BAGANSIAPIAPI – Bupati Rohil H Suyatno mengatakan masih banyak pejabat di Pemkab Rohil yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHK) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan kepada Bupati Rohil.
Bupati Rohil H Suyatno pun memberikan tengat waktu sampai 31 Maret 2019 ini, sebagai batas akhir penyampaian LHKPN tersebut.
“Sebelum 31 Maret 2019 ini, semua laporan harta kekayaan sudah sampai ke saya. Ini untuk kinerja kita. Kalau sebelum 31 Maret sudah melaporkan LHKPN, maka kita akan dapat penghargaan dari BPK,” kata Bupati Rohil H Suyatno, di acara mutasi 164 pejabat Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Pemkab Rohil, Kamis, 14 Maret 2019, di Gedung Nasional H Muisran Rais, Kota Bagansiapiapi.
Dikatakan Bupati Rohil H Suyatno, dari 110 pejabat yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN), baru 18 pejabat yang menyampaikan LHKPN, dan 92 pejabat belum menyampaikan laporan LHKPN.
“Saya minta bapak-bapak yang hadir malam hari ini segera ini di tindak lanjuti. Ini sudah masuk bulan Maret 2019,” ujar Bupati H Suyatno.
Bupati H Suyatno kuatir masih ada pejabat yang belum menyampaikan LHKPN kepada BPK akan berdampak pada p[redikat yang akan diberian BPK RI.
“Kemarin BPK RI sudah melakuka pemeriksaan pendahuluan. Nanti masuk lagi bulan April selama 40 hari. Masih ada waktu kita melakukan pembenahan. Jangan nanti jadi temjuan BPK RI,” ujarnya.
Bupati Rohil juga menyampaikan keinginan Pemkab Rohil memperoleh predikat Wajar Tanpa pengecualian (WTP) BPK RI. Daerah lain di Provinsi Riau, sebutnya, seperti Meranti, Siak dan lain-lain, sudah berkali-kali memperoleh predikat WTP tersebut.
“Di Provinsi Riau ini hanya Rohil yang belum pernah memperoleh predikat WTP. Daerah-daerah lain sudah beberapa kali memperoleh predikat WTP. Pada hal aparatur kita sebanyak tidak. Kalau daerah lain aparaturnya ada yang S1, S2 dan S3, di Rohil ini juga sama ada S1, S2 dan S3. Tapi kenapa daerah lain bias dapat, sedangkan kita tidak,” jelas Bupati. (amran)
