JURNALMADANI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau didorong memperkuat kerja sama dengan Jepang, khususnya dalam menambah peluang dan pengembangan program magang serta penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Riau untuk bekerja di Jepang. Salah satu fokusnya adalah menyiapkan generasi muda Riau agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja Jepang.
Dorongan tersebut dibahas pada kegiatan Courtesy Call dengan Kedutaan Besar Jepang bersama Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI di Jakarta, Selasa (15/9/2026) kemarin.
Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengatakan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia menjadi salah satu kunci agar masyarakat Riau dapat memanfaatkan peluang pendidikan, magang maupun pekerjaan di Jepang.
"Yang perlu kita siapkan sejak sekarang adalah sumber daya manusia Riau. Anak-anak kita harus dibekali keterampilan dan kemampuan Bahasa Jepang agar ketika ada peluang pendidikan, magang maupun pekerjaan di Jepang, mereka sudah siap," ujar Syahrul.
Menurutnya, pembelajaran Bahasa Jepang dapat diperkuat sejak jenjang SMA dan SMK. "Kalau pembelajaran Bahasa Jepang sudah dimulai sejak SMA atau SMK, proses persiapan tenaga kerja akan menjadi lebih terarah. Kita tidak hanya menyiapkan tenaga kerja, tetapi juga membangun kompetensi mereka sesuai kebutuhan dunia kerja," katanya.
Selain pendidikan, Syahrul juga mendorong penjajakan kerja sama program magang dan penempatan tenaga kerja asal Riau di Jepang.
Dia menyebut kerja sama tersebut dapat ditempuh melalui skema Government to Government (G2G). Namun, apabila mekanisme tersebut belum dapat berjalan secara langsung, peluang kerja sama melalui Business to Business (B2B) juga dapat dijajaki.
"Kalau skema G2G belum bisa berjalan secara langsung, kita bisa melihat peluang melalui B2B dengan melibatkan perusahaan atau lembaga yang memiliki kompetensi. Yang terpenting, ada jalur yang jelas bagi anak-anak Riau untuk mendapatkan pelatihan, magang dan kesempatan kerja," jelasnya.
Syahrul juga menyinggung pentingnya memperkuat Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Riau agar calon tenaga kerja tidak harus keluar daerah untuk memperoleh pelatihan.
"LPK menjadi salah satu bagian penting. Kalau kita ingin mempersiapkan tenaga kerja Riau untuk pasar Jepang, tentu fasilitas pelatihannya juga harus diperkuat sehingga masyarakat tidak perlu keluar daerah hanya untuk mendapatkan pelatihan," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyebutkan pihaknya melihat program ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
"Diskusi ini diharapkan dapat membuka akses dan peluang yang lebih luas bagi generasi muda serta tenaga kerja Riau untuk memperoleh pengalaman, keterampilan, dan kesempatan kerja di Jepang," kata Syahrial Abdi, Rabu (16/9/2026).
Syahrial menyebutkan kerja sama ini juga bertujuan memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Riau dengan berbagai pihak terkait, termasuk DPR RI dan Kedutaan Besar Jepang.
"Melalui program magang dan penempatan kerja ke luar negeri, diharapkan lulusan SMK, perguruan tinggi, dan tenaga kerja terampil di Riau dapat bersaing di pasar kerja global serta membawa pulang pengalaman dan keahlian untuk membangun daerah," ungkapnya.
Ditambahkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Riau, Ronni Rakhmat. Dirinya menyebutkan pihaknya mendukung penuh pengembangan tenaga kerja, baik di dalam ataupun luar negeri.
"Rapat kemarin memang membahas bagaimana agar anak Riau bisa lebih banyak magang ke Jepang. Karena bersamaan dengan kebutuhan Jepang yang meningkat," katanya.
Terkait dorongan pembelajaran Bahasa Jepang dimulai sejak siswa masih duduk di tingkat SMK. Ronni menyebutkan mendukung hal tersebut, mengingat efisien waktu bagi calon tenaga kerja ataupun program magang.
"Memang selama ini, bagi siswa yang mau magang ke Jepang, mereka setelah tamat SMK harus mengikuti pelatihan Bahasa Jepang terlebih dahulu selama 3 bulan dan mengikuti tes. Namun, ada dorongan agar pelatihan tersebut dapat dimulai sejak mereka duduk di bangku SMK. Sehingga ketika tamat sekolah, mereka dapat memilih untuk magang dimana. Sehingga lebih ringkas waktunya," katanya.
Hal ini dikatakannya perlu adanya kolaborasi antara Kedutaan Besar Jepang, Lembaga Pelatihan Kerja, Disnakertrans dan Dinas Pendidikan.
"Lalu, akan kita tindaklanjuti bersama Disdik Riau. Pada dasarnya, Pemprov Riau berupaya untuk memfasilitasi pembelajaran Bahasa Jepang di tingkat SMK yang sesuai dengan standar magang tanpa menyalahi aturan. Nanti mungkin apakah ada ekstrakurikuler atau les secara zoom agar bisa diikuti oleh seluruh SMK di 12 kabupaten kota, atau bagaimana, nanti kita kaji lebih lanjut," pungkasnya. (mcr)
.jpg)