JURNALMADANI — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendorong adanya terobosan dalam pengelolaan kawasan hutan dan penguatan sistem pertahanan serta keamanan wilayah kepulauan. Dua agenda tersebut menjadi perhatian dalam pertemuan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar bersama Tim Markas Besar (Mabes) TNI di ruang kerja bupati, Kamis (17/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis yang dihadapi Meranti, mulai dari pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemanfaatan lahan di kawasan hutan, hingga penguatan keamanan di wilayah perbatasan, khususnya Pulau Rangsang.
Bagi Meranti, persoalan karhutla tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan memadamkan api. Kondisi geografis sebagai daerah kepulauan membuat kecepatan respons menjadi tantangan tersendiri karena mobilisasi personel maupun peralatan ke sejumlah lokasi harus mengandalkan transportasi laut.
"Untuk penanganan segala macam kejadian kebakaran itu agak lamban kita dari kabupaten karena kita menggunakan angkutan laut," kata Asmar.
Pengelolaan Lahan Dinilai Bisa Jadi Bagian dari Pencegahan Karhutla
Asmar menegaskan, pemerintah daerah ingin menggeser pendekatan penanganan karhutla dari sekadar pemadaman menuju pencegahan sejak dini.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah keberadaan lahan yang berstatus kawasan hutan, tetapi belum dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal. Kondisi tersebut, menurut Asmar, perlu dicarikan solusi melalui mekanisme legal agar lahan produktif, terawat dan sekaligus lebih mudah diawasi.
"Kalau masyarakat diberikan ruang untuk mengelola secara legal, lahan tersebut bisa dimanfaatkan sekaligus diawasi. Misalnya ditanami kelapa, singkong atau tanaman produktif lainnya," ujarnya.
Menurut Asmar, pemanfaatan lahan secara legal dan produktif tidak hanya berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Pengelolaan yang aktif juga diharapkan dapat mengurangi lahan terlantar yang berpotensi menjadi titik rawan kebakaran ketika memasuki musim kering.
Ia mencontohkan program peremajaan tanaman kelapa yang direncanakan mencakup sekitar 3.500 hektare. Namun, tidak seluruh lahan dapat dikelola karena sebagian berada dalam kawasan hutan.
"Programnya 3.500 hektare, tetapi yang bisa dikelola hanya sekitar 2.000 hektare. Sekitar 1.500 hektare tidak bisa karena masuk kawasan hutan," katanya.
Persoalan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyelaraskan aspek perlindungan kawasan hutan dengan kepentingan masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor perkebunan dan pertanian.
Pulau Rangsang Jadi Perhatian Penguatan Pertahanan
Selain karhutla, posisi geografis Pulau Rangsang menjadi perhatian dalam pembahasan bersama Mabes TNI.
Pulau Rangsang memiliki posisi strategis karena berada di kawasan terluar Kabupaten Kepulauan Meranti dan berhadapan dengan wilayah luar negeri.
Aktivitas pelayaran di sekitar wilayah tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan perlunya penguatan pengawasan dan keamanan.
Pemkab Kepulauan Meranti berencana mendorong pembangunan pos terpadu sebagai bagian dari penguatan sistem pengamanan wilayah. Pos tersebut nantinya diharapkan menjadi titik koordinasi sejumlah unsur, baik TNI, Polri maupun instansi terkait.
"Rencananya di sana akan ada pos terpadu. Ada unsur Angkatan Darat, Angkatan Laut, kepolisian dan instansi terkait lainnya," jelas Asmar.
Gagasan tersebut dinilai penting karena karakter Meranti sebagai wilayah kepulauan membutuhkan pola pengamanan yang tidak hanya bertumpu pada satu matra.
Pengawasan darat, laut dan wilayah udara perlu ditempatkan dalam satu kerangka koordinasi sesuai karakteristik geografis dan potensi ancaman di masing-masing kawasan.
Mabes TNI Soroti Karakteristik Gambut
Sementara itu, Laksamana Pertama TNI Dr. Imam Hidayat, Sp.S., mengatakan Tim Mabes TNI selama 28 hari telah melakukan peninjauan terhadap sejumlah wilayah dan pos di Meranti, termasuk kawasan Merbau, serta berinteraksi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
"Kami dari Mabes TNI sangat berterima kasih atas sambutan dan kesiapan yang diberikan," ujar Imam.
Dalam penanganan karhutla, Imam menekankan pentingnya mengutamakan pencegahan dan deteksi dini. Menurutnya, karakteristik lahan gambut memiliki tantangan tersendiri karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah meskipun kobaran di atas permukaan telah berhasil dipadamkan.
Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla di kawasan gambut membutuhkan pemadaman secara menyeluruh, pemantauan pascakebakaran dan kesiapsiagaan berkelanjutan untuk memastikan api tidak kembali muncul.
"Alhamdulillah memang sesuai dengan yang kita harapkan. Saya lihat mereka setiap hari melakukan latihan-latihan pemadaman. Alhamdulillah memang sesuai SOP," katanya.
Imam juga mendorong penguatan deteksi dini, kesiapsiagaan personel, edukasi masyarakat serta pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla.
Mabes TNI, kata dia, turut melakukan penelitian untuk mengetahui faktor yang menyebabkan api kembali muncul di kawasan gambut setelah kebakaran dinyatakan padam. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih baik terhadap karakter kebakaran gambut dan memperkuat strategi pencegahannya.
Sinergi Daerah dan TNI Diharapkan Berlanjut
Dalam aspek pertahanan, Imam menyebut penguatan unsur darat, laut dan udara perlu disesuaikan dengan karakteristik geografis wilayah. Pendekatan tersebut menjadi penting bagi daerah kepulauan seperti Meranti yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau strategis.
Berakhirnya penugasan Satgas Mabes TNI di Kepulauan Meranti setelah 28 hari bukan berarti kerja sama antara pemerintah daerah dan TNI berhenti. Sebaliknya, Pemkab Meranti berharap sinergi yang telah terbangun dapat dilanjutkan dalam bentuk koordinasi, pencegahan karhutla, penguatan kesiapsiagaan serta peningkatan keamanan wilayah.
Bagi Meranti, dua persoalan tersebut memiliki benang merah yang sama: kondisi geografis menuntut kesiapan yang lebih kuat, sementara keterbatasan akses membutuhkan sistem pencegahan dan pengawasan yang berjalan sebelum persoalan berkembang menjadi ancaman.
Asmar berharap dukungan dan sinergi dengan TNI dapat memperkuat kemampuan daerah dalam menjaga lingkungan, melindungi masyarakat serta memastikan kawasan strategis di wilayah kepulauan tetap aman.
"Harapan kita tentu sinergi ini terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat Meranti, terutama dalam pencegahan karhutla dan penguatan keamanan wilayah," ujar Asmar. (*)