MERANTI - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, menggelar rapat dengar pendapat terkait dampak kabut asap bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di ruang Rapat Komisi III DPRD, Jumat (13/9/2019).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Basiran, SE, MM itu dihadiri oleh Kadis Lingkungan Hidup (DLH), Said Asmaruddin, Kadis Kesehatan (Dinkes), drg. Ruswita, Direktur RSUD Kepulauan Meranti, dr Ria dan Kadis Dikbud diwakili Kabid Dikdas Syafrizal.
Sedangkan para anggota Komisi III DPRD Kepulauan Meranti yang hadir yakni Hafizan Abbas, Abdul Aziz, Yetti Handayani, Mundarsih dan Abdul Azis.
Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Basiran mengatakan, dalam rapat itu pihaknya menyerap informasi dari masing-masing OPD terkait tentang apa yang sudah dilakukan dan rencana yang akan dilakukan terkait kabut asap yang menyelimuti wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dalam rapat itu Komisi III DPRD menekankan bahwa untuk mengantisipasi dampak kabut asap, seluruh masyarakat harus mendapat pembagian masker gratis, terutama daerah yang terkena dampak asap tebal.
Kemudian terhadap daerah yang memiliki tingkat kabut asap yang tebal, Komisi III DPRD Kepulauan Meranti merekomendasikan agar sekolah di daerah tersebut diliburkan, terutama tingkat PAUD.
Kabid Dikdas Disdikbud Kepulauan Meranti, Syafrizal, yang hadir dalam rapat itu menjelaskan, bahwa jumlah siswa tingkat SD dan SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan Kepulauan Meranti berjumlah 27.000 orang.
Disdikbud Kepulauan Meranti, kata Syafrizal, sudah menerima surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau terkait rekomendasi libur sekolah jika kabut asap tebal. Namun untuk meliburkan siswa Disdik masih menunggu konfirmasi dari Dinas Kesehatan, karena yang menyatakan layak atau tidak kondisi cuaca untuk beraktifitas adalah pihak Dinkes.
"Kita dari Dinas Pendidikan Kepulauan Meranti juga sudah menginformasikan ke para Kepala Sekolah, agar meliburkan siswanya apabila kabut asap menebal di daerah tersebut," ujarnya.
Sementara Kadinkes drg. Ruswita mengatakan, berdasarkan koordinasi dengan pihak Dinkes Provinsi Riau, pihak Dinkes Kepulauan Meranti sudah menginstruksikan seluruh puskesmas merawat masyarakat yang terkena dampak kesehatan dari kabut asap. Dinkes dan Puskesmas juga menyediakan masker untuk masyarakat.
"Pihak Dinkes Kepulauan Meranti sudah berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi Riau terkait tidak memiliki alat ISPU. Solusi yang diberikan oleh Dinkes Provinsi Riau yakni melihat status dari BMKG Provinsi Riau," jelas dia.
Disamping itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Meranti, Said Asmaruddin mengaku pihaknya tidak bisa mengambil kebijakan karena di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak memiliki alat pengukur ISPU.
"Pengadaan ISPU ini sebenarnya sudah diajukan sejak tahun 2015 silam, namun dibatalkan hingga saat ini dengan alasan tidak mendesak," ungkap Said, yang berharap agar alat pengukur ISPU segera ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. (red)
