagaimana dalam waktu sesingkat-singkatnya listrik di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak lagi mengalami kendala," tegas Khalid.
Ia mengungkapkan, pemadaman listrik yang berulang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut dikhawatirkan berkembang menjadi aksi protes.
"Kami tidak mengundang tokoh masyarakat maupun masyarakat dalam pertemuan ini karena kami ingin Forkopimda bersama PLN mencari jalan keluar dan mengambil keputusan yang konkret sebelum masyarakat bergerak," ujarnya.
Khalid juga meminta PLN memberikan kepastian mengenai langkah penanganan, termasuk penambahan mesin pembangkit untuk mengatasi kekurangan daya di sejumlah wilayah Meranti.
PLN Siapkan Tambahan Mesin Pembangkit
Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Dumai, Ahmad Meidiansyah, menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah daerah dan masyarakat Meranti atas gangguan listrik yang terjadi.
Ia menjelaskan bahwa keandalan sistem kelistrikan Meranti dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kondisi jaringan, kapasitas pembangkitan hingga kesiapan operator di lapangan.
Dari sisi jaringan, Ahmad menyebut gangguan pada penyulang selama Juli hingga Agustus 2026 telah mengalami penurunan sekitar 50 persen.
PLN juga melakukan penanganan terhadap pepohonan yang berada di sekitar jalur jaringan listrik atau Right of Way (ROW), khususnya pada jalur yang memasok fasilitas vital seperti rumah sakit, Polres, Kodim dan DPRD.
Namun, persoalan utama juga berkaitan dengan keterbatasan kapasitas pembangkitan.
Untuk mengatasinya, PLN menyatakan izin prinsip penyewaan mesin pembangkit berkapasitas 2 megawatt (MW) di PLTD Lemang telah diterbitkan. Tahapan pengadaan selanjutnya akan dilakukan oleh operator.
Selain mesin 2 MW tersebut, PLN juga menyiapkan dua mesin tambahan dengan kapasitas masing-masing 400 kilowatt (kW) dan 250 kW.
Perwakilan operator menyebut kedua mesin tersebut telah diberangkatkan dari Pekanbaru dan ditargetkan tiba di Lemang pada 19 September 2026. Mesin tersebut ditargetkan dapat langsung dioperasikan untuk membantu mengurangi defisit daya.
Selanjutnya, pada 24 September 2026, PLN dijadwalkan mendatangkan mesin baru berkapasitas 500 kW jenis Komatsu.
Sementara itu, mesin sewa berkapasitas 2 MW ditargetkan masuk ke Lemang pada 19 Oktober 2026.
Setelah mesin 2 MW tersebut beroperasi, PLN berencana melakukan redistribusi dua mesin yang saat ini berada di Lemang untuk memperkuat pasokan listrik di wilayah lain.
"Satu unit untuk Tanjung Samak dan satu unit untuk Melibur," jelas perwakilan operator.
Selain itu, dua unit genset sebelumnya telah dikirim ke Melibur, wilayah Merbau, dan disebut telah mulai beroperasi.
DPRD dan Forkopimda Minta Kesepakatan Tidak Berhenti di Atas Kertas
Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Antoni Shidarta, mengatakan persoalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang selama ini dihimpun oleh pihak legislatif.
"Kami berharap koordinasi antara Forkopimda dan pihak PLN dapat terjalin dengan baik dalam menyelesaikan persoalan kelistrikan yang terjadi di Meranti," ujarnya.
Pabung Kodim Bengkalis dan Danposal Selatpanjang juga meminta agar berbagai kesepakatan yang telah dibuat bersama PLN segera direalisasikan.
"Yang terpenting apa yang sudah menjadi kesepakatan ini segera dilaksanakan, sehingga persoalan kelistrikan tidak berkembang dan menimbulkan permasalahan yang lebih luas di tengah masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti yang diwakili Kasat Intelkam mengungkapkan bahwa persoalan kelistrikan di Meranti hingga kini belum menemukan solusi konkret yang bersifat permanen.
Menurutnya, kondisi tersebut bahkan pernah memicu aksi spontan masyarakat dengan mendatangi kantor PLN Selatpanjang.
"Pelayanan listrik ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami berharap pelayanan kelistrikan di Meranti benar-benar dapat berjalan dengan baik dan permasalahan yang selama ini terjadi segera mendapatkan solusi permanen," ujarnya.
Ada Berita Acara dan Sejumlah Kesepakatan
Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui berita acara dan kesepakatan bersama antara Pemkab Meranti, Forkopimda dan PLN.
PLN menyatakan kesanggupannya untuk menindaklanjuti berbagai persoalan serta masukan yang disampaikan pemerintah daerah dan Forkopimda.
Salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah penambahan daya pada sejumlah pembangkit melalui pengadaan mesin baru maupun pemanfaatan mesin yang dinilai masih layak di Lemang, Teluk Belitung, Tanjung Samak dan Teluk Buntal.
Manajer UP3 Dumai menyatakan hasil kesepakatan tersebut akan diteruskan kepada General Manager PLN untuk segera ditindaklanjuti.
Kini, perhatian publik tertuju pada realisasi komitmen tersebut. Pemkab Meranti dan Forkopimda berharap penambahan serta redistribusi mesin pembangkit tidak berhenti sebatas rencana, tetapi benar-benar direalisasikan sesuai target waktu yang telah disampaikan.
Dengan bertambahnya kapasitas pembangkitan, diharapkan keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah Kepulauan Meranti meningkat dan persoalan listrik yang selama ini mengganggu aktivitas masyarakat dapat segera teratasi. (*)