JURNALMADANI – Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, Bupati Kampar Ahmad Yuzar, mengikuti zoom meeting pengendalian inflasi daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan secara virtual dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian. Kegiatan ini diikuti oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari seluruh Indonesia.
Melalui Rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap setiap daerah dapat mengoptimalkan perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung keberhasilan program pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tito menegaskan bahwa menjaga keseimbangan inflasi menjadi kunci agar kepentingan konsumen dan produsen dapat berjalan beriringan.
Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa komoditas penyumbang inflasi tertinggi pada Januari 2026. Dibandingkan pada Januari 2025 lalu, yang berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 15,22 persen, terutama emas perhiasan, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 11,93 persen.
Usai mengikuti Rakor, Bupati Kampar melalui Asisten II Setda Kampar Muhammad menyampaikan bahwa Rakor ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, sekaligus memastikan efektivitas pelaksanaan program strategis nasional, khususnya Program 3 Juta Rumah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.
"Komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk terus mendukung kebijakan pengendalian inflasi daerah melalui langkah-langkah konkret. Di antaranya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, pengendalian distribusi bahan pokok, serta pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar,"ujarnya.
Selain itu, terkait Program 3 Juta Rumah, Muhammad menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar siap bersinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat untuk kepentingan masyarakat.
"Pemerintah Kabupaten Kampar siap bersinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta para pemangku kepentingan untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah," tutupnya. (mcr)